Saya bukan orang LMND. Saya cuma memforward pernyataan pers mereka ke milis ini.
Sekadar mengingatkan, para anggota senior LMND yang anda sebut "keblinger" ini dulu ikut dalam aksi-aksi menjatuhkan rezim Soeharto 1998. Satrio Arismunandar Mantan Sekjen AJI 1995-1997 --- thelastmohicann <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > ini salah satu contoh kongAlisi menungsa2 > keblinger... > ngomong ngalor ngidul, tolak ini tolak itu.. > campur aduk neo liberalisme amfe RUU amfe pendidikan > wahahaha > rumangsa nyang faling bener sendiri... > mendingan kuliah nyang bener daripada jadi sontoloyo > spt ini.. > > > > --- In [EMAIL PROTECTED], Satrio Arismunandar > > <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > LIGA MAHASISWA NASIONAL untuk DEMOKRASI > > Eksekutif Nasional > > Jl. Tebet Timur III D No. 17, Jakarta Selatan > 12820 > > Telp/Fax. : +62 21 8295656; 08159207267; > 08155140472 > > Email : [EMAIL PROTECTED] > > > > TTPKO DEPDAGRI No. INVENTARISASI : 150/DI/XI/2002 > > > > Nomor :13 /State/Eks/Pub/IX/2004 > > Hal :Sikap Politik Pemilu Presiden > 2004 > > Lampiran : - > > > > BUKAN MEGA ATAU SBY, TAPI PERSATUAN RAKYAT UNTUK > > BERKUASA!! > > > > Pemerintah Mega, demikian juga SBY � Kalla adalah > > selama ini telah terbukti menjadi agen-agen setia > dari > > kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik kaum > > imperialis neoliberal. Demi > kepentingan-kepentingan > > bagi dominasi eksploitasi ekonomi dalam negeri > kita > > oleh kaum imperialisme neoliberal, > > kepentingan-kepentingan rakyat telah di korbankan. > > Kenaikan harga BBM, listrik, telpon, air, pupuk, > > pengesahan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, > > pengesahan UU No 2/2004 tentang PPHI, privatisasi, > > pencabutan subsidi, komersialisasi pendidikan, > > liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, > yang > > berakibat semakin banyaknya PHK � PHK Massal, > > berkurangnya upah real, semakin maraknya sistem > kerja > > kontrak dan semakin rendahnya akses kaum buruh, > kaum > > tani & kaum miskin perkotaan terhadap pendidikan > dan > > kesehatan adalah harga yang harus ditanggung > rakyat > > akibat pengkhianatan oleh Pemerintah Mega, dan > oleh > > Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) � Kalla. > > > > Seperti persoalan pendidikan: dalam setiap > pergantian > > tahun ajaran, setiap tahun itu pula bertambah > beban > > orang tua-orang tua miskin di Indonesia. Dari > mulai > > masuk TK hingga Perguruan Tinggi, dari sekolah > negeri > > sampai yang swasta, semuanya semakin bertambah > MAHAL. > > KOMERSIALISASI PENDIDIKAN menjadi kebijakan > > besar-besaran dari Pemerintah Mega-Hamzah. Para > > mahasiswa di Universitas Indonesia sudah bergolak > > menolak pembayaran uang pangkal bagi mahasiswa > baru > > yang jumlahnya�walau dikatakan sebagai subsidi > > silang�sama sekali tak masuk akal (Rp. 5-25 juta), > dan > > akan menyusul penolakan dari Universitas negeri > > lainnya yang juga menerapkan aturan serupa; UNPAD, > > ITB, dan UGM. Komersialisasi pendidikan adalah > salah > > satu paket, satu ekses logis dari PRIVATISASI > > (OTONOMI) KAMPUS menjadi PTBH. Saat ini sekolah > > menjadi miliknya orang-orang kaya saja dan untuk > > kepentingan para pemilik modal saja, miliknya > > anak-anak anggota DPR, MPR, pejabat elit, > konglomerat > > hitam, jenderal dan direktur-direktur perusahaan. > > Pendidikan bukan lagi untuk anak-anak buruh, kaum > > miskin perkotaan, pegawai negeri rendahan, dan > > anak-anak tentara miskin berpangkat rendah, yang > > gajinya/UMR nya tak lebih dari Rp. 700.000, > apalagi > > bagi jutaan kaum tani yang hanya memiliki > sejengkal > > tanah. Tak akan terjangkau anak-anaknya untuk > kuliah > > di UI yang harus membayar uang pangkal Rp. 5-Rp 25 > > juta, atau di Unpad atau di ITB, di UNS, di UGM > dan > > kampus-kampus negeri lainnya, apalagi di kampus > > swasta, yang uang pangkalnya, SPPnya berjuta-juta > itu. > > > > Komersialisasi pendidikan di Indonesia bersumber > pada > > penerapan kebijakan neoliberalisme (penjajahan > ekonomi > > oleh kapital asing melalui World Bank/IMF/TNC/MNC) > > yang menjadi syarat-syarat bagi pinjaman atau > > pemberian hutangnya. Sama halnya dengan > komersialisasi > > kesehatan dan perumahan saat ini. Lewat kebijakan > > neoliberalisme maka semua subsidi yang menjadi > > tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyat > > dicabut. Ini sudah dimulai di masa Soeharto dan > > dilanjutkan sepenuh-penuhnya oleh Megawati. Ia > cabut > > subsidi pendidikan, ia otonomkan kampus dari > fungsi > > sosial menjadi fungsi profit layaknya pabrik untuk > > memproduksi sarjana yang diabdikan bagi kebutuhan > > pasar industri sesuai kepentingan para pemodal. > > Pementah Mega-Hamzah menghambur-hamburkan uang > untuk > > anggaran militer�untuk beli peralatan tempur untuk > > memerangi rakyatnya di Aceh dan Papua, untuk > membiayai > > struktur teritorial tentara yang tak berguna itu, > dan > > tentu saja untuk korupsi-korupsi > jenderal-jenderalnya� > > daripada memperbesar alokasi anggaran untuk > pendidikan > > yang hanya 2-3% dari total anggaran. Pemerintah > > membairkan korupsi merajalela, dan hanya diam saja > > saat sekolah-sekolah negeri digusur oleh > pemerintah > > daerahnya, dibiarkannya ribuan gedung-gedung > sekolah > > ambruk atau mengalami kerusakan-kerusakan yang > parah, > > dan tak ada solusi programtik agar biaya > pendidikan > > menjadi murah atau selayaknya gratis bagi rakyat. > Ini > > semua adalah persoalan mendasar pendidikan kita, > yang > > ternyata dijawab oleh Pemerintahan Megawati dan > DPR > > dengan hanya memberikan UU Sisdiknas yang justru > > menghambat demokratisasi pendidikan yang sama > sekali > > tidak menjawab problem mendasar dunia pendidikan > kita. > > > > Oleh karena itu imperialisme neoliberal dan > agen-agen > > imperialis neoliberal adalah musuh-musuh mendesak > dari > > perjuangan rakyat. > > > > Dengan diajukannya RUU TNI oleh Pemerintahan > > Mega�Hamzah, dengan disahkannya UU KKR (Komisi > > Kebenaran dan Rekonsilisasi) oleh pemerintah dan > DPR > > maka militerisme semakin menjadi bahaya nyata bagi > > demokrasi. RUU TNI jelas memberi basis ideologis, > > yuridis, struktur politis dan ekonomis bagi > > kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi > militer. > > Sementara UU KKR memberi basis kekebalan hukum > bagi > > para pelaku pelanggaran ham di masa lalu maupun > masa > > yang akan datang. Padahal jelas bagi kita bahwa > > pelanggaran�pelanggaran HAM oleh negara merupakan > > ekses langsung dari tindakan militerisme oleh > negara. > > > > Dalam situasi tanpa solusi seperti ini selalu > > Pemerintahan menggunakan pola-pola militeristik > dalam > > menangani protes-proets yang muncul. Kalau dimasa > > Soeharto menggunakan NKK/BKK dan Resimen > Mahasiswa, > > maka kini tak jauh berbeda�walau dengan bungkus > baru. > > Misalnya melakukan intimidasi, teror sampai > > DO/skorsing terhadap siswa ataupun guru yang > bersikap > > kritis. Ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan > kita > > semakin berwatak militeristik. Peristiwa 2 > mahasiswa > > yang terkena DO/skorsing di Pekanbaru karena > menolak > > kampanye dari cawapres militeris Yusuf Kalla yang > === message truncated === __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppiindia.shyper.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
