Media Indonesia Selasa, 19 Oktober 2004 OPINI
Agenda Politik Pemerintah Baru Rizal Sukma; Peneliti CSIS, Jakarta DIBANDINGKAN dengan tiga pemerintahan pasca-Orde Baru sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki nilai historis yang tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pemerintahan Presiden SBY merupakan pemerintahan yang untuk pertama kali dipilih oleh dan mendapat mandat langsung dari rakyat. Kemenangan SBY dalam pemilu, yang merupakan manifestasi dari vote for change, mencerminkan tingginya harapan yang dibebankan ke pundak pemerintah baru. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah untuk menjalankan dan mempertanggungjawabkan amanat rakyat pun menjadi lebih nyata. Namun, kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tidak memungkinkan adanya penyelesaian jalan pintas. Pemerintah baru, disamping melanjutkan hasil-hasil positif kerja pemerintah sebelumnya, diharapkan dapat memperkuat landasan, dan memberi arah bagi, perkuatan pemulihan kehidupan ekonomi dan politik di masa mendatang. Hal itu tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga mensyaratkan penetapan prioritas kerja yang tepat. Meskipun fokus di bidang ekonomi tetap merupakan suatu keharusan, tantangan lebih berat yang akan dihadapi pemerintah justru di bidang politik. Dalam hal ini, pemerintahan Presiden SBY diharapkan menjadi pemerintah yang tidak lagi berkutat dengan transisi, namun sudah mulai membawa bangsa ke arah konsolidasi demokrasi. Meskipun tahun-tahun awal reformasi terasa begitu sulit, perkembangan selama satu tahun terakhir tampak lebih menjanjikan. Proses pemilu yang damai, adil, dan jujur, serta penguatan berbagai lembaga-lembaga politik, telah membuka peluang bagi proses konsolidasi demokrasi yang lebih terarah. Oleh karena itu, menjamin bahwa proses demokratisasi tidak akan bergerak ke belakang merupakan agenda besar yang harus diprioritaskan oleh pemerintahan SBY. Agenda demokratisasi Dalam menjalankan agenda demokratisasi itu, ada lima fokus agenda yang harus dikedepankan. Pertama, memastikan bahwa proses reformasi TNI kembali bergerak maju, dan manajemen pertahanan menjadi lebih baik, sejalan dengan lingkungan strategis yang berubah dan tantangan yang ada. Berhentinya peran politik formal TNI harus diikuti dengan langkah-langkah penataan sistem pertahanan nasional. Agenda kerja nyata di bidang ini antara lain menjalankan sejumlah amanat UU TNI, khususnya penguatan Departemen Pertahanan, pengalihan bisnis TNI ke tangan pemerintah, restrukturisasi komando teritorial, dan kemungkinan rotasi antarangkatan dalam kepemimpinan TNI. Pemerintah juga perlu memperkecil kesenjangan antara kebutuhan pertahanan dan kemampuan yang ada sekarang, termasuk kebutuhan peningkatan kesejahteraan prajurit. Kedua, proses konsolidasi demokrasi akan sulit terwujud apabila konflik, baik horizontal maupun vertikal, tetap tidak terselesaikan. Dalam hal ini, prioritas pemerintah SBY untuk segera menyelesaikan masalah Aceh patut dihargai, yang perlu segera diikuti dengan program konkret berupa reformasi tata pemerintahan daerah (governance reform), konsolidasi stabilitas, rekonstruksi pascakonflik, serta keadilan dan rekonsiliasi. Namun, permasalahan di Papua juga membutuhkan perhatian dan penyelesaian segera. Bara konflik komunal, seperti yang masih terlihat belakangan ini di Sulawesi, masih belum padam sepenuhnya. Pencegahan dan penyelesaian konflik komunal dan pertikaian etnis masih memerlukan penanganan yang lebih tegas dan terarah dari pemerintah. Ketiga, kebebasan berbicara dan kemerdekaan pers harus sepenuhnya dijamin, dan tidak boleh lagi terancam baik oleh praktik-praktik kekerasan maupun oleh upaya kriminalisasi terhadap media. Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan proses demokratisasi sejak awal reformasi tidak dapat dipisahkan dari peran pers selama ini. Pers, sebagai the fourth estate dari demokrasi, menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam membaca realita yang ada dalam masyarakat. Memang, masyarakat juga berhak untuk melakukan kontrol terhadap pers, namun hal itu hendaknya tidak dimaksudkan untuk mematikan pers itu sendiri. Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa tegaknya pers yang bebas merupakan parameter utama dalam menilai jalan atau tidaknya demokrasi. Keempat, memberikan jaminan keamanan serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara (public safety). Pekerjaan rumah yang paling berat dalam hal ini adalah bagaimana melakukan intensifikasi pembasmian terorisme, tanpa harus mengorbankan kebebasan dan hak-hak dasar warga negara. Untuk tidak membuat cacat demokrasi, Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan keamanan (security) dengan penghormatan terhadap kebebasan (liberty) dalam menjalankan war on terror. Di samping memberantas terorisme, pemerintah juga perlu menyatakan perang terhadap berbagai tindak kriminal dan premanisme, khususnya terhadap kejahatan narkoba, perjudian, pemerasan, dan perampokan. Kelima, pemerintah baru diharapkan mendorong proses reformasi hukum (law reform) dan penegakan hukum (law enforcement), yang agak terbengkalai selama tiga pemerintahan sebelumnya. Demokrasi tanpa penegakan hukum akan menjadi bahan tertawaan dunia internasional, khususnya oleh negara-negara otoritarian. Indonesia harus membuktikan bahwa demokrasi dapat berjalan di negeri majemuk ini. Dalam menjalankan agenda ini, pemerintah hendaknya tidak lagi berlindung di balik mantra 'nonintervensi atas proses pengadilan'. Mantra 'independensi peradilan' di Indonesia masih sering dimanfaatkan untuk mengebiri keadilan itu sendiri. Lebih penting lagi, masyarakat menunggu janji Presiden SBY untuk segera mengambil gebrakan dalam mengatasi korupsi selama 100 hari pertama pemerintahannya. Manajemen politik Disamping tantangan untuk menjalankan kelima agenda demokratisasi di atas, pemerintah diperkirakan akan menghadapi tiga tantangan politik yang memerlukan kemampuan manajemen politik, khususnya di kantor kepresidenan. Tiga tantangan itu adalah resistensi politik di kalangan elite, protes dan kekecewaan publik, serta tekanan politik dari kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang diambil. Ketiga tantangan politik ini khususnya akan muncul ketika pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah yang dinilai tidak populer, seperti dalam hal kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, privatisasi, dan perburuhan. Untuk mengatasi tantangan di atas, pemerintah wajib membangun komunikasi yang baik dengan parlemen dan masyarakat. Prinsip transparansi, disamping akuntabilitas, harus menjadi pegangan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Pemerintah tentu saja harus memerhatikan pendapat parlemen, namun hal itu tidak berarti bahwa pemerintah harus didikte oleh parlemen. Untuk itu, diperlukan perkuatan lobi politik pemerintah di parlemen, baik melalui menteri terkait maupun fraksi-fraksi pendukung yang ada. Dalam hal ini, lobi politik juga dapat dan perlu dilakukan secara langsung oleh presiden sendiri. Untuk masyarakat, adanya juru bicara resmi yang memberi keterangan secara reguler melalui media, menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Untuk mempertahankan dukungan masyarakat, pemerintah baru harus dapat membuktikan dirinya sebagai sebuah pemerintah yang lebih menjanjikan, lebih bersih, dan lebih baik, dibanding pemerintahan sebelumnya. Hal itu dapat dimulai dengan komitmen para anggota kabinet untuk menjauhkan sifat arogansi dan hedonisme kekuasaan. Sikap para pimpinan MPR, yang mengutamakan kesederhanaan, patut menjadi contoh. Kita berharap para menteri di bawah Presiden SBY tidak tertular budaya feodalisme yang menjaga jarak dengan rakyatnya, serta menunjukkan sikap bermusuhan dan curiga dengan kekuatan-kekuatan civil society dan media. Dalam hal ini, diperlukan ketegasan mutlak dari Presiden SBY dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku para menterinya, serta orang-orang dekatnya. Presiden tentunya juga membutuhkan dukungan staf yang kuat dan profesional. Gagasan untuk membentuk semacam kantor kepresidenan, yang membantu presiden selama 24 jam, menjadi suatu keniscayaan. Namun, tentunya kita tidak berharap kantor kepresidenan itu akan se-powerfull yang dibayangkan oleh Denny JA. Para anggota staf kantor kepresidenan, baik yang berada dalam lingkungan Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Keamanan (Pertahanan) Nasional, Sekretariat Negara, maupun staf lainnya, hanya berfungsi sebagai penunjang kerja presiden secara day-to-day, bukan sebagai superbody yang menjadi inner cabinet. Kita tidak berharap staf kantor kepresidenan memiliki kewenangan yang melebihi anggota kabinet. Terakhir, pemerintah juga tidak dapat mengabaikan pentingnya komunikasi dengan dunia internasional. Citra Indonesia yang cenderung negatif dalam gambaran di media asing perlu diperbaiki dengan komunikasi yang lebih baik dan terbuka. Apresiasi, pengertian dan dukungan internasional terhadap pembangunan di dalam negeri akan mempermudah kerja pemerintah. Namun, pemerintah juga hendaknya memahami bahwa persepsi buruk di luar negeri akan sulit berubah tanpa adanya perubahan realitas yang signifikan di dalam negeri. Oleh karena itu, semuanya harus dimulai dari dalam negeri sendiri. Selamat bekerja pemerintah baru! *** ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
