Republika Senin, 08 Nopember 2004 Mengurai Ketegangan Antara Sains dan Ekologi Oleh :
Zainal Aliyy Musthofa Peneliti Lingkungan pada Tim Ekspedisi Biokonservasi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang Tujuan sains berubah menjadi pengetahuan yang dihambakan untuk menguasai dan mengendalikan alam, yakni untuk tujuan-tujuan anti-ekologis. (Capra, 1997) Tesa kritis Capra tersebut semakin terasa kebenarannya setelah memasuki era information and technology communication (ITC). Ketika, kemajuan sains beserta turunannya mengubah pola hidup, orientasi hidup, hukum adat, serta filosofis religi manusia dengan alamnya. Sains beserta turunannya melahirkan embrio-embrio baru, memutasikan perkembangan teknologi dengan kebutuhan ekonomis, menghasilkan spesies baru yang an sich terhadap kondisi alam lingkunganya. Klimaksnya, tiga konvensi gradasi lingkungan hidup menghantui dunia global. Salah satunya adalah pemanasan global (global warming), yang menurut Soemarwoto akan mengancam daratan-daratan yang lebih rendah dari permukaan laut. Lalu terjadilah ketegangan hebat melebihi ketegangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita saat ini, ketegangan antara sains dan ekologi. Padahal, harapan munculnya perkembangan sains di era modern bertujuan mulia, untuk mencoba membangun relasi-relasi mutualistik manusia dengan alam sekitar. Namun, dalam perkembanganya sains berubah menjadi pengetahuan yang dihambakan untuk menguasai dan mengendalikan alam, yakni untuk tujuan-tujuan anti-ekologis (Capra, 1997). Sains dan turunannya semakin meruncingkan ketegangan dengan alam. Teknologi melalui sentuhan industrialisasi sebagai turunan sains modern, mengakibatkan ketidak seimbangan lingkungan dan ekologis yang semakin kritis. Realitas empiris melalui sejarah peradaban (history of culture state) menunjukkan, dengan sains pulalah manusia mengintensifkan tragedi dan bencana alam. Aktivitas industri telah mengubah lingkungan hidup asri menjadi kondisi yang mengancam hajat dan hidup jutaan spesies dan organisme di muka bumi ini. Setiap industri akan menghasilkan polutan berbentuk Pb, CO, N, dan partikel-partikel berbahaya lainya (Fukuara, 1997). Lebih dari itu, dengan kemampuan perkembangan sains yang diikuti oleh turunan perkembangan segala sendi kehidupan telah menyebabkan krisis lingkungan yang sangat global, memusnahkan mutiara dunia (biodiversity) yang paling banyak di Brasil dan Indonesia. Data dan fakta World Bank (2001), lebih dari 1.000 spesies tumbuhan dan hewan setiap tahun musnah akibat aktivitas industri serta turunan sains lainya, setidaknya menjadi bukti riil kejahatan sains terhadap lingkungannya. Sedangkan hutan dan sumber daya alam yang menghasilkan mineral dan energi juga mengalami krisis hebat. Ironisnya, setiap tahun berdasarkan catatan FAO antara 1992-1993, hutan Indonesia telah terjadi deforestasi 2,5 juta hektare per tahun. Artinya tiga kali lipat menjauhi rata-rata deforestasi dunia. Sehingga, World Resources Institute (WRI) pada awal tahun 1997 menyebutkan Indonesia telah kehilangan 72 persen hutan alamnya (Alikodra, 2004). Indonesia sendiri belakangan disibukkan oleh fenomena kerusakan alam, degradasi mutu lingkungan hidup kota, pemanasan lokal (local warming) dan Iillegal logging, pertambangan yang merusak ekologi, serta hilangnya spesies tumbuh dan hewan yang signifikan. Sejak 1998, laporan Wahana Lingkungan Hidup, penebangan liar mencapai jumlah 16,4 juta meter kubik. Tahun berikutnya, naik menjadi 20,2 juta meter kubik sehingga sampai September 2001 negara telah dirugikan miliaran dolar AS (Alikodra dan Syaukani,2004). Tingkat deforestasi (penghancuran hutan) Indonesia saat ini sudah berada pada titik puncak mencapai 1,6-2,5 juta hektare per tahun atau setidaknya meningkat dua kali lipat deforestasi Orde Baru 0,8-1 juta hektare. Upaya limitasi Berbagai fenomena tersebut dalam perkembangannya telah diantispasi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Sektor industri telah dilimitasi dengan sistem analisis mengenai dampak Lingkungan (amdal). Sehingga, memberikan proteksi super terhadap aktivitas industri yang berpeluang mendegradasi lingkungan hidup. Faktanya, tujuan mulia itu tidak berjalan sesuai nurani sistem yang dibangun bangsa ini, banyak industri yang mengabaikan amdal dengan memandang hanya formalitas administrasi. Pengelolaan hutan sebagai sumber daya alam juga telah diatur pemerintah. Melalui undang-undang nomor 41/1999, peraturan pemerintah no 34/2004, UU nomor 22/1999 dan nomor 25/2000 merupakan payung hukum bagi sumber daya alam Indonesia. Di sisi lain, upaya untuk mengurai masalah lingkungan juga diupayakan melalui pendidikan. Salah satunya melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara menteri pendidikan dan menteri lingkungan hidup, 1996 (Sukarsono, 2001). Namun, memasuki abad 21, peta krisis lingkungan semakin memuncak. Ketegangan antara sains dan lingkungan tidak bisa dibendung. Jumlah deforestasi meningkat menjadi 2,5 sampai 3 juta hektare per tahun, emisi gas buang kendaraan dan industri menjadi 60 persen menyelimuti perkotaan. Serta, 12 persen spesies mamalia, 11 persen spesies burung, 4 persen ikan dan reptil, 5-10 persen terumbu karang, 50 persen mangrove hancur dan musnah, serta 25 persen stok ikan dunia menurun dan sembilan juta hektare tanah mengalami kerusakan (Alikodra dan Syaukani, 2004). Namun, perlu diingat kebijakan yang muncul dan terakhir kali munculnya UU no 1 tahun 2004 merupakan penutupan atau bahkan kepanjangan tangan dari penjajahan sains modern. Dilema perkembangan sains modern menjadi keprihatinan umat akibat invasinya mengalahkan sistem nilai-nilai etis dalam suatu ekosistem. Keberadaannya semakin mengancam, pada kulminasi ketidakpahaman pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang populis terhadap kemesraan sains-ekologi. Logika populer pun barangkali juga tidak akan mengelak dengan munculnya turunan-turunan sains yang cukup pesat berkembang. Populasi penduduk yang telah mencapai lebih dari 6,5 miliar atau akan menjadi 10 miliar dalam 2010 adalah realitas peradaban yang sangat wajar. Namun, persoalannya kenaikan itu akan menjadi problem akibat ketidakseimbangan SDA dengan jumlah manusia. Untuk itulah, sains mulai mengembangkan berbagai jalan manis untuk menyiasatinya. Termasuk mengagas sistem pangan yang cepat mudah di produk. Tapi di sisi lain bersifat mengancam ekosistem. Perubahan nilai etik sosial Pada sisi tertentu ketegangan sains dengan lingkungan hidup berujung pada berubahnya sistem pranata sosial etis manusia dengan lingkungannya. Semua bentuk ketegangan yang menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan khusus Indonesia justru berasal dari sebuah sistem pengelolaan lingkungan hidup beserta SDA-nya secara sentralistik. Sehingga, sangat wajar ketika semua upaya pemerintah melalui kebijakannya tidak mampu mengurai masalah lingkungan hidup, sebaliknya malah memperparah. Padahal, ketegangan sains dan lingkungan ternyata menimbulkan friksi terhadap peran manusia dengan alamnya (Holimowsky, 2004). Pola kehidupan multikultural yang menyebabkan kebiasaan budaya (cultural habits) manusia Indonesia dengan alamnya, sedikit banyak memberikan peluang bagus untuk terwujudnya lingkungan berkelanjutan. Terbukti dengan kekuatan kultural masyarakat, dengan timbulnya mitos terhadap penguasaan alam lingkungan hidup amat terjamin. Konteks tersebut terbangun akibat kekuatan religi yang tersirat dalam setiap kultur masyarakat lokal. Sehingga, perlu adanya pelestarian pesan moral dan kultural lokal, dalam membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menurut Abdillah Mujiono (2001), agama harus memposisikan diri dalam keramahan manusia atas lingkunganya. Namun, persoalanya, menurut Guiderdoni (2004), Indonesia telanjur memasuki era di mana sains telah menguasai alam. Banyak sendi telah dikuasai, salah satunya juga kemampuannya menggeser peradaban lokal suatu kelompok masyarakat. Masyarakat dulunya bermitos bahwa mengeksploitasi SDA alam mendapat kutukan. Sekarang mitos itu telah berubah jauh. Analisis Nurrochmat, semua itu akibat dari dominasi pendekatan rasional yang antroposentris yang kemudian mengabaikan rasionalitas kearifan lingkungan. Akhirnya sadar atau tidak sadar konteks degradasi lingkungan hidup dewasa ini butuh suatu mediasi yang mampu membangun peta relasi sains-lingkungan secara ''mesra''. Pada satu sisi perkembangan sains mampu memberi harapan hidup bagi kelangsungan hajat ekosistem. Utamanya, kemampuan perkembangan sains dalam memberi peluang memunculkan strategi mengatasi krisis pangan akibat kamuflase global warming. Minimal dalam konteks Indonesia, pemerintah tidak memberi peluang terjadinya peruncingan antara sains dan ekologi, melalui kebijakan yang rasional dan bermoral. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
