-----Original Message-----
Senin, 14 Mar 2005,
Di Kalbar, Wilayah RI Jadi Terminal Bus Malaysia
PONTIANAK - Persoalan garis batas negara dengan Malaysia tak hanya terjadi di
Perairan Ambalat. Tapal batas negara di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat,
juga diperkirakan telah bergeser sejauh 20 kilometer masuk ke wilayah
Indonesia.
Warga Malaysia yang berbatasan langsung dengan tapal batas itu sudah
memanfaatkan wilayah Indonesia yang telah dicaplok tersebut. Negeri tetangga
itu telah membangun terminal bus antar pedesaan di wilayah yang diklaimnya
tersebut.
Titik patok tapal batas kedua negara itu dibangun pada 1976 di Desa Siding,
Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Kini, wilayah Indonesia di perbatasan
itu menjadi bagian dari Kampung Gumbang, Distrik Serikin, Negara Bagian
Sarawak, Federasi Malaysia.
Camat Siding Petrus Dias menjelaskan, terminal bus angkutan pedesaan itu
beroperasi sejak 2000. "Di seputar terminal telah dibangun fasilitas pasar yang
menjual berbagai kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat," jelasnya kepada
wartawan koran ini.
Warga Kampung Gumbang, Distrik Serikin, yang berpenduduk 2.000-an jiwa itu kini
sudah membangun patok baru perbatasan yang berkonstruksi beton secara sepihak.
Patok tersebut memanjang memasuki daerah Bengkayang sepanjang satu kilometer.
"Diperkirakan wilayah Indonesia yang sudah dicaplok mencapai 20-an kilometer,"
tegasnya.
Dias menyatakan, laporan pencaplokan wilayah RI tersebut sudah disampaikan
kepada bupati Bengkayang dengan No 300/24/Trantib tertanggal 7 Februari 2005.
Bupati Bengkayang Jacobus Luna juga telah menindaklanjuti laporan camat Siding
itu dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Kalimantan Barat H Usman Jafar
bernomor 100/0375/Pem tertanggal 7 Maret 2005.
Dias yakin wilayah tersebut masih merupakan kawasan RI. Hal itu berdasarkan
keterangan masyarakat di Desa Siding yang dilibatkan Tim Pusat Survei dan
Pemetaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Pussurta TNI-AD) dalam
pembangunan patok tapal batas pada 1976. "Lokasi itu dulu dijadikan lapangan
tempat mendarat helikopter TNI-AD," ujarnya.
Dalam kesepakatan selanjutnya, persis di tengah bekas helipad dibangun titik
patok kedua negara bertulisan Malaysia Indonesia (Malindo) dengan melibatkan
masyarakat Desa Siding sebagai tenaga kerja.
Setelah mencuatnya kasus tersebut, masyarakat Kampung Gumbang, Distrik Serikin,
Sarawak, lantas mencabut patok batas resmi itu. Patok tersebut dipindahkan ke
wilayah Indonesia sesuai kebutuhan kawasan permukiman serta lahan pertanian
mereka.
Kecamatan Siding merupakan pemekaran dari Kecamatan Jagoibabang pada 2003.
Jumlah penduduknya 1.423 kepala keluarga (KK) yang mencakup 6.795 jiwa.
Sementara itu, Desa Siding sekarang dihuni 148 KK mencakup 880 jiwa. Sebagian
besar mata pencaharian masyarakat adalah petani kakao, lada, dan sawah.
Interaksi sosial antarmasyarakat Kampung Gumbang dengan orang Indonesia di Desa
Siding berjalan baik karena sama-sama berasal dari Suku Dayak Bidayuh. Malah
sebagian besar masyarakat kedua negara itu masih memiliki hubungan kekeluargaan
akibat perkawinan.
Kondisi sarana infrastruktur perbatasan kedua negara tersebut terlihat sangat
kontras. Jika masyarakat Kampung Gumbang sudah dilengkapi jalan akses ke
kawasan distrik terdekat dengan kondisi beraspal, sarana infrastruktur
transportasi darat Desa Siding ke kawasan terdekat hanya mengandalkan jalan
setapak dan transportasi sungai.
Desa Siding itu sendiri berjarak 150 km dari Bengkayang, ibu kota Kabupaten
Bengkayang. Untuk mencapainya, belum ada jalan aspal yang langsung ke lokasi.
"Kawasan titik patok batas menjadi lebih leluasa dipindahkan (Malaysia, Red) ke
wilayah Indonesia karena secara fisik wilayah Kalbar masih dalam kondisi hutan
belantara," kata Dias.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, L.H. Kadir membantah bahwa Pemprov Kalbar
tidak becus mengurus perbatasan darat Indonesia-Malaysia. "Pemerintah daerah
tidak berwenang mengurus pembangunan di sepanjang perbatasan dengan negara lain
karena hubungan luar negeri tetap merupakan kewenangan yang melekat di tangan
pemerintah pusat," tegasnya.
Menurut Kadir, Tim Biro Pemerintahan Umum Kantor Gubernur Kalimantan Barat
tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk melakukan
pengecekan di lapangan. "Hasilnya segera dilaporkan kepada seluruh instansi
teknis pemerintah pusat dari Kodam VI/Tanjungpura di Balikpapan, Kaltim. Secara
jujur mesti disadari, lebih dari tiga dasawarsa terakhir, kawasan perbatasan
bagaikan wilayah tidak bertuan sebagai akibat ketidakjelasan konsep pembangunan
yang berpihak kepada rasa keadilan masyarakat dari pemerintah pusat," jelas
Kadir.
Dia mengatakan, pemindahan patok tapal batas tidak akan terjadi seandainya
pemerintah pusat secara berkelanjutan membangun jalan darat sepanjang 1.857 km
membujur lurus dari Provinsi Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat dengan radius
maksimal satu kilometer dari titik patok tapal batas.
Kadir menuturkan, selama ini pihaknya hanya bisa memaparkan kondisi sebenarnya
di sepanjang perbatasan darat dengan Malaysia setiap kali ada kunjungan pejabat
pemerintah pusat dan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Tapi hasilnya, ujar Kadir, pemerintah pusat dan kalangan DPR hanya pandai
mengumbar janji. Buktinya, rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang
penanganan kawasan perbatasan, yang pada 2004 lalu sudah sampai di Kantor
Sekretariat Negara, kini malah dikembalikan lagi ke Sekretariat Kantor
Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timor Indonesia (sekarang,
Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal). (lev)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
