Betul, antara lain, hati-hatilah dalam PILKADA. Terutama dengan prestasi seperti di bawah ini.
Btw, kok pemerintah dilarang lengser, apakah karena anda sudah terlanjur mendukung ? Dan banyak yg udah jadi menteri ? === Salah satu "prestasi" Irwan Prayitno ketika memimpin Komisi VIII DPR RI adalah meloloskan UU Migas pada tahun 2001 . UU ini memecah unit-unit usaha milik Pertamina dan menghapus kontrol Pemerintah pada harga minyak nasional dengan mensyaratkan pemberian konsesi dari sektor hulu sampai hilir kepada pihak swasta yang tentu saja menguntungkan pemain multinasional seperti ExxonMobil, ConocoPhilips, Chevron-Texaco(AS) ,Beyond Petroleum (Inggris), TotalFinaElf (Prancis), Royal DutchShell (Belanda) juga dua perusahaan minyak baru seperti Petrochina dan CNOOC (Cina) . Akibat dari UU ini Pemerintah sudah tidak lagi mempunyai gigi , bahkan UU ini mengharuskan Pemerintah untuk bernegosiasi dengan swasta yang menguasai hulu dan hilir dalam penetapan harga akhir minyak.Tidak heran kalau seorang pengamat ekonomi Dr Revrisond Baswir dalamSeminar sehari "Privatisasi Pertamina- Peluang atau Ancaman bagi Negara?" yang diadakan di Jakarta, 21 September 2002, oleh Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan menganggap kasus privatisasi Pertamina yang disayaratkan UU tersebut tidak lebih sebagai upaya rampokisasi kekayaan negara oleh asing. Politisi Busuk Pelanggar HAM Dalam rilis daftar 26 orang politisi busuk yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2004 oleh sejumlah LSM termasuk Kontras , keluarga korban Trisakti , Semanggi dan Kerusuhan Mei seperti Sumarsih (ibunda Bernardinus R Norman Irawan), dan Hok Kim Gie (ibunda Yun Hap), serta Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) terdapat nama Irwan Prayitno yang dimasukkan daftar sebagai politisi busuk dalam kategori pelanggaran HAM. Masuknya nama Irwan Prayitno disebabkan oleh penolakannya untuk mengkategorikan kasus tertembaknya mahasiswa Trisakti, kerusuhan berdarah bulan Mei serta peristiwa Semanggi I dan II sebagai tindak pelanggaran HAM berat.Penolakan Irwan Prayitno bersama beberapa politisi lain di DPR ini menyebabkan mentahnya hasil temuan Komnas HAM dan Tim Gabungan Pencari Fakta yang menyelidiki kasus-kasus tersebut, serta juga mengakibatkan sejumlah jendral yang bertanggung jawab atas kasus-kasus tersebut gagal untuk dibawa ke depan meja pengadilan. ----- Original Message ----- From: "MULYADI" <[EMAIL PROTECTED]> Biarkan rakyat merasakan kesempurnaan kepahitan hidup akibat sebuah pilihan... Biarkan Pemerintah saat ini menyelesaikan tugasnya sampai 5 tahun ke depan... Rakyat akan belajar dari kepahitan ini untuk menjadi pintar memilih pemimpin ke depan.... ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Has someone you know been affected by illness or disease? Network for Good is THE place to support health awareness efforts! http://us.click.yahoo.com/OCfFmA/UOnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
