Republika Senin, 25 April 2005
Menstabilkan Kembali Perekonomian Oleh : Umar Juoro Dugaan pemerintah dan banyak pihak bahwa stabilitas ekonomi makro, berkaitan dengan tingkat inflasi dan suku bunga serta stabilitas nilai rupiah, tidak menjadi permasalahan lagi, sehingga fokus perhatian adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja, ternyata tidak demikian kejadiannya. Pemerintah sebenarnya menginginkan suku bunga lebih rendah lagi dan aliran kredit lebih besar untuk mendorong kegiatan investasi bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pada saat pertumbuhan ekonomi baru mencapai sekitar 5 persen, inflasi sudah meningkat lagi menjadi 8,8 persen (tahun per tahunnya), ditambah lagi dengan pelemahan nilai rupiah, membuat BI harus menaikkan SBI menjadi 7,7 persen. Jika kecenderungan SBI terus meningkat, maka perbankan juga akan menaikkan suku bunga pinjamannya yang akan menghambat perkembangan ekonomi. Tingginya inflasi, jauh lebih tinggi dari perkiraan banyak pihak, terutama disumbangkan oleh kenaikan harga BBM. BI dan pemerintah mengharapkan tingkat inflasi ini dapat terkendali, sekalipun demikian kemungkinan inflasi akan cukup tinggi antara 7,5 dan 8 persen pada akhir tahun, yang berarti lebih tinggi dari asumsi pemerintah sebesar 6 persen. Melemahnya nilai rupiah yang mencapai sekitar Rp 9.600 per dolar AS karena besarnya permintaan dolar di dalam negeri, terutama dari Pertamina untuk mengimpor minyak seiring dengan tingginya harga minyak dunia, dan meningkatnya suku bunga di AS. Pelemahan nilai rupiah ini juga berkontribusi terhadap peningkatan inflasi, karena besarnya komponen impor dari kegiatan produksi dan konsumsi di dalam negeri (pass through). Sekarang ini terjadi perbedaan persepsi yang cukup besar antara penentu kebijaksanaan moneter (BI) dan pelaku pasar (keuangan). Pelaku pasar mengharapkan BI akan menaikkan SBI lebih cepat dan lebih tinggi untuk mengatasi inflasi dan mencegah berlanjutnya pelemahan nilai rupiah. Dengan bunga deposito sebesar 6 persen, dan inflasi sekitar 9 persen, maka bunga riil menjadi -3 persen. Dengan kata lain tidak menarik memegang rupiah, dan lebih menguntungkan memegang dolar. Sedangkan BI menganggap inflasi terjadi karena dorongan harga (cost push) bukan fenomena moneter, sehingga menaikkan suku bunga bukanlah cara yang efektif. Kenaikan suku bunga dilakukan oleh BI secara bertahap dan dalam tingkatan yang relatif rendah agar tidak menghambat pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pelemahan nilai rupiah dipandang oleh BI sebagai gejala sementara. Dengan akan masuknya aliran modal ke Indonesia, diharapkan nilai rupiah akan menguat kembali. Perbedaan persepsi ini masih tetap besar, bahkan sudah mulai banyak yang memperkirakan inflasi akan mencapai 10 persen dan nilai rupiah dapat menyentuh Rp 10 ribu per dolarnya. Tentu saja angka ini tampak terlalu pesimistis. Melemahnya stabilitas ekonomi makro belakangan ini menunjukkan bahwa perekonomian yang menghadapi banyak permasalahan struktural tidaklah mudah untuk didorong pertumbuhannya dengan menggunakan pendekatan konvensional, dalam hal ini penurunan suku bunga. Permasalahan utama ekonomi Indonesia adalah bukan tingginya suku bunga, tetapi lebih karena tingginya inflasi dan lemahnya struktur keuangan perusahaan Indonesia. Dengan inflasi sekitar 9 persen dan suku bunga pinjaman sekitar 12 persen, sebenarnya suku bunga riil hanya 3 persen, sedikit lebih tinggi dari suku bunga di negara tetangga dan cukup kompetitif. Namun secara nominal suku bunga dan inflasi di Indonesia jauh lebih tinggi daripada di negara tetangga. Pada umumnya tingginya inflasi di Indonesia disebabkan rendahnya produktivitas dan banyaknya biaya tambahan (pungutan) yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi dan distribusi yang menyebabkan tingginya harga. Lemahnya struktur keuangan perusahaan di Indonesia sangat nyata ditunjukkan oleh minimnya ekuitas dan lemahnya aliran dana (cash flow) yang menyebabkan perbankan cenderung menaikkan premi risiko pada saat mengalirkan kredit. Dengan kelemahan struktur keuangan demikian maka aliran kredit yang tinggi ke perusahaan akan sangat berisiko menimbulkan kredit macet lagi. Kelemahan struktur keuangan di perusahaan ini juga menyebabkan sumber keuangan lainnya seperti pasar modal dan pasar obligasi tidak terjangkau oleh sebagian besar perusahaan. Tugas dari pemerintah dan dunia usaha adalah mengatasi hambatan struktural tersebut, yaitu mengurangi berbagai macam biaya yang tidak relevan, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki struktur keuangan di tingkat perusahaan. Sampai langkah tersebut dapat dilakukan dengan berarti, maka selama itu pula stabilitas ekonomi makro masih sangat bergantung pada menaikkan suku bunga yang berarti akan menghambat perkembangan ekonomi sendiri. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give underprivileged students the materials they need to learn. Bring education to life by funding a specific classroom project. http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
