Republika

Selasa, 26 April 2005

Di Balik Optimisme Perekonomian 




Sunarsip
Director of Economic Affairs, Center for Indonesian Reform




Banyak prediksi menyatakan bahwa prospek perekonomian Indonesia 2005 akan 
semakin cerah. Pemerintah, misalnya, memprediksikan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia di tahun 2005 (APBN-P 2005) sebesar 5,5 persen dan inflasi sebesar 7 
persen. Bahkan, menurut Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, pertumbuhan 
ekonomi 2005 bisa mencapai 6,6 persen dan inflasi dapat ditekan hingga di bawah 
6 persen. Bank Pembangunan Asia (ADB) juga mengemukakan bahwa tingkat inflasi 
Indonesia tahun 2005 diperkirakan hanya 5,9 persen. Sedangkan Dana Moneter 
Internasional (IMF) memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2005 
sekitar 5,4 persen. Menurut IMF, bencana gempa dan tsunami yang melanda 
Indonesia bulan Desember lalu, tidak banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
secara nasional.

Kecenderungan bahwa perekonomian Indonesia akan membaik juga terlihat dari 
animo pelaku di sektor keuangan yang sangat berniat memburu obligasi global 
(global bond) yang diterbitkan pemerintah. Sebagaimana telah diberitakan bahwa 
global bond pemerintah senilai 1 miliar dolar AS mengalami kelebihan pemesanan 
(oversubscribed) hingga 2,2 miliar dolar AS karena minat yang tinggi dari 
investor institusi (Republika, 15/4/2005). 

Tren bahwa perekonomian Indonesia ke depan akan membaik juga ditunjukkan oleh 
kinerja sektor riil. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal 
(BKPM), nilai realisasi investasi atau penanaman modal asing langsung periode 
Januari-Maret 2005 tercatat sebesar 2,216 miliar dolar AS, naik 147 persen 
dibandingkan periode yang sama tahun 2004 sebesar 895,2 juta dolar AS. Namun 
demikian, nilai realisasi penanaman modal dalam negeri justru turun 46 persen 
ke posisi Rp 4,44 triliun, dari Rp 8,33 triliun pada triwulan I-2004.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan investasi langsung asing (foreign 
direct investment/FDI) neto tahun 2005 sebesar 1,1 miliar dolar AS, atau sama 
realisasi tahun 2004. FDI neto merupakan selisih antara investasi asing yang 
masuk dan yang keluar. Seiring meningkatnya investasi, menurut data dari BI, 
posisi kredit perbankan per Februari 2005 mencapai Rp 560,8 triliun, tumbuh 
28,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2004. Berdasarkan 
penggunaannya, komposisi kredit terdiri atas kredit modal kerja Rp 284 triliun, 
konsumsi Rp 158,9 triliun, dan kredit investasi Rp 117,9 triliun. Dibandingkan 
bulan sebelumnya, kredit investasi tumbuh 1,5 persen atau Rp1 ,7 triliun.

Berbagai prediksi ini, tentu sesuatu hal yang menggembirakan. Dengan adanya 
prediksi seperti ini, itu berarti bahwa terdapat sebuah kepercayaan dari para 
pelaku ekonomi bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh secara mengesankan.

Objektivitas tampilan
Namun demikian, di tengah sikap optimisme yang tinggi tersebut, hendaknya hal 
itu tidak membuat kita lupa diri dan kemudian lengah. Bahkan dalam beberapa 
hal, tampaknya kita perlu jujur dengan tampilan-tampilan yang disajikan 
tersebut. Yaitu, apakah angka-angka yang ditampilkan tersebut didukung oleh 
sebuah kondisi yang objektif yang realistis? Kemudian, kita juga perlu waspada 
dengan berbagai gejala yang belakangan terjadi. Mengapa hal-hal seperti ini 
penulis kemukakan? Penulis ingin menggarisbawahi tentang objektivitas 
angka-angka yang ditampilkan oleh berbagai institusi tersebut. Misalnya, apakah 
angka inflasi sebesar 7 persen, bahkan bisa ditekan hingga dibawah 6 persen 
merupakan angka yang objektif? Melihat perkembangan terakhir dimana inflasi 
kumulatif Januari-Maret sudah mencapai 3,19 persen dan inflasi year on year per 
Maret 2005 mencapai 8,81 persen, tampaknya target 7 persen (bahkan di bawah 6 
persen) sebagaimana dinyatakan oleh kepala Bappenas dan ADB merupakan hal yang 
sulit dicapai. Terlebih lagi, penyesuaian kenaikan harga BBM belum sepenuhnya 
terjadi dan di tambah lagi saat ini masih terjadi gejolak eksternal cukup 
mengkhawatirkan.

Masih terkait dengan objektifitas angka, penulis berpendapat bahwa fenomena 
global bond yang oversubscribed tidak sepenuhnya merupakan bukti kuatnya 
permintaan atas global bond yang diterbitkan pemerintah. Meski momentum 
penerbitan global bond dinilai tepat dan minat investor cukup besar, namun 
imbal hasil dan kupon yang diberikan pemerintah sesungguhnya terlalu mahal, 
yang tentunya sangat menarik bagi investor membelinya.

Sebagaimana diberitakan Republika (15/4), pemerintah telah melepas obligasi 
global berdenominasi mata uang asing INDO-15 (sebutan obligasi tersebut di 
pasar) senilai 1 miliar dolar AS, setelah tertunda dari rencana semula, Maret 
lalu. Obligasi berjangka waktu 10 tahun ini memberikan imbal hasil (yield) 
7,375 persen dengan kupon bunga 7,250 persen. Penulis menilai bahwa selisih 
(spread) sebesar 302 basis poin di atas surat utang Pemerintah Amerika Serikat 
(US Treasury) berjangka 10 tahun ini adalah terlalu mahal. Ini mengingat, 
terakhir spread INDO-14 adalah 277. Padahal, pemerintah telah menyatakan bahwa 
global bond tidak akan dilepas jika yield yang diminta di atas 6,85. Dengan 
demikian, kalau global bond dipaksakan dijual dengan yield 7,375 persen dan di 
tengah kondisi ekonomi global yang masih volatil, tentunya ada alasan 
pemerintah melakukan hal itu. 

Sebelum pemerintahan ini terbentuk, memang terdengar sinyalemen bahwa 
pemerintahan sebelumnya mewariskan ''brankas kas kosong'' kepada pemerintah 
baru. Pertanyaannya: mungkinkah dijualnya INDO-15 dengan yield yang tinggi 
merupakan refleksi dari sinyalemen ini? Penulis tidak tahu persis. Namun, kalau 
kita mencermati kondisi terakhir ini, terdapat indikasi pemerintah memang 
membutuhkan dana dalam jumlah besar. ebagai contoh, PT Pertamina (BUMN Migas) 
terancam tidak dapat membuka L/C di sejumlah bank karena belum mampu melunasi 
L/C lama sebesar Rp 9 triliun akibat seretnya pembayaran subsidi pemerintah ke 
PT Pertamina. Pemerintah memang akhirnya berjanji akan mencairkan dana subsidi 
sebesar Rp 4,1 triliun. Namun, dana tersebut masih perlu ditambah karena untuk 
kebutuhan pengadaan BBM selama satu bulan dibutuhkan subsidi sekitar Rp 8 
triliun.

Perlu waspada
Selain perlu objektif dengan situasi saat ini, penulis berpendapat bahwa kita 
juga perlu waspada dengan perkembangan, terutama eksternal, yang terjadi 
belakangan ini. Terutama perkembangan sektor finansial global dan Indonesia 
sendiri.

Menurut laporan Bank Dunia mengenai Perkembangan Keuangan Global 2005, adanya 
tiga tantangan yang harus dihadapi pasar finansial global. Pertama, kerentanan 
keuangan yang tidak terpisahkan dari ekonomi global dan ketidakseimbangan 
keuangan. Kedua, risiko-risiko akibat sensitifitas pertumbuhan pasar dari utang 
negara berkembang. Ketiga, kurangnya sumber keuangan bagi negara-negara 
berpendapatan rendah. 

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa peringkat kredit yang membaik dari 
lembaga pemeringkat bagi negara berkembang merupakan refleksi dari membaiknya 
makroekonomi, fiskal, dan kebijakan yang kemudian memberikan kontribusi bagi 
kepercayaan investor. Laporan tersebut juga menyatakan, semua negara berkembang 
pada 2004 tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata mereka satu 
dekade terakhir ini. Namun, momentum pertumbuhan ini sudah mencapai puncaknya 
dan keuntungan yang diperoleh rentan terhadap risiko sehubungan dengan 
menggelembungnya ketidakseimbangan global terutama akibat 666 miliar dolar AS 
defisit anggaran. Di samping itu, sektor finansial global juga mengandung 
risiko seperti pergerakan nilai tukar yang tidak teratur, naiknya suku bunga, 
yang tentunya mengancam perolehan keuntungan negara-negara berkembang. Dengan 
demikian, negara berkembang (termasuk Indonesia) perlu mempersiapkan dirinya 
untuk menghadapi risiko-risiko yang datang mendadak.

Di Indonesia sendiri, terjadinya gejolak di sektor finansial juga masih 
terbuka, meski saat ini gejolak tersebut telah terjadi. Sebagai contoh, 
belakangan ini kita dikagetkan dengan adanya ''gempa'' yang menimpa industri 
reksa dana. Produk yang naik daun ini tiba-tiba mengalami guncangan. Banyak 
investor melakukan redemption (mencairkan unit penyertaan) reksa dananya. 
Nilainya tidak tanggung-tanggung, per Maret mencapai Rp1 2 triliun. Total nilai 
aktiva bersih industri reksa dana turun menjadi Rp 91,742 triliun dari hari 
sebelumnya Rp 96,752 triliun. Intervensi Bank Indonesia (BI) yang mencoba 
meredam gejolak ini dengan membeli obligasi negara Rp 4,306 triliun di pasar 
ternyata tidak mampu meredam hasrat investor untuk mencairkan reksa dananya.

Peluang terjadinya crash di sektor finansial juga bisa muncul karena tingginya 
aliran modal bersih yang ditanamkan dalam investasi portofolio di Indonesia. 
Menurut perkiraan BI, selama 2005 diperkirakan investasi portofolio atau 
dikenal sebagai ''uang panas'' karena mudah bergejolak dan berjangka pendek 
mencapai 4,4 miliar dolar AS yang sebagian besar masuk dalam instrumen 
investasi di pasar modal. Menurut pejabat BI, aliran modal bersih portofolio 
selalu mencatat surplus. Tahun 2003 mengalami surplus 2,3 miliar dolar AS, 
tahun 2004 surplus 2,8 miliar dolar AS dan tahun 2005 diperkirakan surplus 4,4 
miliar dolar AS. Tingginya surplus aliran modal portofolio di tersebut 
merupakan indikasi bahwa investasi portofolio di Indonesia masih lebih 
menguntungkan dibandingkan negara lainnya.

Keberadaan investasi portofolio ini, di satu sisi memang menguntungkan karena 
dapat membantu menutupi kesenjangan cadangan devisa. Namun, di sisi lain 
keberadaan investasi portofolio ini rentan memicu tekanan terhadap fundamental 
ekonomi. Dengan demikian, kita sesungguhnya sangat membutuhkan devisa yang 
berasal dari investasi permanen maupun hasil ekspor. Karena fakta membuktikan 
bahwa perekonomian yang terlalu banyak ditopang oleh dana-dana jangka pendek, 
biasanya akan mudah terjadi gejolak.

Berdasarkan analisis di atas, tampaknya perekonomian Indonesia di tahun 2005 
ini masih akan menghadapi banyak tantangan. Dengan demikian, jika kita ingin 
mewujudkan optimisme di atas, berarti perlu kerja ekstra dari pemerintah. Sebab 
jujur harus diakui bahwa dengan melihat infrastruktur pemerintahan saat ini, 
sesungguhnya teramat berat bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan optimisme 
tersebut.

Berdasarkan faktual di atas, kita memiliki peluang terjadi gejolak finansial. 
Saat ini saja, riak gejolak itu telah terjadi dengan melemahnya kurs rupiah 
terhadap dolar AS. Karena itu, ada baiknya bila pemerintah menengok kembali 
kebijakan devisanya. Kebijakan devisa yang terlalu liberal, telah membuat siapa 
pun, termasuk pengusaha dan eksportir, bebas menaruh uangnya di mana saja 
sesuai seleranya. Implikasinya, kita tidak mampu mengendalikan arus keluar 
masuk modal yang setiap saat dapat mengancam perekonomian kita.


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke