http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/29/opini/1717308.htm
Rakyat Bukan Keledai! Oleh Indra J Piliang DALAM sejumlah kesempatan sosialisasi pemilihan langsung kepala daerah yang penulis lakukan di Pacitan, Serang, Semarang, Jambi, Mataram, Merauke, Palu, Solok, dan lainnya, kekhawatiran terbesar publik mengarah kepada ketidaksiapan partai- partai politik, pencurian start kampanye, dan money politics. Masyarakat sudah menginginkan adanya hasil pilkada yang berkualitas meski ada sejumlah kekurangan dalam teknis pelaksanaan. Ekspektasi publik yang luar biasa itu bisa jadi akan berakhir dengan kekecewaan jika tidak mengikuti dengan rinci paradigma baru pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No 32/2004. Salah satu parameter penting dalam penyelenggaraan pilkada adalah seberapa jauh masing-masing kandidat dikenali dan mengenali daerahnya. Seorang calon kepala daerah bukan hanya dituntut mempunyai perhatian kepada partai politik pendukungnya, juga kalangan anggota DPRD yang meloloskannya, tetapi juga memiliki minat tinggi terhadap kondisi masyarakat di daerah pemilihannya. Rata-rata daerah kaya kelebihan peminat kepala daerah, sementara daerah miskin dihindari. Besarnya uang yang harus dibelanjakan dalam pilkada ini, baik untuk kegiatan resmi sampai "upeti" terselubung, membuat tiap kandidat berpikir berkali-kali sebelum memutuskan maju. Keruwetan awal banyak dijumpai sejak tiket pencalonan. Tiket ini dipegang partai politik. Pesta pora dan panen raya partai politik sudah dimulai dari tahap penjaringan calon, baik dilakukan elite politik daerah maupun pusat. Terlihat sejumlah partai politik memberi kewenangan besar kepada pimpinan pusat untuk memutuskan pasangan calon. Intervensi tidak hanya terjadi dari segi penyelenggaraan yang didominasi pemerintah pusat, tetapi juga oleh pimpinan partai politik dalam menentukan calon. Daerah sama sekali tidak diberi hak otonom untuk menentukan karena desain politik nasional ada di tangan pusat. Dalam proses pencalonan ini terasa kian pragmatisnya partai-partai politik. Perseteruan politik di tingkat nasional terasa hablur dan lenyap saat kerja sama dan koalisi politik ditempuh di tingkat lokal. Gamawan Fauzy dan Marlis Rahman, misalnya, didukung sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat oleh PDIP dan Partai Bulan Bintang. Sementara Zulkifly Nurdin dan Antony Zeidra Abidin didukung koalisi PAN dan Partai Golkar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. DINAMIKA politik jangka panjang tentu akan berubah. Kepala-kepala daerah beserta wakilnya akan berasal dari banyak partai, termasuk dari kalangan populer yang diusung oleh beragam partai politik yang berseteru di Senayan. Kesulitan akan terasa ketika tiap kepala daerah dituntut komitmen dan loyalitasnya kepada partai politik pendukungnya jika terjadi kampanye menjelang Pemilu 2009 atau saat krisis melanda pemerintahan, disertai konflik politik baru. Dengan identitas dan afiliasi kepartaian yang berbeda ini, aneka kebijakan publik akan berlangsung lamban karena negosiasi politik akan alot. Indonesia sedang di ambang pemerintahan demokratis, bahkan ultraliberal, dalam beberapa bulan ke depan. Namun, pertanyaan kunci yang harus dijawab adalah apakah sistem yang demokratis itu justru mengarah kepada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jangan-jangan, publik hanya melongo saat terjadi saling lempar tanggung-jawab di antara pemerintahan di level eksekutif, yakni eksekutif pusat dengan eksekutif daerah, saat masyarakat menanyakan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Legitimasi yang makin kuat lewat pilkada akan menyebabkan eksekutif daerah merasa mempunyai power lebih ketimbang eksekutif sebelumnya yang dipilih oleh DPRD. Akan tetapi, dalam sistem negara kesatuan yang kita anut, eksekutif daerah hanyalah anak cabang dari eksekutif pusat. Tidak mungkin kekuasaan seorang bupati atau gubernur akan melebihi kekuasaan seorang presiden. Sehingga, siapa pun yang menjadi kepala daerah nantinya harus bersiap-siap menghadapi empat bentuk tekanan. Pertama, tekanan dari pemerintah pusat yang menjadikan pemerintah daerah sebagai bawahan. Kedua, tekanan dari pimpinan partai-partai politik, baik di level nasional atau lokal. Ketiga, tekanan dari kalangan anggota DPRD yang melakukan fungsinya sebagai legislatif daerah. Keempat, tekanan dari konstituen yang ingin langsung merasakan perubahan sesuai isi kampanye masing-masing calon kepala daerah. Apabila pemerintah pusat masih sulit dijangkau, dan bisa berlindung di balik persoalan yang menumpuk, pemerintahan daerah langsung berhadapan dengan konstituen politik yang kian sadar akan hak-haknya. MUMPUNG penyelesaian aneka masalah ekonomi belum mengalami perbaikan, pelaksanaan pilkada akan menambah panjang napas politik pemerintahan pusat. Masyarakat akan terninabobokan dengan persoalan-persoalan politik paling nyata di tingkat lokal. Pilkada yang bukan pemilu, sehingga bisa dikatakan hanya bagian dari kebaikan dan pertolongan rakyat terhadap proses pemilihan kepala daerah dengan meminjam Komisi Pemilihan Umum daerah sebagai penyelenggara, dipastikan memberi hiburan politik berikutnya bagi rakyat. Namun, terlepas dari perdebatan teoretis soal pemilu dan sistem demokrasi yang kita anut, satu hal yang pasti terjadi adalah pencerdasan politik rakyat terus- menerus mengalami kemajuan. Sejumlah petani, nelayan, atau orang-orang yang hanya bisa mendapatkan berita dari radio yang mengikuti dialog interaktif bersama kami di sejumlah daerah itu, untuk pertama kali ikut memikirkan nasibnya lewat pilkada. Jikalau Pemilu 2004 hanya diikuti secara sekelebat, lewat panggung hiburan dan pembagian kaus, pilkada ini mendapatkan perhatian yang khusus. Rakyat yang makin terdidik dan mengerti hak-haknya sebagai warga negara, minimal sebanyak 45 butir yang diberikan oleh UUD, adalah modal besar untuk kemajuan bangsa ini. Efek sampingan yang seperti itu kurang diperhitungkan oleh elite-elite yang masih berpikir dalam paradigma lama. Seorang nenek tua di Kabupaten Agam dengan bijak mengatakan kepada penulis, "Kami tidak ingin kehilangan tongkat kedua kalinya dalam pilkada ini!" Ungkapan itu menunjukkan nada skeptis atas keberadaan pemimpin formal pemerintahan dan politik yang selama ini jarang memerhatikan nasib publik yang dipungut suara mereka satu demi satu. Kita berharap, dengan pilkada yang bukan pemilu ini, kehidupan demokrasi kian tumbuh. Minimal, dengan demokrasi publik tidak lagi menjadi lapar dan kelaparan, apabila pemimpin yang mereka pilih betul-betul memerhatikan nasib kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam bingkai humanisme universal. Alangkah bodohnya bangsa ini apabila dengan biaya yang begitu besar dengan penyelenggaraan pilkada justru hanya menghasilkan para pemimpin yang sibuk mengukur dasi dan jas dengan menggunakan anggaran publik. Kita tentu bukan keledai! Indra J Piliang Analis Politik CSIS, Jakarta [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
