http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/21/opini/1760665.htm Sabtu, 21 Mei 2005
Ilmu Politik Pertanian Oleh Sjamsoe'oed Sadjad SAYA pernah membaca pernyataan Dr (hc) Siswono Yudohusodo, mantan Ketua Umum HKTI, kalau menteri-menteri pertanian kita selama ini kurang menguasai politik pertanian. Saya bisa memahami kekecewaan itu karena banyak kebijakan yang diambil para menteri pertanian tidak nyekrup dengan kepentingan petani. Barangkali karena keterikatannya pada seluruh sistem birokrasi yang ada, pengaturan bidang pertanian yang ada di tangan para menteri pertanian dirasakan kurang memuaskan. Masalah pertanian selalu menyangkut ke bidang politik dan lebih spesifik lagi politik pertanian. Saya mengistilahkan masalah ini dengan agropolitics agar sejajar dengan istilah yang sudah lahir lebih dulu, seperti agroindustri, agrobisnis, agroekonomi. Bila diamati, paling tidak di IPB, sejak Orde Baru yang namanya Ilmu Politik Pertanian menjadi pudar, bahkan sepertinya hilang dari peredaran. Padahal, di zaman saya mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, politik pertanian menjadi topik yang dijadikan mata ajaran mayor untuk penulisan skripsi pada akhir pendidikan insinyur pertanian. Meski saat itu yang diajarkan hampir berkisar pada aspek mikro, aspek-aspek makro hampir tidak disinggung sama sekali. Akan berbeda sekali dengan keadaan yang kita hadapi kini. Aspek makro harus bisa dibahas dalam ilmu politik pertanian. Karena itu, para mantan menteri pertanian, apalagi yang berangkat dari kalangan pendidikan tinggi, diharapkan bisa mengisi ilmu politik pertanian dengan aspek makro. Membijaksanai bidang pertanian dan petani, seyogianya bertolak dari beberapa kaidah. Pertanian adalah proses industri, karena itu petaninya adalah industriawan. Tak berbeda dengan industriawan yang memiliki pabrik sebagai aset industri, petani memiliki lahan. Sebagai industriawan, petani mengelola industrinya dalam satu sistem. System thinking demikian hendaknya membijaksanai bidang pertanian. MEMBIJAKSANAI pemberdayaan petani untuk mencapai kesejahteraan hendaknya bertolak dari pemikiran, petani dan kehidupan desa tidak terpisah. Karena itu, desa dengan komunitasnya harus dibangun dengan jiwa industrial. Pertanian yang berproses industrial bisa dihadapkan kepada desa yang juga industrial. Desa industri yang berbasis pertanian industri hendaknya menjadi isi agropolitics kita. Karena itu perhatian tentang politik pertanian tak cukup hanya dimiliki menteri pertanian saja. Kondisi mikro demikian mungkin baru bisa diandalkan untuk menghadapi aspek makro. Apa yang kita dapati dari era Orde Baru jauh dari keadaan itu. Kebijakan untuk bidang pertanian hanya difokuskan pada politik pertanian yang isinya sebatas produktivitas lahan pertanian. Petaninya digiring untuk sekadar pelaksana berproduksi hasil pertanian, jauh dari mengenal seluruh sistem, sehingga petani bukan seorang industriawan, tetapi sekadar "aparat" proses produksi. Sampai kini pun belum berubah meski selalu didengung-dengungkan, pertanian merupakan basis pembangunan. Membijaksanai luas lahan pertanian yang dapat dikelola industrial oleh petani juga belum menjadi kaidah politik pertanian kita. Kebijakan pengelolaan luas lahan minimal untuk suatu komoditas tertentu juga belum ada wujudnya. Meski pemindahan pemilikan lahan terjadi, tetapi tidak bisa diwujudkan ke proses konsolidasi pengelolaan lahan sehingga menjadi efisien dan menghidupi petaninya. Apa yang diketahui ialah bertambahnya jumlah buruh tani yang semula petani pemilik lahan gurem. Tidak ada politik pertanian yang membijaksanai penampungan penjualan lahan menjadi bentuk pemilikan saham dan diatur oleh kelembagaan keuangan negara sehingga terjadi proses konsolidasi lahan pertanian yang lalu dikelola secara modern dan efisien oleh profesional dalam pertanian industrial. HINGGA kini, kita belum melihat bagaimana politik pertanian disusun secara nasional. Seperti dikemukakan di atas, kurang tepat jika membijaksanai pertanian hanya diarahkan kepada menteri pertanian saja. Betapa besarnya jelajah agropolitics jika hendak dijabarkan di negeri ini yang katanya merupakan negara agraris. Sebagai contoh fenomenal dapat dikemukakan, pembangunan infrastruktur berupa jalan-jalan tol akan menjadi garapan kalangan swasta. Pembangunan infrastruktur demikian nyata mempercepat mobilitas perhubungan darat di antara dua kota besar. Namun, pembangunan demikian sedikit sekali mendampakkan berkembangnya perekonomian pedesaan atau kecamatan di sepanjang jalan tol. Bahkan, boleh disebut menyusutkan kegiatan bisnis kecil menengah nonformal yang semula ramai disinggahi pemakai jalan. Coba simak, adakah pemakai Jalan Tol Jagorawi ingat nikmatnya laksa di Cibinong, atau pemakai Tol Surabaya-Malang akan bernafsu mampir di Sidoharjo membeli produk kelautan. Siapa ingat soto di Subang jika sudah melintasi Tol Cikampek- Bandung. Dengan demikian, dirasa perlu mengimbangi pembangunan infrastruktur jalan tol dengan mengembangkan ekonomi pedesaan, yang menjadi jabaran agropolitics yang seharusnya digarap bukan saja oleh Departemen Pertanian saja. MEMANG ada dampak mobilitas warga desa atau petani di pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan. Sayang, mobilitas itu bukan ditujukan untuk memodernkan proses industrial bidang pertanian, tetapi mendorong petani melepas pemilikan lahan tani dan mengonsumsi motor-motor untuk diusahakan sebagai ojek oleh generasi penerusnya. Petani lalu turun harkatnya menjadi buruh tani dan generasi mudanya di desa tidak lagi ingin melanjutkan karya usaha tani. Kondisi ini tentu jauh dari ajaran yang didapati dalam ilmu politik pertanian. Pemilikan lahan ke tangan orang lain juga tidak banyak bermanfaat karena konsolidasi lahan tidak terjadi sehingga tidak ada peningkatan efisiensi pengelolaan lahan pertanian seperti dikemukakan di atas. Apalagi akan lebih buruk apabila pemilik lahan baru tidak menghayati pertanian dan tidak lagi tinggal di desa tempat lahan berlokasi. Politik pertanian seharusnya bisa mengatur semua proses itu sehingga dapat diwujudkan pengelolaan lahan yang proporsional. Mengapa tidak bisa diwujudkan mekanisme pelepasan lahan pertanian sehingga bisa diarahkan membangun pertanian yang kondusif industrial yang semua pengelola lahan menargetkan produksinya sebagai bahan mentah industri meski itu berwujud conditioning (membersihkan, memilah, mengemas, menyimpan, dan mentranslokasi) dan bukan processing menjadi produk baru. Pembangunan infrastruktur pedesaan hendaknya jangan mendorong proses industri terjadi di daerah perkotaan. Memilah cabe atau tomat saja harus dilakukan di kota, padahal orang dari desa juga. Akhirnya sampah menumpuk di kota dan tidak kembali ke desa sebagai kompos. Sekiranya elite birokrasi kita ini memegang kaidah-kaidah agropolitics mungkin pembangunan desa akan bisa diwujudkan dan peristiwa urbanisasi tidak terjadi. Begitu pula nasib TKI yang diusir di Malaysia tidak akan kita temui. Kini, siapa yang akan mencoba memelopori system thinking yang berbasis agropolitics? Saya menunggu-nunggu itu, demikian juga Pak Siswono. Sjamsoe'oed Sadjad Guru Besar Emeritus Institut Pertanian Bogor [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/MCfFmA/SOnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
