http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/21/opini/1763999.htm
TAJUK RENCANA Kongres Partai Demokrat di Panggung Tinggi KONGRES Partai Demokrat dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Jumat kemarin di Bali. Kongres itu menarik perhatian karena, sebagai partai, ia fenomenal. Partai baru, kecil, dan belum dikenal luas, tetapi calonnya, Susilo Bambang Yudhoyono, memenangi pemilihan presiden tahun 2004. Pemilihan itu pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kali. Kecuali peranan Partai Demokrat, ada faktor lain yang menyebabkan kemenangan calon presiden dari Partai Demokrat. Yakni faktor sistem pemilihan langsung dan maraknya peranan media massa, khususnya televisi. PEMILIHAN langsung menempatkan sang calon bertatap langsung dengan rakyat pemilih. Hubungan langsung antara kandidat dan rakyat sangat dibantu oleh panggung dan jaringan media massa. Lewat panggung televisi, rakyat pemilih secara serentak dan terus-menerus melihat sang kandidat, menatap, berinteraksi, dan mengenal. Secara kebetulan, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon memiliki wajah, sosok, gerak, warna suara yang mendukung pembentukan citra, image, di atas panggung media. Sementara itu, kondisi psikologis politik rakyat pemilih pun mendambakan perbaikan lewat perubahan. Dalam pemilihan umum, apalagi pemilu langsung, perubahan adalah pergantian. Di samping image, citra, yang positif untuk panggung media, pandangan dan sosok kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono yang tenang, teratur tutur katanya, ikut membangkitkan kepercayaan. DALAM pemilu langsung itu, calon Partai Demokrat tumbuh menjadi calon publik di luar partai. Tentu saja Partai Demokrat adalah yang pertama mengangkatnya ke atas panggung dan yang mengusungnya. Namun, pemilih tidak hanya datang dari lingkungan partai, tetapi juga massa di luar partai. Dengan latar belakang itu, tantangan dan kesempatan apa yang sebaiknya dicermati oleh Kongres Partai Demokrat di Bali? Perlu merumuskan kembali visi, misi, dan orientasi partai yang sejauh mungkin membuat para pemilih Susilo Bambang Yudhoyono bertahan, betah, mendukung, dan berpartisipasi. Apakah misalnya? Penyegaran faham kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan sosial. Semuanya perlu disampaikan kepada rakyat dan generasi muda dengan memerhatikan kondisi sekarang, yakni kondisi keterbukaan, perubahan, serta kebutuhan akan pengeratan pedoman dan pegangan. UPAYA menjaga hubungan dan kontak dengan para pemilih sangatlah penting. Sering disinggung, partai dan kaum politisi melakukan kontak dan menyapa rakyat ketika pemilu. Rakyat didekati dan disapa untuk kepentingan mendapat dukungan suara. Setelah hiruk-pikuk pesta demokrasi itu berakhir, interaksi antara politisi dan partai dengan rakyat pemilih seolah berakhir pula. Rakyat pemilih merasa tidak disapa dan didekati lagi. Bahkan terkesan rakyat tidak dipedulikan. Persoalan ini perlu dikemukakan karena juga menjadi tantangan Partai Demokrat. Hubungan yang sudah terbentuk dengan baik pada pemilu lalu perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Partai Demokrat dan partai-partai lain mempunyai tanggung jawab melakukan pendidikan politik sebagai bagian dari upaya mematangkan kehidupan demokrasi. ADALAH benar dan tepat hadirnya kesadaran sejarah dan warisan masa lampau. Namun, kesadaran sejarah dan warisan itu diambil jiwa, semangat, dan apinya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam menjawab tantangan dan perubahan yang kita hadapi. Pembangunan karakter dan kultur bangsa yang harus mau dan mampu mengembangkan ilmu, teknologi, dan industri. Yang semakin siap menghadapi dan memanfaatkan globalisasi. Muncullah dari sana suatu konsekuensi lanjutan, antara lain kebutuhan kehadiran pemimpin partai. Pimpinan partai yang mampu memahami dan menangkap perubahan zaman berikut tantangan dan kesempatannya. Perkembangan, perubahan, dan inspirasi yang harus ditangkap terutama yang langsung mengekspresikan hasrat dan harapan rakyat. Oleh sirkumstansi, keterbatasan dan intensitas waktu ketika Partai Demokrat didirikan, segala sesuatu berpusat pada Susilo Bambang Yudhoyono itu sendiri. Figur-figur lain dalam kepemimpinan partai tidak tampak dan belum sempat tampak. Hal itu diperkuat oleh kultur kepartaian di Indonesia yang tetap masih mengacu kepada pimpinan yang adalah sosok figur. MASUK akal jika dalam Partai Demokrat, figur sentral pun masih berlaku, dan figur itu ialah Susilo Bambang Yudhoyono. Karena SBY menjabat presiden, lebih membuka edukasi dan pencerahan, jika kepemimpinan dalam struktur kepengurusan harian diserahkan kepada orang lain. Hampir semua kongres atau semua muktamar partai dalam periode sekarang ini ricuh, kacau, dan pecah. Pecah dalam proses kongresnya dan pecah dalam hasil kepengurusan yang baru. Jika dalam Kongres Partai Demokrat segala sesuatu berlangsung demokratis, hal itu merupakan suatu prestasi. Secara demokratis artinya setiap peserta dihormati hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Karena itu, kongres diharapkan berlangsung damai. Pemilihan kepengurusan dilakukan sesuai dengan pertimbangan akal sehat dan suara hati nurani. PP Standar Nasional Pendidikan yang Diributkan Itu MENTERI Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan aparatnya boleh gembira. Beberapa hari menjelang ujian akhir nasional SLTA tanggal 30-31 Mei, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan. Itulah peraturan resmi yang mengesahkan pelaksanaan ujian akhir nasional SLTP dan SLTA. Sebaliknya kalangan pemerhati dan peminat masalah pendidikan kecewa. Pelaksana kegiatan pendidikan, aparat diknas, orangtua, guru, dan murid bingung. Kekecewaan dan kebingungan dipicu oleh beberapa hal, di antaranya dari segi materi Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan (PP SNP). Ada beberapa pasal PP bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 2 Tahun 2000. Di antaranya Pasal 76 Ayat 3 PP menegaskan Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai penyelenggara ujian nasional. Padahal, Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan ujian nasional diselenggarakan sebuah badan standardisasi. Kebingungan bertambah lagi dalam soal mengartikan independensi atau kemandirian Badan Standar Nasional seperti yang disebut Pasal 58 PP. Menurut menteri, seperti dikutip Sekjen Depdiknas Dodi Nandika (Kompas, 20/5), independensi itu dalam konteks akademik. Proses pemilihan dan perihal administrasi kegiatan tidak terlepas dari kewenangan Mendiknas. Posisi 15 anggota Badan Standar Nasional dipersoalkan. Di antaranya ada yang memperkirakan sulit bagi mereka menjadi mitra. Badan ini hanya akan mengambil alih kewenangan yang sudah ada dalam badan lain. Pendek kata-pokoknya-paradigma baru birokrat pendidikan saat ini jalan terus. Sebaliknya tidak bisa dianggap remeh ancaman LSM-LSM. Di antaranya LSM Koalisi Pendidikan akan mengajukan uji materiil kalau Depdiknas tidak merevisi PP SNP No 19/2005 itu. KEKECEWAAN dan kebingungan kita tangkap sebagai sikap peduli. Sudah bosan kita kemukakan pentingnya pendidikan. Tidak hanya masalah fasilitas, katakan realisasi anggaran minimal 20 persen, tetapi penyediaan gedung sekolah sebagai sarana paling sederhana pun tidak memperoleh perhatian. Ambruknya gedung-gedung sekolah pernah disampaikan media secara massif, tetapi tidak juga membuat aparat pemerintah tergerak. Sikapnya terkesan bergeming dengan keyakinan menang sendiri, sikap yang bertentangan dengan jati diri kegiatan pendidikan yang liberatif terbuka. Mengenai PP, jauh sebelum diajukan sudah ada persoalan dengan isi. Kehadirannya berbarengan dengan kehadiran Rancangan Strategis Depdiknas 2005-2009. Keduanya, dari segi materi sudah bermasalah. Menyangkut Rencana Strategis, sudah dipermasalahkan pola pengembangan pendidikan dua jalur: jalur untuk yang kuat secara akademis dan materi, dan jalur mereka yang lemah dan miskin. PP sebagai turunan UU dan terjemahan dari rencana strategis praktis menjadi masalah, termasuk ujian nasional dengan standar 4,26 untuk kelas III SLTA tahun ajaran 2004/2005. ADALAH hak pemerintah memberlakukan peraturan yang dibuatnya, tetapi adalah hak masyarakat pula untuk ikut serta memperbaiki peraturan sebelum diterapkan. RUU Sisdiknas yang berlarut-larut dipersoalkan akhirnya disetujui sebagai UU. RPP Badan Standar Nasional Pendidikan akhirnya diparaf. Pro-kontra UAN, dua kali- Juni dan Oktober-yang dipersoalkan juga "jalan terus". Upaya wakil-wakil rakyat sudah maksimal, lewat DPR maupun lembaga advokasi masyarakat sudah maksimal. Dalam situasi sebagian besar masyarakat mempersoalkan, lewat DPR, apalagi lewat saluran masyarakat seperti LSM dan media, seyogianya opini publik diberi perhatian. Masyarakat yang sudah pelo-bisu-apatis adalah akibat dari perasaan tidak digubrisnya pendapat. Maka yang diperlukan adalah semangat terbuka. Terbuka terhadap masukan, terbuka sebagai bagian inheren sikap aparat pendidikan, sekaligus jati diri sebuah kegiatan pendidikan, termasuk misalnya menyangkut masalah kontradiksi PP SNP dan UU Sisdiknas. Apa yang diinginkan masyarakat sebaiknya ditanggapi dengan sikap terbuka, dengan tetap kritis atas keinginan-keinginan politis yang terkandung di dalamnya. Terlalu riskan dan tidak seimbang kegiatan ini dinodai keinginan-keinginan politik praktis. Keinginan politis kegiatan pendidikan seharusnya dibersihkan dari keinginan politik golongan. Teori pendidikan dan praksis pendidikan yang menempatkan kemajuan hasil-ingat perguruan tinggi Indonesia tidak termasuk 500 besar di dunia-dilepas dari keinginan politik. REAKSI, protes, tanggapan terhadap kebijakan pemerintah soal pendidikan tidak hanya sekarang. Sepanjang sejarah negeri ini, tak satu menteri pendidikan pun tidak menuai protes. Akan tetapi protes itu, sekali lagi sebagai bagian dari kepedulian masyarakat, ditempatkan sebagai masukan berharga. Sikap pokoke kita lihat sebagai cara menyikapi yang kurang mendidik, dan bertentangan dengan jati diri kegiatan pendidikan yang terbuka. Protes, kritik, dan tanggapan mesti ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkaya, dan tidak dicurigai sebagai asal beda. Konkretnya, berikan penjelasan dan lakukan sosialisasi, terutama yang menyangkut UU Sisdiknas-yang membingungkan itu! Masyarakat semakin kritis. Oleh karena itu, mengadopsi kepedulian mereka, bukankah lebih produktif kalau semua disikapi dengan terbuka, landung, tanpa prasangka buruk? [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Dying to be thin? Anorexia. Narrated by Julianne Moore . http://us.click.yahoo.com/FLQ_sC/gsnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
