Padang Express
Nasionalisme Dalam Rumah Kaca *Refleksi Harkitnas Ke-97 Oleh Abdullah Azwar Anas Oleh admin padek 1 Sabtu, 21-Mei-2005, 11:41:592 klik Dalam roman sejarahnya, Rumah Kaca (1988), Pramoedya Ananta Toer menggambarkan pergulatan kebangkitan nasional kita. Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, gerakan nasionalisme dimasukkan ke dalam rumah kaca. Sebuah kontrol, baik melalui militer maupun manipulasi politik, terhadap term nasionalisme tersebut. Ketika itu, 1912, pohon nasionalisme Indonesia awal tumbuh. Alkisah, lahirlah seorang pribumi didikan Barat, Pangemanann, yang dijadikan Belanda sebagai aparat elite untuk mengisi birokrasi beamtenstaat. Tugasnya satu, yakni mengontrol saudara pribumi: Minke, si pitung-pitung modern yang memberontak dan mengobarkan api nasionalisme melalui pembentukan sarikat-sarikat. Para sejarahwan pun tahu bahwa tokoh Minke itu tak lain adalah personifikasi dari Raden Mas Tirto Adhisoerjo, seorang pelopor nasionalisme terlupakan, yang telah mendirikan Sarekat Priyayi, suatu organ gerakan modern yang lebih tua daripada Budi Utomo (BU) dan Sarekat Dagang Islam. "Rumah Kaca" di sini berarti segala macam gerakan nasional saat itu, mulai Sarekat Islam, Budi Utomo, Indische Parti, dan gerakan feminis awal Hindia, Sitti Soendari, tak akan lepas dari jerat kontrol pemerintahan kolonial. Selain militer, Belanda ternyata mengungkung kesadaran rakyat melalui pembentukan kodrat kolonial bahwa rakyat adalah kaum terbelakang, mitos Timur malas, dan karena itu harus "dijaga" oleh kekuasaan imperial. Rekonstruksi Sejarah Apa yang bisa kita dapatkan dari roman sejarah itu? Warning bahwa kebangkitan nasional atau nasionalisme itu tidak bebas nilai. Inilah yang mengakibatkan, selama Orde Baru, terjadinya manipulasi sejarah yang membuat nasionalisme terkungkung dalam "rumah kaca" peringatan-peringatan seremonial dengan cerita pengkhianatan politiknya. Satu rekonstruksi sejarah yang harus dilakukan adalah soal Budi Utomo sebagai pelopor gerakan nasionalisme. Sudah taken for granted bahwa setiap 20 Mei kita menjadikan kelahiran BU (20 Mei 1908) sebagai pemicu kebangkitan nasional. Padahal, jika kita melihat paradigma serta jangkauan gerakan, BU dilahirkan para priyayi Jawa jebolan sekolah elite Belanda seperti STOVIA (sekolah dokter Jawa), OSVIA, Sekolah Pertanian, dan Sekolah Guru. Elitisme itulah yang mengakibatkan konflik internal. Sehingga, seorang priyayi radikal, Dr Cipto Mangunkusumo, mengundurkan diri dari BU karena tokoh-tokoh semacam Dr Wahidin Sudirohusodo tetap mengungkung BU ke dalam Jawanisme, priyayiisme, dan tidak mau keluar pada lintasan gerakan yang lebih nasional serta populis. Menurut Dr Hj Nina Lubis, hingga BU bubar (1935), organisasi priyayi tersebut malah lebih cenderung menjadi partai resmi pemerintah kolonial. Hal itu berarti perujukan BU sebagai pelopor kebangkitan nasional ternyata tidak lepas dari proyek hegemoni Jawa. Padahal, para sejarawan melihat, ketika orang Jawa dan Sunda sudah dijajah Belanda, pada 1907, Aceh, Sulawesi Selatan, Bali, bahkan Nusa Tenggara masih menjadi kerajaan merdeka. Akibatnya, proyek nasionalisme melahirkan gerakan separatis. Sebab, yang dinamakan loyalitas kepada bangsa adalah melalui penyatuan wilayah, kultur, ideologi, kekayaan alam, dan SDM yang berbeda-beda ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene dikuasai rezim Jawa (Jakarta). Sehingga, terjadilah yang diramalkan Bung Hatta bahwa "persatoean nasional" melahirkan etno-nasionalisme atau new tribalism. Pudarnya Nasionalisme Masih meyakinkankah nasionalisme kini? Pertanyaan tersebut sering menjadi sinisme ketika melihat berbagai penyimpangan kehidupan berbangsa. Gelombang kebangkitan nasional awal melahirkan BU, Sumpah Pemuda (1928), dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Demikian juga dengan momen pelengseran rezim totaliter Orde Lama (1966) hingga peruntuhan Soeharto pada 20 Mei 1998. Karena itu, masih ampuhkah nasionalisme pada era pascareformasi ini? Setidaknya ada beberapa masalah di sini. Pertama, pudarnya nasionalisme kebangsaan. Ketika Sumpah Pemuda, nasionalisme mempersatukan berbagai gerakan etnis ke dalam kesatuan perjuangan bangsa. Tapi, pasca kemerdekaan, terjadi monopoli kekuasaan yang mengakibatkan terlukanya hati berbagai komponen perjuangan tersebut. Era Seokarno dan Soeharto menjadi momen pemberangusan berbagai ideologi Islam dan komunisme sebagai lawan politiknya. Juga, ketidakadilan antara pusat dan daerah yang hingga sekarang belum terpenuhi, meski otonomi daerah sudah dicanangkan. Banyak wilayah yang ingin lepas dari kebangsaan Indonesia karena merasa dijadikan "sapi perahan" oleh negara pusat. Kedua, pudarnya nasionalisme politik. Pada masa transisi demokrasi, negara sudah tidak otoriter. Bahkan, semua pihak kini bisa berkompetisi untuk menduduki parlemen dan eksekutif. Sayangnya, hal itu malah melahirkan pragmatisme politik. Sangat jarang kita menemukan partai seidealis Sarekat Islam, PNI, Partai Sosialis Indonesia, dst. Sangat jarang kita menemukan perbedatan tentang nasionalisme layaknya adu konsep antara Tjipto Mangunkoesoemo versus Soetatmo Soerjokoesoemo yang membenturkan format nasionalisme Jawa dengan nasionalisme Hindia di Volksraad 1918. Para pemimpin kita hanya sibuk berkonflik dalam kongres partai, pencalonan kepala daerah, dan korupsi. Kasus korupsi oleh KPU membuktikan bahwa lembaga civil society pun ternyata sudah kehilangan kenegarawanannya. Ketiga, pudarnya nasionalisme ekonomi. Hal itu terjadi sejak Soeharto menerapkan ideologi pembangunanisme yang lebih berorientasi pada ekonomi kapitalis. Akibatnya, nasionalisme yang pada era Soekarno dijadikan api perlawanan dari negara Asia Afrika kepada kapitalisme global (KAA 1961) telah terhapus. Indonesia sejak Soeharto hingga sekarang menganut kebijakan ekonomi-politik yang propasar bebas. Sebuah format baru kolonialisme yang meruntuhkan batas-batas kebangsaan. Penyunatan subsidi BBM yang menjadi langganan setiap presiden merupakan bukti pudarnya nasionalisme negara karena tidak lagi berpihak pada kepentingan kerakyatan, tetapi pada donatur global. Akhirnya, berbicara soal kebangkitan nasional, yang kita perlukan adalah kembali kepada spirit perjuangan nasionalisme. Sayangnya, kaum kolonial saat ini bukan lagi sebatas wong Londo, tetapi proses kekuasaan yang korup. Itu bisa dari negara, partai politik, kepala daerah, hingga masyarakat. *Penulis adalah pengamat sosial dan anggota DPR RI. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/MCfFmA/SOnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
