MEDIA INDONESIA
Selasa, 07 Juni 2005
'Reshuffle' Kabinet dan Busung Lapar
Oleh: Indra J Piliang, peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS
dan Manajer Program Yayasan SET
Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pertama kali diungkapkan oleh
Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). AMPG merasa dukungan yang diberikan Partai
Golkar terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla tidak
sebanding dengan jumlah anggota Partai Golkar di kabinet. Namun, bagi Ketua
Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, keinginan AMPG itu
bukan keinginan Partai Golkar.
Walaupun wacana reshuffle kabinet menurun, dari performance kabinet selama ini,
memang terdapat sejumlah menteri yang tidak begitu bagus kinerjanya. Namun,
tetap saja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi dilema, yakni
apabila melakukan reshuffle, dipastikan muncul persoalan-persoalan politik
baru. Susilo Bambang Yudhoyono bisa jadi dianggap lemah menghadapi
tawar-menawar politik Partai Golkar, padahal legitimasi Susilo Bambang
Yudhoyono jauh lebih kuat ketimbang Partai Golkar.
Namun, Susilo Bambang Yudhoyono mengindikasikan akan mengganti dua sampai tiga
orang menteri di kabinet, tetapi tidak dalam waktu dekat. Ketiga menteri ini
kemungkinan besar berasal dari orang-orang partai politik yang tidak bagus
kinerjanya. Momentum satu tahun pemerintahan, 20 Oktober 2005, diperkirakan
akan digunakan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengganti kabinet.
Implikasi politik
Implikasi pergantian kabinet tentunya akan berpengaruh kepada komposisi
kekuatan politik di kabinet, sekaligus memastikan mana 'partai pemerintah' dan
'partai oposisi' di DPR.
Keinginan Partai Golkar untuk menambah jumlah menterinya, selain Aburizal
Bakrie dan Fahmi Idris, lebih merupakan tekanan atas pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono ketimbang keinginan untuk memperkuat pemerintahan.
Bagaimanapun, dengan sistem kabinet presidensial, hak prerogatif menyusun
kabinet berada di tangan presiden, bukan di tangan pimpinan partai-partai
politik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sejak awal tidak menyukai kinerja Jaksa
Agung yang lamban. PKS yang bergabung dengan kubu Susilo Bambang Yudhoyono pada
putaran kedua, merasa berhak untuk ikut mendaftarkan calon-calon menterinya.
Padahal, kalau kita ikuti mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden
menurut UUD dan UU, proses penggabungan partai-partai politik dalam putaran
kedua pemilihan presiden dan wakil presiden tidak mempunyai sandaran hukum.
Justru kekosongan aturan hukum ini yang membuat banyak partai politik
bermanuver, sesuai arah angin.
Partai Golkar tampaknya terlalu percaya diri untuk memajukan keinginan
reshuffle kabinet. Padahal, dukungan yang didapatkan Partai Golkar tidak
sebesar yang didapatkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden
tahun lalu. Justru keinginan Partai Golkar itu berdampak negatif bagi Partai
Golkar sendiri, karena tidak secara resmi memajukan Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai calon presiden, baik pada putaran pertama maupun putaran kedua. Ibarat
naik ojek, kalau pemboncengnya lebih besar dari tukang ojeknya, bisa-bisa ojek
terjungkal ke selokan.
Reposisi
Sebetulnya, selain reshuffle kabinet, wacana lain yang layak dikembangkan
adalah reposisi kabinet. Sejumlah menteri dianggap tidak tepat dan tidak layak
menduduki tugasnya. Isu yang berkembang di luar, misalnya, menyebutkan bahwa
Sofyan Djalil lebih layak menjadi Menteri BUMN ketimbang Menteri Komunikasi dan
Informasi.
Pada masa pemerintahan Soeharto, memang ada situasi pergiliran kedudukan
menteri-menteri, sehingga nama-nama menteri nyaris sama, namun menduduki
jabatan berbeda ketika Kabinet Pembangunan disusun.
Hal yang paling lemah dalam rezim ini, sekaligus masalah paling mendasar,
adalah mengatasi persoalan-persoalan sosial. Menteri-menteri di bawah
koordinasi Alwi Shihab sepertinya ditimbun oleh tumpukan persoalan yang ibarat
gunung es, seperti penyakit.
Kurangnya kepedulian sosial pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan adanya
busung lapar yang melanda bayi-bayi. Tragedi busung lapar untuk Republik
Indonesia merupakan salah satu unsur baru.
Busung lapar lebih merupakan bentuk dari rapuhnya kesetiakawanan sosial,
sebagai wujud naiknya individualisme dan pragmatisme dalam masyarakat modern.
Busung lapar hanya bisa dibandingkan dengan romusa dalam zaman pendudukan
Jepang dan masa kerja paksa dalam zaman Belanda, ketika begitu banyak pekerja
paksa dalam pembangunan jalur-jalur kereta api dan jalan-jalan raya yang mati,
kehabisan makanan.
Adalah aneh, ketika perkembangan demokrasi justru melawan adagium dasarnya,
yakni membuat setiap manusia cukup memiliki makanan untuk menyambung hidupnya.
Struktur timpang Kabinet Indonesia Bersatu mestinya direposisi dengan lebih
memberikan tempat kepada kalangan yang memiliki rasa kepedulian sosial tinggi.
Selayaknya juga menteri-menteri yang mengurus persoalan sosial ini tidak
berasal dari kalangan partai politik yang sibuk bersengketa, melainkan dari
kalangan masyarakat sipil, agamawan, atau akademisi yang mempunyai keberpihakan
terhadap manusia dan kemanusiaan.
Kesibukan para menteri berpolitik adalah salah satu hal yang harus dievaluasi
oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjelang 20 Oktober 2005. Kalau tidak, keresahan
sosial akan terus berkecamuk, sehingga memunculkan banyak masalah yang akan
sulit dihadapi oleh pemerintahan mana pun.
Jangan menangis
Kelaparan dan busung lapar yang terjadi di sejumlah daerah telah mengeringkan
air mata. Idealnya, presiden, wakil presiden, atau menteri-menteri berada di
tengah penduduk yang busung lapar itu, membelai mereka dengan segenap rasa
cinta, lalu memberikan energi positif tentang masih adanya kepedulian negara.
Tidak layak lagi kita mendengarkan suara tangisan dari mereka yang mengeluarkan
energi hidup saja sudah susah.
Ironisnya, isu pergantian kabinet tidak disertai dengan semangat reward and
punishment seperti itu. Sesungguhnya, sebagai pejabat publik, sudah ada
pihak-pihak yang mengundurkan diri atau dipecat dari jabatannya, karena
hilangnya banyak nyawa para bayi yang tidak berdosa. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono akan lebih mempunyai kepal tangan yang hangat, ketika memberikan
hukuman politik itu, tanpa harus berbelit-belit dengan persoalan hukum
sebagaimana proses memberantas korupsi. Bagaimanapun, korupsi kemanusiaan sudah
terjadi dengan adanya korban busung lapar itu.
Jadi, pertimbangan politik selayaknya dinomorduakan dalam reshuffle kabinet.
Jauh lebih layak pertimbangan kemanusiaan diberikan sehingga memungkinkan
menteri-menteri atau pejabat pemerintahan daerah mendapatkan pelajaran berharga
tentang besarnya tanggung jawab publik mereka.
Besarnya perhatian media massa dan masyarakat internasional atas kasus busung
lapar ini mengingatkan kita akan tragedi yang terjadi di Somalia, Ethiopia,
Sudan, dan negara-negara yang bergurun pasir dan panas terik.
Bagi negara tropis seperti Indonesia, tragedi busung lapar adalah sebentuk
anomali alamiah akibat kegagalan manusia. Keganasan alam tidak merupakan
tantangan di Indonesia, melainkan keganasan manusialah yang telah turut
menghancurkannya.
Agar reshuffle kabinet punya makna, pertimbangan kegagalan atas penanganan
manusia sangat layak dijadikan ukuran. Kita tentu juga mengutuk pengeboman di
Tentena, Sulawesi Tengah. Tetapi apakah kutukan serupa tidak bisa dialamatkan
kepada kegagalan manajemen pemerintahan modern melindungi kepentingan publik?
Tinggal hati nurani kita yang memutuskannya.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
