Ada tulisan menarik tentang busung lapar yang melindas bangsa kita, saya 
dapatkan dari Kompas:
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/09/opini/1801331.htm

Jadi, kalau mau dapatkan yang lengkap, silahkan diklik alamat di atas. Saya 
akan mengirimkan yang singkatnya saja, agar ada yang mau membacanya. sebab, 
nyatanya kalau berpanjang-panjang, umumnya tidak dibaca, kan? Saya menyadari 
hal itu. Jadi, bagian yang terpenting saja yang saya kutipkan di bawah ini.

Ikra.-


  
BUSUNG LAPAR DAN AMNESIA MASSAL
Oleh Sri Palupi 

"... Sebagai gambaran, pada tahun 1998 tercatat 1.201.450 anak Indonesia umur 
0-4 tahun terancam kurang gizi. Tahun 1999, masalah kurang gizi menjadi ancaman 
serius dengan meningkatnya jumlah anak balita penderita, dari 1.201.450 menjadi 
empat juta anak. Bahkan anak balita yang meninggal akibat gizi buruk meningkat 
50 persen, dari 59 anak balita menjadi 101 anak balita hanya dalam waktu 
sepekan (17-24/5/1999). Diperkirakan, jumlah anak balita yang terancam kurang 
gizi terus meningkat, mengingat ada 5-6 juta bayi lahir di Indonesia, dan dari 
jumlah itu 75 persen-85 persen berasal dari keluarga miskin.

Jangankan di daerah miskin seperti NTB atau NTT, di Jakarta saja pada tahun 
1999 ditemukan 12.130 anak balita kurang gizi dan 1.319 anak balita penderita 
busung lapar. Di Sumatera Barat, pada tahun yang sama, korban busung lapar dan 
kurang gizi melonjak 300 persen dari tahun sebelumnya. Semula 2.825 orang, 
meningkat menjadi 8.598 anak balita dan 33 di antaranya meninggal. Di Jawa 
Barat, tahun 1999 ada 7.726 anak balita yang menderita busung lapar. Di Jawa 
Timur, terdapat 244.000 anak balita menderita gizi buruk dan 400 busung lapar. 
Di Lampung, 15 anak balita terkena busung lapar. Di Kalimantan Selatan, 146 
anak balita menderita busung lapar dan 2.546 anak dirawat di rumah sakit akibat 
gizi buruk. Kasus yang sama ditemukan di daerah-daerah lain. Angka kasus busung 
lapar yang dilansir media dapat digambarkan seperti gunung es dengan rasio 
1:10. Jika hanya satu anak yang dilaporkan meninggal, sebenarnya ada 10 anak 
dengan kondisi sama. ..."

"... Kematian satu demi satu, perlahan dan diam akibat kemiskinan, dianggap 
wajar dan tak pernah dicatat secara sistematis. Akibatnya, tak pernah ada data 
yang menunjukkan adanya kematian massal akibat kemiskinan dalam satuan waktu. 
Konsekuensinya, penderitaan dan kematian semacam itu tak pernah dilihat sebagai 
akibat pelanggaran hak asasi. ..."

"... Pemahaman kita tentang apa yang disebut tragedi menunjukkan, masih ada 
jurang yang memisahkan antara wilayah hak asasi dan wilayah ekonomi. Pemisahan 
ini menjadikan pelanggaran berat hak asasi lebih terfokus pada pelanggaran oleh 
negara terhadap hak sipil politik dan mengabaikan pelanggaran berat hak asasi 
akibat ketidakadilan di wilayah ekonomi. Sebagaimana telah diperingatkan 
Amartya Sen, peraih Nobel 1998 bidang ekonomi, kelaparan lebih banyak terjadi 
di negara nondemokratis. Meski negara semacam itu, lanjut Sen, memiliki sumber 
daya alam berlimpah, kekurangan pangan acap terjadi. Sebab negara nondemokratis 
senantiasa mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat kecil. Teori Sen berlaku 
untuk Indonesia.

Meski rezim Soeharto yang represif telah jatuh dan digantikan pemerintahan yang 
lebih demokratis, integrasi negara ke dalam tata ekonomi global dan tingginya 
beban utang, selalu berarti, yang paling miskin tetap saja ditelanjangi 
hak-haknya, sama seperti saat berada di bawah rezim paling otoriter. Sebab hak 
asasi yang dilanggar penguasa otoriter yang tampak merupakan satu hal, 
sementara para pencipta kemiskinan dan kelaparan abadi yang tersembunyi dalam 
kekuatan ekonomi merupakan hal lain. Upaya melawan kekuatan ekonomi yang tidak 
memperhitungkan keberadaan kaum miskin, dan yang terus mendesakkan penghapusan 
subsidi atas kebutuhan pokok, lebih banyak swastanisasi, pembayaran utang 
dengan bunga tinggi, jauh lebih sulit daripada menggulingkan penguasa politik 
yang otoriter.

Dengan memahami kelaparan dan kematian akibat kemiskinan sebagai pelanggaran 
berat hak asasi, kita bisa menyikapi kasus busung lapar sebagai peringatan, 
keadilan sosial tidak bisa lagi diremehkan dan dikeluarkan dari indikator 
ekonomi global yang makin lama makin terasa kecil pengaruhnya terhadap 
kesejahteraan mayoritas warga. Penghambaan kita pada "pertumbuhan ekonomi" yang 
dibangun di atas tumpukan utang menjadi sia-sia karena munculnya kelaparan 
massal dan kematian anak-anak.

Pembangunan selama ini lebih berarti mereduksi berbagai bentuk kekayaan alam 
menjadi uang, yang akhirnya lebih banyak raib di tangan koruptor. Sudah 
waktunya kita menghitung biaya tersembunyi yang tak pernah bisa diukur oleh 
indikator-indikator ekonomi global, namun terus ditanggung demikian banyak 
orang miskin. Bila tidak, kasus busung lapar akan segera terhapus dari memori 
publik dan tergusur dari realitas politik elite yang sarat dengan skandal. ..."


Sri Palupi Mahasiswa Pascasarjana STF Driyarkara, Ketua Institute for Ecosoc 
Rights



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke