--- In [email protected], irwank <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > On 7/26/05, fauziah swasono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > --- In [email protected], irwank <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > > ".. > > > IMO, > > > Banyak kasus terjadi karena pasien datang tanpa dilengkapi kartu > > > Gakin. Seharusnya pemerintah mewajibkan keluarga miskin mempunyai > > > kartu Gakin ini walau belum perlu ke RS. > > > > > > Hal ini berlaku di negara2 lain. Disini kalau kita datang ke RS/dokter > > > tanpa membawa kartu asuransi siap2 aja jatuh miskin. Setiap penduduk > > > wajib ikut asuransi kesehatan walau seringkali dalam setahun saya > > > tidak menggunakan sama sekali. Tapi setiap orang siap kalau memerlukan > > > jasa RS/dr. > > > .."
> Seperti yang saya bilang, kalaupun saya belum bisa membantu langsung, > saya tidak mau menyalahkan mereka (kalangan bawah). > Sampai infrastrukturnya memadai. Kalau aturan, administrator sudah siap, > ternyata mereka masih 'malas' juga untuk mengikutinya, saya rasa baru pantas > kalau mereka 'disalahkan' dan disadarkan. > Pak Irwan, Kalau anda baca sekali lagi tulisan saya diatas adakah kesan saya menyalahkan orang miskin? Saya MEMPERTANYAKAN. Artinya saya melihat ini salah satu simpul masalah yang (mungkin) lebih mudah diuraikan ketimbang hanya marah. Saya malah menanyakan peran pemerintah: sudah mau memberikan layanan asuransi tetapi apakah sudah dibarengi dg penyuluhan sampai kebawah? (Lurah, Camat, RT, Puskesmas, atau apa lagi yg tersangkut). Saya juga mempertanyakan: kekacauannya ada dimana? Ini yang saya heran dari tanggapan anda (makanya saya bilang kok anda marah2 ke saya padahal saya tidak menyalahkan orang miskin). Mempertanyakan beda kan dg menyalahkan? Kata2 "siap jatuh miskin" adalah ungkapan. Mungkin lupa bahasa Indonesia? Maksud saya adalah besarnya biaya yg harus kita bayar kalau kita tidak memiliki kartu asuransi. Untuk selanjutnya saya tidak mau menanggapi hal2 tidak penting spt diatas lagi, buang2 waktu kita saja. > > Saya cuma anggota masyarakat biasa yang gak tahu banyak soal asuransi. > Yang pasti, ikut asuransi kesehatan butuh biaya.. sementara banyak di antara > kita yang sekedar untuk makan saja masih susah. Masa' masih diminta kesadaran > untuk ikut asuransi kesehatan segala.. :-p > Nah ini salah kaprah. Anda mengasosiasikan asuransi identik dg kemapanan. Mungkin bukan cuma anda, tapi sebagian besar orang Indonesia karena tidak terbiasa. Yang saya sebut sebagai asuransi bukan cuma asuransi swasta atau jamsostek/astek yg kita kenal itu. Asuransi (atau perlindungan) artinya suatu sistem perlindungan dg memakai metode "risk-pooling". Resiko suatu komunitas ditanggung bersama shg bebannya menjadi kecil. Kalau penyelenggaranya (insurer) adalah swasta maka mereka pasti harus profit walaupun kecil. Untuk profit maka mereka pasti hitung2 (aktuaria) berapa jumlah peserta, jenis penyakit apa yg dicover, bagaimana mengeliminasi high-risk person (perokok, peminum, pekerja malam, pekerja yg berhub dg radiasi/polusi, dsb), sehingga mereka menentukan persyaratan: premi, pembatalan claimed, dll yang membuat perusahaan asuransi ini tidak rugi. Ini yang kemudian menjadi alasan kuat mengapa pemerintah seharusnya ikut campur dalam hal asuransi. Karena kalau dilepas pada mekanisme pasar maka banyak orang miskin atau high-risk tidak akan tercakup. CMIIW, Asuransi juga adalah satu2nya metode pemerintah dihampir semua negara untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kalau berpikir orang miskin gak usah ikut asuransi krn lebih sibuk nyari uang buat makan, ya mana bisa program perlindungan kesehatan yg ditegakkan pemerintah berjalan. Asuransi yang dijalankan pemerintah yg ditujukan buat org miskin biasanya biayanya dibuat seminimal mungkin, kalau di Indonesia -saya dengar- gratis. Nah, kemana LSM yg suka teriak kalau ternyata ada keluarga miskin yang dipalakin uang buat ngurus kartu gakin tsb? Adakah beritanya? Jangan alergi dg kata asuransi, justru itu harus dikampanyekan spy mekanisme ini jalan. > Klo soal moral hazard memang gak gampang. Sekedar ilustrasi, waktu ditanggung > 100% biaya kesehatan oleh perusahaan, datang ke dokter gigi gak jadi masalah.. > tinggal bawa badan dan antri.. :-) > Tapi begitu pindah perusahaan dan cuma ditanggung 80%, rasanya lumayan juga.. > jadi lebih hati"/mandiri menjaga kesehatan. Ini masuk moral hazard bukan ya? :-p > Kalau untuk hal yg tidak memerlukan perawatan dr kita senang ke dr maka ada unsur moral hazard. Yang kedua adalah usaha insurer buat mengurangi moral hazard dari sisi insured (outpocket payment/ cost sharing). Disini juga umumnya insured (pasien) bayar 30% biaya. Anda mengerti moral hazard itu sulit diatasi. Nah masalah asuransi itu bukan cuma moral hazard, tapi juga adverse selection, principal-agent problem dll. Sekarang saya tanya: anda, saya dan orang2 lain bayar pajak penghasilan. Kemudian sebagian dari uang pajak itu digunakan buat pelayanan kesehatan (premi asuransi) orang2 miskin spt kasus Pak Effendy tsb. Relakah kita? Pasti jawabnya Ya. Sekarang kalau sistemnya dijalankan tanpa asuransi, pokoknya org ngaku miskin asal mau dirawat di kelas 3 digratisin. Datanglah preman yang kerjanya ngeganja, jual narkoba, nodong, dalam keadaan sakit radang paru2 dan kanker liver karena kebanyakan begadang dan minum alkohol. Saya miskin katanya, dan karenanya berhak diobati gratis. Ternyata sakitnya parah, memakan biaya besar dan menginap lama di RS sehingga memenuhi satu bed. Pertanyaan lagi: Relakah pembayar pajak (kita) uangnya dipakai buat mengobati preman ini? Sedangkan bed tsb dan biaya tsb juga diperlukan oleh orang spt Pak Effendy itu? Ingat, infrastruktur kita belum memenuhi kecukupan rasio pelayanan semua penduduk. Dalam keadaan kekurangan ini, maka mau tidak mau harus ada prioritas. Satu lagi, ada pertanyaan seorang rekan dimilis sebelah: dg keadaan kita spt sekarang ini, mana yg lebih penting: illness-oriented atau health-oriented? Maksudnya kalau dana kita habiskan buat mengobati semua orang sakit, maka terpaksa dana buat menjaga orang tetap sehat dikurangi. Ini beneran terjadi. Program2 health-oriented di bbrp Puskesmas dipotong (pemberian makanan sehat buat balita, penyuluhan kesehatan, dsb) karena dananya dialihkan buat pengobatan pasien. Apa ini lebih baik? Karena scr politis kasus pasien ditolak lebih bergaung gemanya? salam, fau *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
