http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/14/opi3.htm
Komunikasi Politik Presiden SBY Oleh Novel Ali PAKAR komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Gazali PhD menilai, Presiden SBY telah gagal menjalankan komunikasi politik. "Komunikasi politik itu sukses, bila membuahkan kepastian, dan gagal kalau membuahkan ketidakpastian,'' kata dia (SM, 5/9). Tentang kepastian, atau sebaliknya ketidakpastian, yang dikatakan pakar komunikasi politik tersebut, berkaitan erat dengan ketidaksediaan Presiden SBY memenuhi permintaan pasar. Terutama seputar tuntutan reshuffle (perombakan) kabinet, yang diteriakkan pula oleh ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat dalam "Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru", di bundaran HI, Jakarta (4/9). Oleh berbagai pihak, gerakan itu dipandang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, karena empat persoalan besar, yakni nota kesepahaman RI-GAM, rencana kenaikan harga bahan minyak (BBM), depresi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, serta tuntutan perombakan kabinet di bidang ekonomi. Pertanyaan yang muncul di benak penuIis, sebagaimana juga sangat mungkin diajukan awam, adalah apa sesungguhnya, atau bagaimana seharusnya, ukuran kepastian di satu sisi, dan ketidakpastian di sisi lain? Sebab, hemat penulis, kepastian (certainty) dan ketidakpastian (uncertainty), merupakan dua persoalan manusia, yang jika dihubungkan dengan persoalan atau kepentingan politik, bersifat relatif. Dalam The Random House Dictionary (1980), yang dimaksud certainty (kepastian) adalah "the state of being certain", atau "something certain". Keduanya mengisyaratkan kepastian, sebagai sesuatu yang sudah pasti, atau sesuatu yang bersifat niscaya, yakin, pasti. Sesuatu itu certain, jika memang dari sononya bersifat niscaya, yakin dan pasti terjadi demikian. Buat kita di Indonesia, ibarat matahari selalu terbit di ujung ti-mur, dan tenggelam di ufuk barat. Namun, manakala penjabaran certainty dan uncertainty bersinggungan dengan persoalan atau kepentingan politik, persoalannya menjadi lain. Sebab, ada adagium "tidak ada kebenaran abadi dalam politik, yang abadi hanyalah kepentingan". Padahal, seperti sering dikemukakan awam, kebenaran bersifat universal positif. Sedang, kepentingan yang sarat pemenuhan tuntutan lokal cenderung bersifat negatif. Subjektivitas kepastian, sebagaimana juga subjetivitas ketidakpastian (khususnya dalam konteks komunikasi politik Presiden SBY), merupakan sesuatu yang wajar. Mengapa? Antara lain karena ukuran kepastian, atau ketidakpastian, acapkali sangat bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Di samping ditentukan oleh takaran keberpihakan, atau sebaliknya ketidakberpihakan (netralitas) para pihak yang menilainya. Sebagai contoh, penilaian cendekiawan tidak sepenuhnya menjanjikan homoginitas justifikasi terhadap sesuatu. Perbedaan penilaian cendekiawan, atau kajian mereka atas persoalan tertentu, bisa sangat berbeda, bahkan bertentangan, mulai pertentangan tidak mendasar, hingga pertentangan yang bersifat mendasar. Semua itu, bergantung kepada teori apa, atau paradigma mana yang melandasi penilaian masing-masing, sehingga sangat tidak aneh, manakala di antara sejumlah teoritisi, terdapat beranekaragam penilaian atas sesuatu, baik sesuatu yang oleh awam dikatagorikan sebagai certainty , maupun yang mereka masukkan dalam golongan uncertainty . Ambil contoh sederhana, ketika Presiden SBY menjawab pertanyaan seorang wartawan sehabis mengumumkan empat kebijaksanaannya di bidang ekonomi (31/8), dengan mengatakan "Saya tidak sependapat dengan komentar Anda", kalangan tertentu menilai fakta tersebut sebagai bukti buruknya citra komunikasi politik Presiden SBY. Alasannya, pertanyaan wartawan merefleksikan pertanyaan rakyat. Silogisme demikian tidak mudah diterima akal sehat, Karenanya, sangat wajar bila ada seseorang, atau sejumlah orang, yang justru menilai 'keberanian' Presiden SBY untuk tidak sependapat dengan wartawan, justru patut diacungi jempol. Ini lantaran pers (lembaga tempat wartawan bekerja), bukanlah "dewa kebenaran". Tidak sependapatnya penulis dengan penilaian Effendi Gazali PhD, pakar komunikasi politik UI disebut di atas, bermuara dari semua pertimbangan terdahulu. Sekalipun demikian, penulis meyakini, banyak pihak lain yang sangat mungkin berpendapat sama dengannya, dalam hal komunikasi politik SBY. Kajian Komunikasi Politik Setiap teks (simbol) dalam proses dan efek komunikasi politik, tidak terlepas dari konteksnya. Konteks dimaksud, bisa waktu, keadaan, problematika, dan kepentingan di zamannya. Dengan pemahaman demikian, ketika kita bermaksud mengkaji komunikasi politik Preiden SBY, dalam kapasitas dirinya selaku sumber, atau sasaran informasi, kita perlu senantiasa menyadari apa pun kebijakan, langkah atau tindakan SBY (sebagai presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara), tidak hanya harus meampertimbangkan ke-pas-an (ketepatan) informasi dengan penggunaan media, waktu (momentum), dan problematikanya, tetapi juga mesti mengukur kemungkinan efek (akibat jangka pendek), di samping dampak (akibat jangka panjang) atas segala sesuatu yang dilontarkannya. Referensi dan preferensi ini, perlu disadari Presiden SBY, pada setiap saat dirinya menjalin komunikasi langsung atau tak langsung dengan wartawan. Bagaimana seharusnya Presiden di berbagai kesempatan menyampaikan orasi politik, dalam enaka forum legal, serta forum publik, formal atau nonformal. Sebab, bila ia gagal mengaitkan teks dengan konteks, akan sangat mungkin terjadi perubahan dari simbol wajar (sebagaimana adanya, atau sebagaimana seharusnya), menjadi crucial symbol yang sebetulnya tidak lazim dikemukakan seorang presiden. Yang dimaksud dengan simbol krusial bukanlah simbol yang dikemukakan tidak tepat waktu, misalnya yang bertentangan dengan tuntutan mahasiswa, dan berbagai segmen publik kritis lainnya. Simbul krusial eksis manakala kandungan makna di balik simbol (teks) yang dikemukakan Presiden SBY bersifat terbuka atau terselubung, mengisyaratkan pembohongan publik. Ini didasarkan paradigma komunikasi politik, yang tidak dibangun di atas landasan kepastian semata, melainkan juga transparansi. Apa artinya sebuah kepastian, jika penyebaran komunikasi politik itu sendiri diwarnai oleh upaya menutup-nutupi sesuatu, yang mencerminkan langkanya transparansi (keterbukaan) simbol secara keseluruhan? Dengan pertimbangan tersebut, Presiden SBY perlu selalu menyadari, sekalipun dirinya sedang menjadi sasaran sinisme kelompok kritis di negeri ini, ia tetap boleh selalu melakukan perlawanan (simbol) terhadap siapa pun yang menolak dirinya. Prasyarat utamanya adalah sejauh perlawanan simbol dimaksud dilandasi ketidaksediaan dirinya mbombong masyarakat. Mbombong (bahasa Jawa) mengandung arti memberi semangat objek tertentu, tetapi di baliknya terkandung minat mengecilkan eksistensi dan aktualisasi diri seseorang, atau sejumlah orang. Status Quo Sesuatu yang mutlak perlu dilakukan Presiden SBY dalam konteks komunikasi politik dengan pihak lain adalah tekadnya untuk senantiasa mendasari kepemimpinannya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan dan kepala negara yang bersikap fair dalam setiap proses dan efek komunikasi politik itu sendiri. Konsisten dengannya, maka setiap simbol yang dilontarkan dirinya, juru bicaranya, dan para pembantunya terdekat, harus selalu dihindarkan dari orientasi mempertahankan kekuasaan (status quo). Mata rantai kekuasaan yang sangat mungkin mengkooptasi Presiden SBY, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Kabinet Indonesia Bersatu, adalah berubahnya performance perlawanan rakyat, permusuhan rakyat ke dirinya. Perlawanan publik terhadap kekuasaan, sangat wajar terjadi di sebuah negara demokrasi. Tetapi, jiwa dan semangat demokrasi akan rusak manakala perlawanan rakyat (secara demokrasi) dibiarkan berubah menjadi permusuhan rakyat terhadap kekuasaan. Sebab, dalam konotasi permusuhan rakyat terhadap kekuasaan, rakyat akan cenderung selalu mencari-cari kesalahan, kelemahan dan kegagalan kekuasaan legal formal, tanpa sedikit pun mau memahami kesulitan mendasar yang dialami rezim sekarang, Termasuk yang sebetulnya merupakan dampak kegagalan rezim sebelumnya. Dalam konteks ini, salah satu kesalahan atau kekeliruan komunikasi politik Presiden SBY adalah ketidakberhasilannya membaca dan menyesuaikan kepentingan dirinya (sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara) dengan kehendak mayoritas warga masyarakat. Pertama, rakyat menghendaki SBY sebagai tumpuan harapan bangsa kita untuk memperbaiki keadaan Indonesia secara keseluruhan dan dalam waktu sesingkat mungkin. Kedua, rakyat menghendaki SBY selaku presiden, pucuk pimpinan pemerintahan, dan kepala negara, menghadapi berbagai situasi yang riil berkembang di zamannya. Padahal, solusi current situation dimaksud, mustahil bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan 'kekuatan nasional'. Situasi krisis nasional kita sekarang, memerlukan bantuan global, tanpa sedikit pun boleh membuka akses internasionalisasi problematika, serta kepentingan nasional kita sendiri. Untuk itu, seyogianya Presiden SBY memperbanyak dialog dengan kelompok kritis, di setiap ranah (kesempatan) kepemimpinannya. Intensifikasi dan ektensifikasi dialog SBY dengan masyarakat, khususnya kelompok krtis, akan memperluas akses rakyat menjalin komunikasi politik dengan dirinya. Sekaligus SBY pun akan mampu menampung aspirasi, dari sumber primer, yang dapat meniadakan, minimal mengurangi, manipulasi simbol-simbol komunikasi politik, sebagaimana sering dilakukan birokrat negara kita. (24) -Novel Ali, dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery. http://us.click.yahoo.com/X3SVTD/izNLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
