** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/3/9/o2.htm
Saling Intip DPR dan Presiden RAPAT paripurna DPR hari Selasa lalu berlangsung ricuh karena sebagian anggota parlemen mempersoalkan surat Ketua DPR kepada Presiden. Sidang itu sebenarnya mempunyai agenda mendengar penjelasan Presiden atas hak interpelasi busung lapar dan polio. Sedangkan surat Ketua DPR tersebut memuat tentang undangan parlemen kepada Presiden yang meminta penjelasan tentang busung lapar dan polio. Hanya dalam bagian surat juga dijelaskan bahwa Presiden boleh mewakilkan kehadirannya kepada menteri yang terkait. Catatan ini sesuai dengan Tata Tertib DPR. Sampai di sini sebenarnya persoalan sudah selesai karena peraturan memang membolehkan Presiden mewakilkannya, yang hari itu datang Menko Kesra Aburizal Bakri, Menkes Siti Fadilah Supari serta Mensos Bachtiar Chamsyah. Hadir pula Mensekneg Yusril Ihza Mahendra. Tetapi mengapa tetap muncul tuntutan agar Presiden hadir dalam persidangan itu? Persoalan ini bisa dilihat dari penilaian terhadap pola mekanis-output. Dalam hal demikian, pihak yang paling mendapat sorotan adalah menteri-menteri pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pelaksana mekanis untuk menghasilkan output (dalam menangani kasus polio dan busung lapar). Meskipun dua kasus penyakit ini telah ditemukan dan mencuat sekitar empat bulan lalu, hingga saat ini kasusnya dinilai belum tuntas. Vaksinasi polio yang telah dilakukan sebanyak empat kali, ternyata masih saja tetap menimbulkan resistensi dari masyarakat. Tingkat keberhasilannya sekitar 97 persen, dan selalu ditemukan kasus baru pada balita kita. Kenyataan ini dipandang tetap bermasalah oleh anggota DPR. Demikian pula halnya dengan busung lapar. Di samping ditemukannya kasus baru dalam penyakit ini, penanganannya juga dipandang tidak beres. Misalnya ada penyunatan bantuan beras kepada kaum miskin yang menderita polio. Logikanya, kegagalan-kegagalan yang terjadi itu tidak lain disebabkan oleh mereka yang ada di belakang kemudi, yakni para menteri yang menjadi bawahan presiden. Karena mereka sudah gagal menjalankan tugas, tidak ada gunanya berdialog dengan mereka kecuali memanggil yang memilih para menteri tersebut, yaitu presiden. Dibaca dari sudut lain, langkah tidak hadir secara langsung itu merupakan sebuah upaya strategik-atisipatif. Upaya ini berguna untuk mengerem implikasi politik beranting yang bisa muncul apabila kepala pemerintah datang dalam sidang paripurna. Dari sisi Presiden, persoalan ini tentu saja telah bisa dibaca sebelumnya. Di samping mewakilkan para menteri memang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kehadirannya secara langsung akan bisa menimbulkan preseden politik baru dan berimplikasi lebih luas. Karena tiap-tiap kebijakan pemerintah itu mempunyai konsekuensi kegagalan, maka kemungkinan besar setiap kegagalan ini juga bisa memancing banyak interpelasi. Jika demikian, kelak Presiden berkali-kali harus datang ke DPR untuk menjelaskan persoalan ini. Tentu saja ini pemborosan karena sebagai ''pengorganiser negara'', Presiden tentu mempunyai tugas yang banyak. Inilah preseden politik yang ingin dihindari. Sementara implikasi politiknya bisa berupa tuntutan reshuffle kabinet lagi. Kegagalan kebijakan dipandang sebagai akibat ketidakmampuan menteri yang menjalankan tugas atau kesalahan menunjuk menteri dalam posisi tertentu, karena itu sudah selayaknya menteri yang bersangkutan diganti. Ini bukan sekadar satu implikasi saja. Di zaman pemerinthan ''koalisi'' saat ini, perombakan kabinet akan berdampak politik lain, menjadi bahan garapan partai-partai politik yang ingin memasukkan kader-kadernya ke dalam kabinet. Bisa dibayangkan bagaimana ramainya wacana yang muncul jika masing-masing partai politik ingin ambil bagian dalam kabinet. Implikasi politik beranting seperti ini amat berbahaya bagi kelancaran sebuah pemerintahan. Jelas kelancaran pemerintahan lebih penting. * GPB Suka Arjawa [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
