Di TV saya melihat seorang mahasiswa yang marah dengan menyebut "Rezim Imperialis."
Memang saya lihat sekarang keadaan kita lebih parah dari penjajahan VOC. VOC dulu hanya mengincar rempah2/perkebunan. Begitu VOC pergi, kita justru enak tinggal meneruskan perkebunan teh, kopi, cengkeh, segala macam. Tapi sekarang malah lebih hancur. Freeport sudah menguras emas, perak, tembaga kita selama 37 tahun. Bangsa Indonesia hanya diberi kurang dari 10% (ini jika tidak dikadali). Kemudian kontrak mereka diperpanjang hingga tahun 2041. Begitu kontrak berakhir emas, perak, tembaga, dsb sudah habis mereka kuras. Bukan itu saja, gunung Grassberg (gunung rumput) sudah tidak ada rumput lagi karena mereka keruk, sementara sungai2 yang dulu menyediakan ikan bagi penduduk setempat jadi tercemar dan tidak ada ikan lagi yang bisa dimakan di sana. Kita tidak bisa melanggar kontrak, kata seorang pejabat. Tapi kontrak yang dibuat oleh perusahaan penjajah Neo VOC tersebut penuh dengan kelicikan dan intimidasi. Contohnya bagaimana mungkin Blok Cepu yang asalnya milik Pertamina jadi dikuasai Exxon Mobil? Kita dapat 92,5%, kata seorang menteri. Tapi dia lupa, 92,5% dari apa? Semua pendapatan harus dikurangi oleh Cost Recovery yang besarnya ditentukan oleh Exxon Mobil berupa biaya investasi, biaya operasional, dsb. Kita tahu gaji expat Exxon puluhan kali lipat dari gaji bangsa kita/Pertamina. Sebagai contoh gaji dan bonus Direksi dan Komisaris Freeport bisa mencapai 1/4 trilyun lebih per tahun. Belum lagi berbagai peralatan yang dibeli langsung dari AS yang harganya terkenal sangat mahal. Seorang anggota DPD bilang ke saya bahwa di Natuna pemerintah tidak mendapat apa2 dari Exxon. Hanya dapat 0%! Cuma terima pajak. Padahal kalau cuma pajak, dari BUMN dan penduduk lokal juga pemerintah bisa mendapatkannya. Jadi kalau setelah dikurang cost recovery sisanya tinggal 0, maka bangsa Indonesia hanya mendapat 92,5% x 0 rupiah dari Exxon. Nol BESAR! Seorang pejabat berargumen bahwa jika Freeport ditutup akan ada 17 ribu penganggur. Nasionalisasi saja Freeport. Maspion yang harus membeli sendiri lahan untuk pabriknya (paling cuma 11 hektar) sanggup mempekerjakan 20 ribu karyawan. Sedang Freeport yang diberi secara cuma2 lahan seluas 2,6 juta hektar lebih ternyata hanya bisa mempekerjakan 17 ribu orang. Itu pun 9.000 di antaranya pekerja tidak langsung! Dengan menasionalisasi Freeport, misalnya diambil-alih Antam atau BUMN lain maka pengangguran tidak terjadi dan 90% hasil yang dinikmati Freeport bisa dinikmati bangsa Indonesia. Kepada bangsa Amerika (terutama pada Condoleezza yang baru datang) saya hanya bisa menghimbau, stop penjajahan ekonomi terhadap bangsa Indonesia. Kepada orang2 yang bersedia jadi antek penjajah Neo VOC saya hanya bisa berkata: "Bertaubatlah. Jadilah orang yang bermanfaat bagi bangsa ini!" Mudah2an pemerintah bisa me-Nasionalisasi perusahaan asing yang mengeruk kekayaan alam Indonesia seperti emas, perak, tembaga, migas, dsb. --- Arif Harsana <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > ** Menyusul maraknya aksi unjukrasa berkaitan > dengan obyek vital, maka > Pemerintah memandang perlu untuk mendesain ulang > pengamanan terhadap > obyek-obyek vital di Tanah Air. > > ** Dalam konteks ini, unsur terdepan adalah Polri. > Namun, karena > keterbatasan aparat Polri dalam pelaksanaan > pengamanan obyek vital maka > Polri dapat meminta bantuan kepada TNI. Pola ini > diterapkan untuk semua > obyek vital, apakah itu Exxon atau Freeport dan > lainnya, tutur Widodo. > > > Warga setempat, yang mestinya berhak menikmati > kekayaan alam yang terkandung didaerahnya, pada > kenyataannya hanya menerima musibah berupa limbah > dan kerusakan lingkungan hidup. > Freeport lebih mengutamakan membayar serdadu > pengamannya, > daripada berpartisipasi dalam pembangunan daerah. > > Sekarang tidak mudah lagi membodohi dan > mengintimidasi > Rakyat. Yang diperlukan adalah transparansi dan > keadilan > dalam pembagian hasil. > > Konkrit dalam masalah Exxon di Cepu, perlu diusut > tuntas > adanya isu mark up beaya pengeluaran oleh Exxon. > Dengan adanya kasus mark up ini saja, belum lagi > yang lain-lain, > sebenarnya pemerintah SBY sudah tidak bisa lagi > memperpanjang > kontrak dengan Exxon di Cepu. > > Dalam masalah Freeport, semua orang tahu bahwa > kontrak yang > ada jelas-jelas tidak adil. Bahkan hal ini diakui > sendiri oleh Ginanjar, > bekas tokoh Orba yang ikut bertanggung jawab soal > kontrak ini. > Ginanjar menilai, sudah saatnya sekarang untuk > meninjau kembali > kontrak dengan Freeport yang tidak adil itu. > > Tetapi kalau pemerintah SBY tetap berkeras kepala > mengandalkan > kekerasan dalam menghadapi protes dari publik yang > menuntut keadilan, > meniru cara-cara rezim fasis Orba /Suharto, maka > nasibnya akan tak jauh > berbeda juga nanti yang akan dialaminya. Cara-cara > kekerasan itu sudah > tidak jamannya lagi, sebab hanya akan memperbesar > dan memperkuat > perlawanan semakin luas ditingkat akar rumput. > > Arif Harsana > > +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ > > Harian Analisa Online > > Pemerintah Desain Ulang Pengamanan Obyek Vital. > > Jakarta, Pemerintah akan mendesain ulang pola > pengamanan obyek vital seperti > PT Exxon Mobile dan PT Freeport Indonesia, menyusul > maraknya aksi unjuk rasa > menuntut transparansi operasional obyek-obyek vital > tersebut, termasuk > kompensasi bagi warga sekitar obyek vital. > "Kami sedang desain konsep pengamanan obyek vital > secara utuh, menanggapi > realitas yang ada," kata Menko Polhukam Widodo AS > usai Rapat Koordinasi > Terbatas Bidang Politik, Hukum dan Keamanan > (Polhukam), di Jakarta, Minggu > (19/3). > Ia mengatakan, desain ulang itu tetap mengacu pada > Peraturan Presiden > (Prepres) No 63 tentang Pengamanan Obyek Vital. > Selama ini, pengamanan sejumlah obyek vital sesuai > Pepres 63 dilakukan oleh > satuan pengamanan obyek vital bersangkutan. Namun, > pelaksanaan di lapangan, > diperlukan campur tangan pemerintah agar operasional > obyek vital > bersangkutan dapat berjalan maksimal. > Dalam konteks ini, unsur terdepan adalah Polri. > Namun, karena keterbatasan > aparat Polri dalam pelaksanaan pengamanan obyek > vital maka Polri dapat > meminta bantuan kepada TNI. Pola ini diterapkan > untuk semua obyek vital, > apakah itu Exxon atau Freeport dan lainnya, tutur > Widodo. > Menyusul maraknya aksi unjukrasa berkaitan dengan > obyek vital, maka > Pemerintah memandang perlu untuk mendesain ulang > pengamanan terhadap > obyek-obyek vital di Tanah Air. > Yang jelas, tetap mengacu pada Perpres 63 tentang > pengamanan obyek vital. > "Kami akan membuat bentuk rancangan pengamanan obyek > vital secara lebih > jelas," ujarnya. > Widodo mengatakan, maraknya aksi unjuk rasa tersebut > dipicu adanya > kekecewaan warga di sekitar obyek vital, terutama > yang menyangkut > akuntabilitas pemanfaatan dana yang diberikan kepada > masyarakat. > "Saya kira perlu ada audit terhadap pemanfaatan dana > yang diberikan, seperti > halnya dana yang dipergunakan untuk community > development. Misalnya, pada > 2005 tercatat Rp400 milyar. Itu harus jelas ke mana > dana sebesar itu > diberikan dan digunakan," ujarnya. > Meski begitu, masyarakat dan komponen bangsa lainnya > juga harus obyektif > bahwa pemerintah dalam hal ini Polri dan TNI telah > melakukan pengamanan > sesuai prosedur berlaku, terutama dalam menangani > aksi demonstrasi di mil 72 > dan check point 1 menuju areal PT Freeport > Indonesia. > Pemerintah, tambah Widodo, selalu mengedepankan > upaya persusif dalam > menyikapi berbagai aksi unjukrasa tersebut. Namun, > jika aksi unjurasa itu > dilakukan menyimpang tidak sesuai aturan berlaku, > maka perlu ada ketegasan > dan konsekuensi penegakan hukum. > Ketegasan tidak sama dengan kekerasan. Tetapi > bagaimana proses hukum itu > dilakukan secara transparan dan akuntabel, katanya > menegaskan. > Rapat Terbatas Polhukam yang dipimpin langsung Menko > Polhukam itu memutuskan > pula, Pemerintah tidak akan menutup operasional PT > Freeport Indonesia > menyusul aksi unjuk rasa di Abepura, yang menewaskan > tiga anggota Polri dan > satu anggota TNI serta puluhan orang luka-luka. > Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) > Purnomo Yusgiantoro > mengemukakan, Pemerintah mendapat manfaat langsung > senilai Rp6 milyar dari > PT Freeport, sejak kontrak karya ditandatangani pada > 1991 hingga 2005. > "Yang perlu kita lakukan sekarang adalah audit > terhadap dana community > development, apakah benar-benar jatuh ke tangan yang > berhak sesuai aturan > yang ada, termasuk anggaran yang masuk ke pemerintah > daerah," ujarnya. (Ant) > > . > > === Dampak Pornografi: 1 di antara 3 wanita AS diperkosa. Tiap tahun 2,3 juta wanita hamil di luar nikah di Indonesia (Dr. Boyke). Berantas pornografi dukung RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi - www.nizami.org __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
