http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=139064
PEMERINTAHAN Lembaga Kepresidenan Lemah Jumat, 24 Maret 2006 JAKARTA (Suara Karya): Secara institusional, lembaga kepresidenan masih lemah karena cenderung berperan sebagai single fighting menurut perspektif manajemen pengelolaan negara. Executive office of the president ini hanya diisi oleh segelintir orang, yakni tujuh staf khusus, beberapa pegawai protokol yang bertugas melayani tamu, dan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). "Kantor staf khusus juga menumpang di Sekretariat Kabinet (Setkab)," kata Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu lalu. Mallarangeng membuat perbandingan, kantor Presiden AS di Gedung Putih (White House) dilengkapi puluhan pakar dan politisi senior yang menjadi dapur analisis serta masukan bagi presiden sebelum membuat keputusan. "Saya bersyukur diberi kesempatan bisa menyaksikan langsung decision makingprocess (proses pembuatan kebijakan) negara dari kabinet sampai ke tangan presiden," tuturnya. Namun, di samping soal peran minimalis kelembagaan kepresidenan, Mallarangeng juga melihat sejumlah kelemahan lain. Seperti presiden yang cenderung menjadi "tukang stempel" kebijakan. "Sistem pembuatan kebijakan seperti peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (keppres) dan sejenisnya sangat desentralistik. Artinya, semua dibuat oleh masing-masing menteri terkait. Lalu di bawa ke Setneg dan Setkab. Baru setelah jadi, Presiden hanya tinggal menandatangani," paparnya. Menurut Mallarangeng, lembaga kantor kepresidenan belum memiliki otoritas mencerna peraturan-peraturan semisal PP dan keppres agar sesuai dengan visi presiden. Kelemahan institusional lembaga presiden ini, katanya, menjadi kontra produktif terhadap ekspektasi masyarakat yang demikian besar karena presiden merupakan hasil pemilihan langsung rakyat. "Bagaimana Presiden bisa fokus mengatasi beragam persoalan nasional seperti busung lapar, flu burung, terorisme, bila peran dan fungsi lembaga kepresidenan belum signifikan," ujar Mallarangeng. Mallarangeng juga menyebut, alokasi anggaran dari APBN untuk "pos lembaga kepresidenan" belum optimal. Anggaran tersebut, katanya, digabung dengan anggaran Setkab, Setneg, pengelolaan Gelora Bung Karno, juga kawasan Kemayoran. Namun demikian, apa yang dikemukakan Mallarangeng ini dinilai pengamat lembaga kepresidenan Muchyar Yara, sebagai akal-akalan untuk memasukkan orang-orang baru ke Istana. Menurut Muchyar, upaya itu justru semakin membahayakan posisi Presiden. "Saya sudah berkali-kali mengatakan, orang-orang Istana harus diaudit personal. Keberadaan mereka mesti disterilkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) atau kepolisian. Kalau tidak, Presiden akan terus kecolongan," kata Muchyar. Muchyar menyebutkan bahwa lembaga kepresidenan sebenarnya tidak lemah, melainkan tidak clear secara personal. "Setneg dan Setkab merupakan bagian lembaga kepresidenan. Ini sudah cukup, tak perlu ditambah institusi baru. Aparatnya justru harus diaudit dan kurangi, bukan ditambah. Nanti malah makin amburadul karena rentan terhadap pembongkaran rahasia negara," paparnya. (Yudhiarma [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
