http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=241125&kat_id=16 Sabtu, 25 Maret 2006
Divisi Infanteri di Papua Oleh : Aris Santoso Pengamat TNI Wacana pembentukan Divisi Infanteri (Divif) di Papua kembali bergulir setelah sempat dibatalkan Jenderal Endriartono Sutarto pada penggal terakhir periodenya jabatannya selaku panglima TNI, Desember 2005. Rencana pembentukan Divif di Papua disampaikan Pangkostrad Letjen TNI Hadi Waluyo saat menghadiri upacara sertijab panglima Divif 1/Kostrad, Senin, 13 Maret 2006. Sebenarnya, rencana pembentukan Divif di Papua adalah gagasan lama yang muncul di masa KSAD Jenderal Ryamizard. Kalau kita perhatikan, banyak program lain dari Angkatan Darat yang pelaksanaannya ditunda atau dibatalkan sama sekali. Termasuk dalam hal ini rencana pengembangan Divif. Ketika figur mantan KSAD Jenderal Ryamizard mulai surut, program itu sempat tenggelam. Dan entah kenapa kini muncul kembali. Tentu masyarakat menunggu penjelasan dari pihak AD, mengapa sebuah program dilaksanakan, dan mengapa pula ditunda atau dibatalkan. Kalau penjelasannya logis, tentu masyarakat akan menerima. Terkadang Angkatan Darat memang unik. Mereka seperti memiliki logika sendiri, yang belum tentu bisa dipahami secara mudah oleh awam. Isu sensitif Ada baiknya gagasan pembentukan Divif di Papua ditinjau kembali, mengingat pada hari-hari ini militerisme di Papua telah berkembang menjadi isu yang sangat sensitif. Kompleksitas masalah di Papua berkaitan dengan isu pemerataan kesejahteraan, keadilan, dan kasus tambang emas Freeport, menjadikan kawasan Papua kurang kondusif bagi pembentukan institusi militer baru. Jangan sampai muncul anggapan TNI kurang berempati pada aspirasi rakyat, bila tetap menjalankan rencana tersebut, terlebih dalam waktu dekat. Meski Angkatan Darat tidak memiliki konstituen sebagaimana parpol, namun AD memiliki magnitude yang tak kalah besarnya --bahkan mungkin lebih besar-- ketimbang parpol. Sedemikian pentingnya institusi AD di mata rakyat, maka AD harus memberi apresiasi yang layak pada aspirasi rakyat, berkenaan dengan program-program AD ke depan, termasuk rencana pendirian Divif baru, atau komando yang lain. Kita berharap para penentu kebijakan di TNI, khususnya AD, bisa secara jernih membaca situasi mutakhir di Papua. Jangan sampai rencana pembentukan Divif di Papua mengulang apa yang dulu pernah terjadi di Jakarta, Aceh, dan Maluku. Rencana pembentukan korem di kodam Jaya sempat terjadi perdebatan, karena dikhawatirkan akan memperpanjang rentang kendali (span of control), pada wilayah Jakarta yang dari segi geografis tidak terlalu luas, namun sarat dengan masalah sosial, politik dan keamanan. Kini kita bisa melihat buktinya, dua korem di Jakarta sama sekali tak ada gaungnya. Situasi yang hampir serupa pernah terjadi saat akan diaktifkannya kembali kodam di Maluku (1999) dan Aceh (2002), berdasar asumsi bahwa konflik atau pergolakan di kawasan tersebut, bisa ''disembuhkan'' dengan pembentukan kodam. Menjadi pola pikir yang rancu bila ada persoalan di daerah, solusinya adalah membentuk kodam atau institusi militer lainnya. Kalau sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut keberatan atas pembentukan sebuah komando baru, bisa jadi memang ada yang salah dengan rencana tersebut. Seperti ketika warga Jakarta pernah berpendapat, pembentukan korem di Jakarta adalah kesia-siaan belaka, pernyataan itu kini telah terbukti. Strategi pertahanan Perlu tidaknya pembentukan Divif (baru) sangat bergantung pada rencana strategis pertahanan negeri kita. Bisa jadi pembentukan Divif merupakan pilihan tepat, bila diingat Komando Teritorial --seperti Kodam-- sebenarnya tidak memadai untuk menghadapi serangan dengan intensitas tinggi dari luar. Selain sebagai satuan pemukul reaksi cepat dalam skala besar, dalam situasi normal (damai), keberadaan satuan setingkat Divif juga mempunyai aspek pencegahan (deterrent) tentang kemungkinan infiltrasi dari luar. Melihat dinamika Papua mutakhir, rencana pembentukan Divif belum masuk kategori skala prioritas. Selain situasi yang kurang kondusif, ada baiknya anggaran dialokasikan untuk pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan). Pembentukan Divisi memerlukan biaya besar, baik untuk pembangunan infrastuktur, persiapan personel, logistik, dan persenjataan. Lebih tepat pos anggarannya diprioritaskan untuk pengadaan alutsista, yang sebenarnya merupakan rencana lama, seperti menambah Sukhoi agar lengkap menjadi satu skadron, memperkuat unit kapal selam, atau perbaikan baterai rudal. Ironis, memang, kita adalah negara maritim, namun tidak memiliki unit kapal selam yang andal. Kabarnya, satu unit kapal selam kita (kita hanya punya dua unit), sedang overhaul di Korea, tanpa ada kejelasan kapan akan kembali ke Tanah Air. Bila alutsista diperkuat, maka aspek yang juga menjadi tujuan pembentukan Divif, yaitu aspek deterrent, juga terpenuhi. Hanya, energi yang dikeluarkan untuk memenuhi alutsista lebih ringan, ketimbang membentuk sebuah Divif, lebih-lebih di Papua. Dengan pertimbangan seperti itu, mengapa pula pembentukan Divif di Papua masih juga dilanjutkan? Penting juga dijelaskan di sini, betapa selama ini tidak ada transparansi dalam program TNI, khususnya program pengembangan satuan infanteri --sebagai komponen pokok Divif. Masih kuat dalam ingatan kita, sekitar tiga tahun yang lalu, matra darat mencanangkan program lumayan ambisius, yaitu pembentukan 10 batalion berkualifikasi raider. Dalam praktiknya, program pembentukan batalion raider tersebut, sebenarnya bukanlah satuan yang benar-benar baru, namun 'mengakuisisi' dari batalion yang sudah ada. Semisal Yonif 400/Raider (Kodam Diponegoro), intinya diambil dari Yonif 401/Banteng Raider (Semarang). Demikian juga Yonif 300/Raider (Siliwangi), intinya diambil dari Yonif 323/Kostrad (Ciamis). Cara serupa juga terjadi pada satuan raider di Kodam lain. Yang masih belum jelas di sini, bagaimana perkembangan batalion yang lama, seperti Yonif 401, Yonif 323, dan yang lain? Mengingat karakter TNI AD, yang sangat menghargai nilai historis, sudah pasti satuan yang lama tidak dilikuidasi. Itu berarti ada pos anggaran yang cukup besar untuk tetap menghidupkan satuan yang lama, seperti membangun markas baru, perumahan prajurit, dan persenjataan. Bila proyek mengaktifkan kembali satuan (setingkat batalion) yang lama saja belum ada kejelasan, bagaimana mungkin berencana membentuk satuan lain yang skalanya berlipat-lipat, yaitu sebuah Divisi Infanteri? Sebaiknya dibereskan saja dahulu proyek pembentukan satuan raider, beserta bataliyon yang ditinggalkan. Singkatnya, pembentukan Divif di Papua bukanlah prioritas. Terlebih sekarang adalah era transparansi, baik menyangkut anggaran maupun policy, rasanya tidak mungkin membuat proyek skala besar tanpa melibatkan peran masyarakat (melalui DPR). Ikhtisar *Pangkostrad Letjen Hadi Waluyo kembali menggulirkan rencana pembentukan Divif baru di Papua. *Rencana pembentukan Divif di Papua dimulai pada masa KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, tapi dibatalkan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto Desember 2005. *Sebaiknya rencana pembentukan Divif di Papua ditinjau kembali sebab hari-hari ini militerisme di Papua telah berkembang menjadi isu yang sangat sensitif terkait masalah Freeport. *Rencana pembentukan Divif di Papua mengulang pembentukan korem dan kodam di Jakarta, Aceh, dan Maluku. *Divif belum merupakan prioritas. Sebaiknya anggaran dialokasikan untuk alutsista [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
