--- In [email protected], "Ari Condro" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > On 4/3/06, aris solikhah <[EMAIL PROTECTED]> wrote:Mas Dede, aris pengen > tahu apa komentar mas Ulil terkait dengan blok Cepu yang jatuh pada Exxon > Mobil, Freeport, RUU revisi perburuhan, hutang Indonesia, jeratan IMF, > kedatangan Tony Blair, Rice, John Howard. Kira-kira apa ya pandangan beliau > mengenai ketiga tokoh tersebut. > > Apa solusi beliau mengenai masalah-masalah actual dan faktual di dunia > internasional maupun Indonesia? >
Mbak Aris, Saya juga pengen nanya sesuatu. Udah lama kepikiran, tapi gak sempet2 nulis imelnya. Anda bilang kalau dalam Khilafah Islamiyah (KI) maka tidak ada lagi batas administrasi negara, melainkan wilayah yg tunduk pada hukum SI. Anda juga selalu bilang kalau pemerintah RI sekarang sudah melanggar SI karena menyerahkan SDA ke pihak asing. Cepu misalnya, Freeport, dll. Saya melihat kontradiksi. Kalau katakanlah Cepu adalah milik bangsa Indonesia shg HARUS dinikmati oleh bangsa ID sendiri dan HARUS dikelola oleh Negara RI (through our beloved Pertamina), bukankah itu semua memakai batas juridis formal sbg yg kita kenal sekarang? Bukan pake SI? Ekstremnya, kalau RI dalam KI bersama misalnya Pakistan, dan Bangladesh (misal ya). Terus: - siapa yg harus mengelola Cepu? - kalau Cepu diserahkan ke perusahaan minyak Pakistan (kalo ada) bolehkah? - kalo Cepu dan ladang minyak RI lainnya aja gak cukup buat feeding RI yang oil hunger, bagaimanakah kalo Pakistan dan Bangladesh menuntut juga "demi kesejahteraan rakyat KI" ? Saya tidak ingin berdebat soal KI dan SI. Yang saya pertanyakan sebenarnya adalah klaim anda bahwa pemerintah salah karena membiarkan pengelolaan SDA ke pihak asing (non RI). Karena anda klaim kalau bukan Pertamina yg ngelola minyak-gas kita maka telah terjadi pelanggaran konstitusi baik UUD maupun SI. Semua HARUS dipegang langsung oleh BUMN. Hmmm.. ini yg saya gak setuju, karena menurut saya itu cuma CARA, yang penting tujuannya memaksimalkan benefit (termasuk intangible) buat RI. Jadi ada kasus dimana lebih baik dikelola BUMN, ada kasus lain dikelola swasta tetapi diregulasi pemerintah, ada kasus join, dst.. (case by case). Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana klaim anda tsb jika batas2 kenegaraan menjadi kabur karena adanya KI. Kesejahteraan siapa? negara mana? Klaim tsb berdasarkan asumsi negara RI yang sekarang.. berubahkah? kalau ya, artinya pemerintah bisa gak salah dong... (it's not a matter of who does the operation but rather about the money goes to whom). Terima kasih kalau bersedia menjawab. wassalam, fau *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
