http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/082006/16/0101.htm
Secara Ekonomi Banyak Rakyat Belum Merdeka
Kesenjangan Jadi Bom Waktu
JAKARTA, (PR).-
Secara ekonomi, masih banyak rakyat Indonesia yang belum merdeka karena
terkungkung dalam kemiskinan dan pengangguran. Memang secara makro, ada
perbaikan ekonomi dengan peningkatan pendapatan menjadi 1.300 dolar AS per
kapita per tahun. Namun, secara mikro tidak, karena yang terjadi justru
kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
BERSAMA kedua rekannya, Sobur (kanan), menyelesaikan pembuatan lingkaran
untuk dudukan hadiah "panjat bambu" (pengganti panjat pinang) di Jln. Dr.
Junjunan Bandung, Selasa (15/8). Dua hari menjelang peringatan HUT ke-61 RI,
pemesanan bambu untuk permainan khas tujuhbelasan itu mengalami peningkatan.
Dalam sehari mereka bisa menjual antara 5-10 set yang siap pakai. Satu panjat
bambu berdiameter 15 cm -20c m dengan panjang 7-8 meter, mereka jual berkisar
Rp 100.000,00 - Rp 120.000,00.* DUDI SUGANDI/"PR"
Kesenjangan tersebut harus mendapat perhatian serius. Jika tidak, kondisi ini
merupakan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa menjadi pemicu kerusuhan sosial,
yang pada akhirnya sangat merugikan secara nasional.
Demikian rangkuman wawancara "PR" dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dan pengamat ekonomi M. Fadhil Hasan, di
Jakarta, Selasa (15/8), berkaitan dengan HUT Kemerdekaan ke-61 RI.
Keduanya meminta agar pemerintah memerhatikan masalah pengangguran dan
kemiskinan. Sebab, percuma menggembar-gemborkan terjadinya perbaikan ekonomi
makro, tetapi masyarakat tidak merasakannya.
Sofjan mengatakan, tujuan kemerdekaan itu salah satunya adalah untuk kemakmuran
negara dan rakyat. Kenyataannya, saat ini masih banyak pengangguran dan
kemiskinan. "Kalau masih terus seperti itu (sudah 61 tahun merdeka), buat apa
merdeka kalau masih terus dijajah (secara ekonomi)," kata Sofyan.
Selain itu, Sofyan mengharapkan kalangan DPR tidak terlalu mempolitisir masalah
ekonomi. Sebab, jika hal itu yang terus terjadi, investor akan enggan masuk.
"Hampir 90 persen persoalan yang menyebabkan investor tidak mau masuk ke
Indonesia karena alasan dari dalam negeri sendiri," ujarnya.
Fadhil Hasan menjelaskan, tidak hanya orang miskin dan penganggur yang belum
merdeka secara ekonomi. Secara umum, bangsa Indonesia belum merdeka secara
ekonomi, karena masih banyak ketergantungan kepada pihak asing, terutama
menyangkut utang luar negeri.
Cita-cita mandiri secara ekonomi masih berupa angan-angan. Berbagai kebijakan
eko nomi yang diterapkan selama ini, lebih cenderung memerhatikan pihak asing,
ketimbang kepentingan dalam negeri. Kini, kesenjangan tidak hanya terjadi
antara yang kaya dan miskin, melainkan juga kesenjangan ekonomi antarwilayah,
antarsektor, dan antargolongan.
"Ke depan, kita harus berani menentukan cara sendiri, bagaimana agar dapat
mengandalkan potensi yang kita miliki. Dengan demikian, angka-angka kemiskinan
dan pengangguran diharapkan bisa segera berkurang," tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan kini mencapai 70
juta orang lebih dari total penduduk Indonesia. Ini bisa dilihat dari jumlah
penerima santunan langsung tunai (SLT), yang mencapai 19,2 juta kepala keluarga
(KK) dan kemudian dikalikan rata-rata dengan 4 orang.
Sedangkan total pengangguran terbuka adalah 10,4 persen dari total penduduk
atau sekira 11,1 juta. Belum lagi, pengangguran terselubung dan setengah
pengangguran, yang jumlahnya mencapai 40 juta orang.
Menurut Fadhil, dari angka-angka tersebut, pertumbuhan ekonomi yang
digembar-gemborkan pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan. Terjadinya
peningkatan PDB menjadi 1.300 dolar AS per kapita per tahun, seperti yang
dikemukakan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, justru memperlihatkan betapa
pemerintah telah menciptakan kesenjangan yang semakin melebar.
Sedangkan Sofjan menambahkan, jika dilihat dari angka-angka kemiskinan dan
pengangguran, pemerintahan SBY-JK belum banyak menyelesaikan persoalan bangsa
sebagaimana mereka janjikan sewaktu kampanye Pilpres dulu. "Banyak persoalan
nonekonomi yang diselesaikan, seperti Aceh, politik lebih stabil, kebebasan
pers. Ini kita anggap sesuatu yang positif sesuai janji ketika kampanye.
Tetapi, untuk urusan ekonomi, fiskal, dan infrastruktur, tidak banyak yang
menggembirakan," katanya.
Berbeda tafsiran
Sementara itu, pengamat ekonomi asal Kota Bandung, Prof. Sidik Priadana, M.S.,
mengakui, persoalan kemiskinan masih menjadi perdebatan beberapa kalangan,
karena memiliki tafsiran berbeda-beda. Misalnya, besaran angka salah satu
indikator yakni income per kapita (pendapatan per kapita)--yang bisa
menggambarkan salah satu kondisi kemiskinan, karena terkait kemampuan daya beli
masyarakat.
Menurut Sidik, beberapa waktu lalu pemerintah pernah menyebutkan bahwa
pendapatan per kapita/tahun Indonesia sudah mencapai 1.500 dolar AS. Kemudian,
baru-baru ini Bank Dunia menyatakan Indonesia sebagai lower middle income
country dengan pendapatan per kapita sebesar 781 dolar AS sampai semester
I/2006.
"Tapi, kalau dihitung pendapatan per kapita kita secara net bisa 781 dolar AS.
Pasalnya, sebagian besar hasil GDP kita dinikmati oleh para investor asing
terutama dalam penguasaan impor bahan baku produksi," tutur Ketua Lembaga Pusat
Penelitian Pengkajian Ekonomi (LP3E) Kadin Jabar ini.
Sidik mengakui, sebenarnya yang menjadi kunci utama dalam menekan kemiskinan,
terutama dari sisi ekonomi adalah kemampuan kita untuk mendorong investasi.
Dengan meningkatnya daya saing investasi, maka akan membuka lapangan pekerjaan
dan pada gilirannya menambah pendapatan masyarakat. "Selain itu, tidak kalah
pentinganya adalah meningkatan produktivitas tenaga kerja," katanya.
Jika pendapatan bertambah, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat bisa
meningkat. Namun, kenaikan pendapatan itu saja tidaklah cukup karena beberapa
faktor kondisi ekonomi dapat memberatkan daya beli masyarakat, yakni tingkat
inflasi. "Kalau inflasi naik, tentu kemampuan untuk menikmati pendapatan akan
berkurang," tuturnya.
Menjawab upaya untuk mendorong daya saing investasi, Sidik mengakui, hal itu
merupakan tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator. Hingga sekarang
misalnya, UU Investasi masih belum ada. "Intinya, bagaimana sekarang pemerintah
mampu menciptakan insentif regulasi di bidang investasi, yang nantinya akan
menciptakan lapangan kerja, mendorong pendapatan masyarakat, dan akhirnya bisa
menekan jumlah penduduk miskin," ujarnya. (A-68/A-75)*
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
