Wartawan Bodoh "kecipratan" lumpur panas Lapindo Brantas
Kocap Kacarita
Maaf, mohon tidak emosi dulu. "Wartawan Bodoh" - disingkat WB - adalah
sekadar email account di Yahoo yang lagi "dikejar-kejar" oleh moderator sebuah
milis bernuansa jurnalisme untuk menunjukkan identitas aslinya. Karena hingga
tenggat waktu yang ditentukan WB tak juga mengaku, ditendanglah WB dari milis
tersebut. Agaknya Pak Mod yang berinisial FG tersebut tersinggung dan merasa
dilecehkan oleh WB.
Akhirnya, si moderator yang marah hingga ke ubun-ubun tersebut kasih
ultimatum. Ia akan melakukan razia besar-besaran di milisnya: barang siapa
menggunakan email ID "asal-asalan" akan dipecat! Dia tak peduli kalau ada
yangmencapnya otoriter, seperti pernah terjadi sebelumnya.
(Lho kok dipecat? Memangnya pak mod ngasih gaji bulanan buat para
anggota milisnya? Razia? Lho kok mirip aksi FPI? Kalau pasca razia
lalu milisnya jadi tambah sepi gimana dong?)
Sebagai catatan, sekira setahun lalu, aku sendiri pernah jadi korbannya,
walau sudah pakai ID beneran - radityo_dj at yahoo dot com. Aku cuma
bilang: "Gak patheken ora melu milismu."
Milister lain yang juga pernah ia singkirkan adalah Sato Sakaki - mungkin
bukan nama asli - dengan alasan materi diskusinya terlalu panas membara,
membuat Tiara Sarita alias Magdalena, Nayla Rachman dan lainnya, gelagapan
dibuatnya.
Siapa sebenarnya WB?
Pada sebuah postingannya, WB mengaku sebagai seorang buruh yang mengais
rejeki pada salah satu media. Sembari ia berharap, "Semoga kesejahteraan saya
'mangkin' meningkat setelah mengalirnya lumpur-lumpur itu. Kalau iya, saya
berdoa semoga ada lagi semburan lumpur di negara kita."
WB menggunakan email address: wartawanbodoh at yahoo dot it, alias pakai
Yahoo versi Italia: Chiacchiera con i tuoi amici in tempo reale! Tapi apa
benar dia wartawan yang bodoh? Aku rasa tidak. Tak ada wartawan yang
bodoh, semuanya pinter-pinter kok. Jadi yang merasa berprofesi
sebagai wartawan tak usah tersinggung. Mungkin sang pemilik alamat
email itu orangnya malahan rendah hati, sopan, dan tak mau menyombongkan diri.
Daripada dia pajang nama "Wartawan Hebat", "Wartawan Perkasa" atawa
"Wartawan Bijaksana", tapi ternyata tak sesuai kenyataan, nanti malah
dicela khalayak ramai.
WB dan Lapindo Brantas
Anda mungkin bingung: "Apa hubungan antara lumpur Lapindo Brantas dan
Wartawan Bodoh?" Gara-garanya sih sepele. Dari diskusi soal lumpur
Lapindo Brantas di milis itu, tiba-tiba Pak Mod-nya mencecar WB agar
memberikan identitas aslinya.
Dari hasil lacakanku di milis tersebut, pertama kali WB memposting
artikel dari detikcom berjudul "Lumpur Lapindo Mengalir Sampai ke Koran" pada 9
Agustus 2006 lalu. WB bikin subyek: "Lumpur Nikmat dari Lapindo.."
Di akhir artikel, ia kasih catatan pendek: "Amplopkah ini??? Itu saja
pertanyaan saya.."
(Catatan: aku menggunakan email account bizzcomm at lycos dot com untuk
bisa mengakses milis itu via web, tapi tidak pernah ikut nimbrung berdiskusi
dengan email account tersebut)
Entah kenapa, entah 'kesambet' setan mana, tak ada angin tak ada hujan, Pak
Mod lalu menuding bahwa WB = Radityo Djadjoeri. Lho kok?
FG posting ke milisnya dengan subyek:
"CASE CLOSED - WartawanBodoh = Radityo Djadjoeri"
dengan bumbu:
Radityo memakai nama samaran untuk melanggan beberapa milis, termasuk
salah satunya milis jurnalisme di bawah ID WARTAWAN BODOH.
Dalam postingannya FG menduga bahwa WB berprofesi sebagai konsultan
humas, bukan wartawan. Lalu ia hubungkan itu dengan keberadaanku. Sumpah
pocong, aku sama sekali tak minat dengan Lapindo, cuma sedih saja membaca kasus
yang berdampak amat buruk itu.
FG juga membeberkan IP address sbb:
Radityo Djadjoeri
66.218.66.218
WartawanBodoh
66.218.67.35
Aku jelaskan, bahwa aku menggunakan server Indosat, dan itu dipakai
oleh ratusan ribu umat manusia di Republik ini. Setelah aku bantah via
japri, kemudian FG sedikit melunak:
-------------------------------------------------
Dalam membuat keputusan kami bisa salah. Wartawanbodoh juga mungkin
bukan Radityo. IP Address bukan "alat bukti" yang sepenuhnya realiable
juga, tapi kami mencoba mengeceknya dengan pola-pola postingnya......
Dengan ini saya tidak ragu-ragu memecat WARTAWANBODOH, bahkan jika
orang menyebutnya tindakan otoriter.
salam
FG
Moderator
-------------------------------------------------
Setelah aku jawab lagi di milis PANTAU, ia kemudian menurunkan "tone"
tudingannya:
Tentang member Jurnalisme bernama wartawanbodoh, saya mungkin telah membuat
kesalahan. Dia bukan Radityo. Saya terlalu cepat menyimpulkan. Tapi, dia memang
kami pecat karena menolak mengungkap nama asli, jadi bukan karena dia Radityo
atau bukan.
Sayangnya, pernyataannya tersebut tak ia posting di milis yang
dimoderatorinya. Namun, aku tetap menunggu dan menunggu, semoga ia bisa
bersikap gentle....
Wah, lagi-lagi aku kena getahnya, eh kena cipratan lumpurnya.........
Entah salah makan obat atau apa, sepertinya FG menyimpan dendam membara, walau
kita belum pernah saling bertatap muka.
Salam,
RD
Runtutan diskusi tentang Lapindo Brantas
Berikut sebagian hasil diskusi tentang Lapindo Brantas yang berhasil
aku pantau dari milis tersebut:
__________________________________________________________________
Posted by: Agung Sedayu
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
YM: sedayu79
Date: Wed Aug 9, 2006 9:45 pm (PST)
Orang bilang itu bukan amplop, itu iklan, membeli space untuk dipasang
gambar atau tulisan yang isinya sesuai dengan harapan pengiklan. Uang
yang diberikan Lapindo ke media-media itu merupakan penukar jasa
produksi, distribusi plus hegomoni ke pembaca. dan selama ini itu sah
dilakukan.
Tapi kemudian apa bedanya dengan seorang wartawan yang meliput berita
kemudian dikasih uang dengan dalih dana trasport? sebagan bilang itu
amplop, haram, lho kok timpang?
__________________________________________________________________
Posted by: Sirikit Syah
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
YM: sirikitsyah
Date: Thu Aug 10, 2006 7:33 pm (PST)
Salam,
1) Seorang wartawan Surabaya Post menolak "pendekatan
pribadi" dari Lapindo -tentu dengan sejumlah uang- dan
menyarankan Lapindo berurusan dengan perusahaan.
Wartawan yang seperti ini sudah langka. Ini bedanya
"wartawan amplop" dan "iklan perusahaan". Wartawan
amplop akan menikmati uang sendirian, iklan perusahaan
akan membuat income perusahaan bertambah yang erat
kaitannya dengan kesejahteraan semua karyawan.
2) Surabaya Post baru setuju memasang iklan pada
detik-detik terakhir (Rabu malam). Pemasang iklan
mengatakan, bila SP belum sepakat, iklan di koran lain
terpaksa harus ditunda juga karena ini harus
bersama-sama.
3) SP sangat membutuhkan uang -belum BEP di tahun
ketiga dan sedang berusaha kerasa untuk bertahan-
sehingga salah satu cara kompromistis adalah dengan
bertahan pada "harga tertentu" yang nyaris membuat SP
ditinggalkan (maklum, koran beroplah kecil). Kata
pimpinan, "Kita sangat butuh iklan. Tapi kali ini,
bukan kita yang berkepentingan. Mereka/Lapindo lebih
berkepentingan."
4) Setelah terjadi kesepakatan pemuatan iklan antara
pemasang dan perusahaan, kami di redaksi memutuskan,
iklan tidak ada pengaruhnya pada pemberitaan kami. SP
salah satu koran yang memuat lumpur Lapindo di halaman
satu setiap hari! Kebanyakan HL! (belakangan diselingi
perang Lebanon). Ini telah berlangsung hampir dua
bulan. Koran lain mungkin telah bosan dan memindahkan
isu ini ke halaman dalam atau belakang.
5) Bukannya sok idealis, SP mempertahankan isu Lumpur
Lapindo di halaman satu lebih pada pertimbangan misi
kami sebagai koran lokal (berita lokal yang bernilai
proximity lebih penting daripada berita nasional yang
jauh urusannya dengan kehidupan orang Jatim
sehari-hari).
Bagaimanapun, terimakasih atas sentilannya perihal
"kebijakan perusahaan media menerima iklan dari
perusahaan yang bermasalah dan menyengsarakan rakyat".
salam,
sirikit
__________________________________________________________________
Posted by: Farid Gaban
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
YM: faridgaban
Date: Fri Aug 11, 2006 2:00 am (PST)
Sirikit dan teman-teman,
Tema seperti ini akan banyak bermunculan dan akan semakin banyak.
Menarik untuk didiskusikan. Satu hal saya setuju Sirikit: berita
berbeda dari iklan, harus dianggap berbeda dan memang sudah semestinya
berbeda.
Surabaya Post sudah benar meminta Lapindo berurusan dengan bagian
iklan, bukannya dengan wartawan.
Dalam dunia pers sudah lama diperdebatkan tentang "prinsip pagar api"
(yang belakangan banyak digaungkan kembali oleh Andreas Harsono dari
Pantau) dan pemisahan ketat antara redaksi dan usaha (seperti
pemisahan agama dari negara).
Sejauh ada pemisahan seperti itu, menurut saya, sudah cukup. Sirikit
tak perlu risau tentang adanya dilema moral/etik dalam kasus iklan
"Lumpur Panas Lapindo".
Ini berbeda dengan kasus amplop atau suap yang sudah sering
dibicarakan di sini.
[Lain halnya jika Anda meminta reporter/wartawan di lapangan untuk
mencari iklan dan menerima iklan. Ini sudah melewati batas.]
Iklan/advertorial ala Lapindo Brantas akan makin banyak di masa
mendatang. Trend seperti ini sudah dimulai dengan sedikit "gegap
gempita" lewat iklan Freedom Institute mendukung pencabutan subsidi
bahan bakar di Kompas tahun lalu.
Saya sedikit berbeda pendapat dari beberapa teman yang kala itu
mengkritik Freedom dengan mengatakan "kaum cendekiawan" tidak
semestinya membuat iklan. Saya juga sedikit berbeda pendapat dengan
teman yang mengecam Kompas karena mau memuatnya.
Menurut saya, tidak ada yang salah lembaga/perusahaan membuat iklan
mendukung atau menolak suatu kebijakan pemerintah (seperti dalam kasus
Freedom), atau membela posisinya di hadapan publik (kasus Lapindo
Brantas). Tidak salah pula media memuatnya, sepanjang tidak
mempengaruhi kebijakan editorial.
Kritik saya pada iklan Freedom adalah tentang substansi isi iklannya
yang, menurut saya, berisi kebohongan.
Hampir semua iklan memiliki motif persuasi, membujuk, dan dalam
derajat tertentu "berbohong". (Misalnya shampo yang bisa membuat
setiap perempuan begitu percaya diri sehingga bisa bersilat
mengalahkan sejumlah pria).
Iklan Freedom berbohong lebih serius: bahwa pencabutan subsidi bahan
bakar akan meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan ini kebohongan serius
karena "produk" yang dibicarakan bukan barang konsumsi pribadi,
melainkan kebijakan publik yang memiliki dampak sangat luas.
Meski begitu, saya tetap beranggapan Freedom punya hak untuk
"menipu"--dan kita bisa menilai kualitas intelektual mereka. Dan tetap
menilai Kompas tidak keliru memuat iklan itu sepanjang kebijakan
editorialnya tidak terpengaruh.
Secara umum, media boleh memuat iklan yang seperti apapun, meski di
kalangan pengiklan sendiri sebenarnya ada etika dalam pembuatan iklan.
(Misalnya tak boleh berbohong).
Namun seperti dalam kasus sekularisme (pemisahan agama dari negara),
pemisahan editorial-usaha pun tidak selamanya mudah. Tidak selamanya
kita bisa membuat pemilahan yang sangat jelas. Dan tidak selamanya
kita bisa menemukan jawaban benar-salah, kecuali apakah masing-masing
media merasa nyaman dengan pilihannya memuat atau menolak suatu iklan.
Meski semua iklan bisa dimuat, tiap media bisa pula memiliki kebijakan
yang khas, untuk menolak jenis iklan tertentu (beberapa media,
misalnya menolak iklan rokok). Ini lebih merupakan kebijakan
perusahaan ketimbang kebijakan editorial--dua hal berbeda jika kita
bisa memisahkannya.
salam,
Farid Gaban
__________________________________________________________________
Posted by: Wartawan Bodoh
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
YM: wartawanbodoh
Date: Fri Aug 11, 2006 2:00 am (PST)
Mbak Sirikit,
Saya menganggap munculnya iklan Lapindo serentak di berbagai media
nasional dan lokal Jawa Timur perlu dikritisi. Sebab, ini berkaitan
dengan seberapa jauh sebuah media menjaga independensinya. Mungkin
akan lebih baik jika ada yang mencoba meneliti sejauh mana kadar
pemberitaan media-media yang kecipratan 'lumpur nikmat' itu. Bagaimana
sikap mereka sebelum dan sesudah menerbitkan iklak tersebut.
Bukan apa-apa. Soalnya saya punya pengalaman agak kurang mengenakkan
yang berkaitan dengan isu Lapindo 'the truly kuala lumpur' itu.
Beberapa waktu lalu, sekitar bulan Juni, kalau tidak salah, saya
pernah dihubungi seseorang yang saya tahu betul dia itu orang dekatnya
JK. Dia meminta agar saya membantu menetralisir isu
Lapindo, lebih tepatnya melokalisir agar isunya tidak merembet pada
pelengseran Ical , Pak Menko kita itu. "Soal budget, gampang.
Ical sudah menyediakan dana cukup besar," begitu kata dia waktu itu.
Saya katakan: "Wah anda keliru orang, mas. Saya ini bukan apa-apa.
Hanya buruh kecil di industri media. Walau anda mau kasih saya 1
miliar pun saya tidak mungkin bisa. Kalau anda mau, anda lobby
sendiri tuh pimred saya dan pimred media-media lain. Masak, saya yang
cuma wartawan biasa, ngomong yang nggak-nggak sama pimred."
Saya lantas bertanya: "Apa JK punya kepentingan melindungi Ical?
Kalau iya, apa pasal?"
Dia katakan, Ical itu lumbungnya Partai Gol...
Bukan karena saya tidak mau duit sebegitu banyak. Tetapi saya sadar
diri lah. Tidak mungkin saya melakukan 'pekerjaan besar' seperti itu.
Saya tidak tahu, setelah itu apakah kemudian dia melakukan pendekatan
pada pimpinan-pimpinan media atau tidak. Yang jelas, Rabu lalu
'lumpur nikmat' itu sudah mengalir ke mana-mana.
Saya tidak menutup mata dengan keberadaan media yang berusaha keras
bertahan di tengah ketatnya persaingan industri jurnalistik kita.
Setiap media tentu memiliki kebijakan tersendiri untuk menerima atau
menolak (?) iklan tertentu. Toh, itu juga pada akhirnya bertujuan
untuk lebih mensejahterakan karyawan dan wartawannya agar tidak lagi
tergiur amplop yang bertebaran di mana-mana.
Hanya saja dan anehnya, ketika si pemasang iklan mengatakan jika satu
media saja tidak setuju, maka iklan di koran lain ditunda, sebenarnya
ada apa di balik semua itu? kok sebegitunya?
Anggap saja, saya percaya dengan sikap SP dan media-media lain, yang
menegaskan bahwa iklan tersebut tidak akan berpengaruh dengan materi
pemberitaan selanjutnya. Kita tunggu..
Mari kita lihat, bagaimana esok, Kompas, Jawa Pos, Rakyat Merdeka,
Republika, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Koran
Tempo, Surabaya Post, dll memberitakan 'kolak lumpur' Lapindo ini.
Ada nggak yang berani, sekali lagi, menyentil bapak menteri kita yang
satu ini untuk mundur? Atau jangan-jangan besok ada iklan lagi dari
Freedom Institute?
Best Regard
Wartawan Bodoh,
Buruh yang masih mengais rejeki pada salah satu media.
Semoga kesejahteraan saya 'mangkin' meningkat setelah mengalirnya
lumpur-lumpur itu. Kalau iya, saya berdoa semoga ada lagi semburan
lumpur di negara kita.
__________________________________________________________________
Posted by: Moh Samsul Arifin
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
YM:
Date:
--- arya jember <[EMAIL PROTECTED]> ha scritto:
Yang pasti, saya yakin dengan pesimisme Tim Independen dan ahli geologi
bahwa penuntasan lumpur panas Lapindo menuju Game Over. Jadi, semburan itu tak
akan dapat ditahan--bahkan andaipun Kolam Penampung terus ditambah atau lumpur
yang mengandung 70 persen air itu dibuang ke Sungai Porong dan kemudian ke laut
(kalau gak salah Selat Madura).
Taksiran kasar saja, setiap hari tak kurang 50 ribu lumpur menyembul dari
sumur Lapindo itu. Jika keluaran itu konstan, maka sampai hari ke-75 sudah
3,75 juta meter kubik lumpur merendam 135 hektar lahan di sekitarnya.
Tahukah anda, jika materi sebanyak 3,75 juta meter kubik itu disiramkan ke
Kota Depok, maka seluruh daerah yang dipimpin Nurmahmudi Ismail akan
tergenang lumpur SETINGGI 1,82 centimeter.
Materi itu juga cukup untuk menenggelamkan 3-4 kali kawasan Monas (100
hektare) dengan KETINGGIAN LUMPUR 1 METER!
Sekarang, yang harus dilakukan--saya setuju dengan rumusan Cak Nun di
Kenduri Cinta (TIM Jakarta, 11 Agustus 2006) bahwa seluruh warga yang
ada di Porong dan sekitarnya harus DIRELOKASI. Dengan banyak cara;
1. Bedol desa, memindahkannya di daerah sekitar Surabaya atau Sidoarjo.
2, Transmigrasi ke Kalimantan. Atau
3. Meminta (seluruh Pemkab di Jatim) untuk menerima tak kurang 8 ribu warga
korban tersebut. Ini pernah
terjadi, ketika korban kerusuhan Madura-Dayak beberapa tahun lalu disebar
ke beberapa kabupaten.
(Di Jember, ada seorang kerabat yang menerima korban kerusuhan itu sebagai
tenaga kerja!)
Penyelamatan Warga adalah utama. Namun, harus
diperhitungkan aspek budaya dan sosial-ekonomi untuk melakukannya. Pasalnya,
sejauh yang tampak dalam pemberitaan, masih ada warga di Siring yang menolak
untuk mengungsi apalagi Jebol Desa. Karena itu, perlu informal leader entah
kiai atau pun KIAI KANJENG/Cak Nun--yang tanpa publikasi media telah membuatkan
40-an rumah untuk warga Bantul sana--agar warga bisa legawa dan sudi berpisah
dengan KENANGAN dan MASA LALUNYA.
Sebelum itu, yang kedua, GANTI RUGI kepada warga yang dijanjikan --entah
dengan mendesak LAPINDO--haruslah diberikan kepada warga yang menjadi korban
itu. Di sini perlu dicermati agar ganti rugi itu tidak dimasukkan sebagai
komponen Cost Recovery--taktik yang ditaksir digunakan ExxonMobile dalam
eksplorasi Blok Cepu--oleh PT LAPINDO BRANTAS. Sebab, cara ini hanya membebani
APBN dan itu berarti rakyat juga yang menanggungnya!
Dan TERAKHIR, proses pidana terhadap direksi PT LAPINDO dan rekanan mereka
harus terus berlangsung. Pernyataan Bagir Manan bahwa mencari tersangka tak
perlu dilakukan ketika telah dilakukan ganti rugi kepada korban SANGAT
MENYESATKAN. Karena itu harus DITOLAK.
Proses mediasi atau ganti rugi seperti dilakukan PT NEWMONT MINAHASA RAYA
dalam kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat tak
boleh menjadi model. Kalau itu diterapkan, kita tak lebih pro kepentingan
pemegang KAPITAL. Enak banget Bakrie yang sekarang kaya raya tak menanggung
dosa atas kasus Lapindo, karena mereka sanggup membayar GANTI RUGI kepada warga
masyarakat. Apapun, apalagi lokasi penambangan PT LAPINDO BRANTAS di tengah
perkampungan warga harus dibawa ke PENGADILAN.
Salam,
Moh Samsul Arifin
__________________________________________________________________
Posted by: Wartawan Bodoh
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
YM: wartawanbodoh
Date: Tue Aug 15, 2006 5:41 am (PST)
Setuju...setuju...setuju..semua.
Hanya saja, masalahnya presiden kita yang satu ini
orangnya safety taking leadership. Senyumnya hanya
manis dan cantik di televisi.
Kalau sudah ada masalah, tidak mau ambil risiko.
maunya main aman saja. dibiarkan saja. eh, ujug-ujug
bawa duit Rp 1 miliar, entah dari mana duit itu
berasal. Sekarang mau apa lagi dia?? Mau apalagi si
ical?? mau apalagi si JK??
Terlalu banyak solusi instan yang diberikan pemerintah
dan Lapindo. Bosen aku....
Duit ganti rugi untuk kontrak rumah setahun lah,
inilah, itulah..bosen aku...pusing aku...
hanya satu harapan saya: semoga hikayat cak pindo ini
menjadi inspirasi si burung merak WS Rendra.. siapa
tahu bisa jadi puisi atau diangkat menjadi lakon di
pentas teaternya. Siapa tahu setelah mendapat
penghargaan, Rendra bisa membujuk ical jadi aktor
utama dalam lakon cak pindo..
(oya..ada yang punya no kontak WS Rendra dan Arif
Budiman? saya mau ngobrol-ngobrol dikit)
__________________________________________________________________
---------------------------------
Want to be your own boss? Learn how on Yahoo! Small Business.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
