Kemunculan BHMN tidak lepas dr escape strategy pemerintah yg ingin mengurangi beban APBN. Seharusnya PT sebagai sebuah perusahaan bukannya memebebankan biaya oprasionalnya kapada konsumennya (mahasiswa) seharusnya dengan BHMN justru menjadi ajang kompetisi berebut riset dgn bekerjasama dengan institusi luar shg menggenjot pemasukan. Kalo PT mensolusikan peningkatan pemasukan dengan gencar2nya menaikkan tarif kuliah & mendirikan mall saya melihatnya sebagai kebodohan kaum intelektual yg berjiwa kapitalis.
untuk penentuan ranking: wah denger gosip darimana mba?? saat saya ikut tim untuk merumuskan indikator penilaian kompetensi PT di Indonesia (bukan untuk meranking PT) yang akn digunakan sekjend DIKTI & DPPKPM DIKTI kami mengambil acuan antara lain asiaweek dan guardian uk. kualitas PT dinilai dr proses input (kualitas mahasiswa yg diterima)-proses-output(kualitas lulusan), dan dalam proses ada banyak komponen penunjang proses (proses belajar, kualitas dosen, performa keuangan, fasilitas kuliah, performa research). BAN PT juga melakukan penilaian untuk akreditasi dengan indikator2 yg kurang lebih sama. Silahkan browsing sendiri kriteria2 yg digunakan untuk meranking PT di diknasnya canada, amerika or ausy: BAN PT: http://dikti.go.id/ (masuk ke Badan Akreditasi Nasional) sekjend dikti: http://si.dikti.go.id/kinerja_rincipt/dirpt.php guardian: http://education.guardian.co.uk/universityguide2005/0,, 1455246,00.html asiaweek: http://www.asiaweek.com/asiaweek/features/universities2000/ schools/multi.overall.html (lihat kriterianya dibawah list PT) Semoga bermanfaat --- In [email protected], aris solikhah <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Dear All, > HAri ini saya membaca sekilas Humaniora Kompas, mendebarkan rasanya membayangkan nasib masa depan Perguruan Tinggi (PT) Indonesia. Akankah pendidikan tinggi makin sulit diraih oleh putra-putri kita? > > > Dalih internasionalisasi atau dalih mutu perguruan tinggi Indonesia yang tidak masuk dalam 100 besar terbaik dunia, kita perlu memprivatisasi? ataukah saya salah menyimpulkan apa yang dimaksud dengan privatisasi PT? CMIIW > > Saya pernah mendengar, salah satu kriteria penilaian 100 PT terbaik dunia diantaranya adalah jumlah mahasiswa luar negeri yang kuliah di sebuah PT minimal 30 persen dan kriteria lain adalah nominal SPP (biaya kuliah) yang sangat mahal. Bila ini benar maka, kapan pun sulit PT Indonesia masuk dalam 100 terbaik dunia. Bukan karena kualitasnya kurang bermutu, tapi kriterianya yang mungkin sulit terjangkau. Apakah ini disengaja atau tidak? > > Adakah kaitannya BHP dengan proyek World Bank- IMHERE-DIKTI? > > > Salam prihatin Masa depan Pendidikan Indonesia, > > Dari orang yang Sayang Ama almamaternya. > ____________________________________ > > http://www.kompas.com/ > > Baca: > > BHP Identik Kapitalisme > Privatisasi Pendidikan Cenderung Abaikan Keadilan Sosial > Jakarta, Kompas - Sama halnya dengan layanan kesehatan, sektor pendidikan pun hendaknya dianggap sebagai hak dasar bagi setiap warga negara di mana pemerintah wajib memenuhinya. Jika model pelayanan di sektor tersebut sudah terjerumus pada privatisasi, taruhannya adalah pada generasi penerus bangsa. > "Privatisasi itu memang berangkat dari konsep liberalisme dan kapitalisme, di mana model pelayanan sudah membidik segmen tertentu demi perputaran modal," kata Eko Prasojo, guru besar administrasi publik dari Universitas Indonesia, Kamis (5/10) di Jakarta. > Oleh karena itu, dia menyarankan agar model pelayanan publik untuk hak-hak dasar warga negara lebih pantas dibenahi dengan modernisasi ketimbang privatisasi. Ini dimungkinkan karena modernisasi lebih mementingkan layanan yang efisien tanpa mengabaikan kondisi sosial ekonomi sebagian besar masyarakat. Adapun privatisasi lebih berorientasi pada penghasilan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. > Ia mengingatkan, jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla serius menargetkan perbaikan indeks pembangunan manusia (human development index/HDI), Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) hendaknya jangan sampai terjerumus ke liberalisasi dan kapitalisasi. > Sebagai alternatif untuk model BHP, Eko menawarkan konsep badan layanan umum (BLU), seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 67 UU tersebut menyebutkan bahwa BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. > Secara terpisah, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Peningkatan Pendidikan Indonesia Ading Sutisna berpendapat, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang transparan dan akuntabel di tingkat satuan pendidikan, yang lebih dibutuhkan adalah BHP berpola public private partnership (PPP/kemitraan antara pemerintah dan masyarakat), bukan privatisasi atau penswastaan. > "Pola ini lebih sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah harus menuangkan dan menjabarkan apa yang telah diamanatkan pasal-pasal tersebut dalam RUU BHP," katanya. > Agar pengelolaan satuan pendidikan tidak terjerumus praktik free fight liberalism (semena-mena), khusus untuk satuan pendidikan yang modal dasarnya berasal dari pemerintah, Ading menyarankan pemerintah menetapkan biaya pendidikan (unit cost) berdasarkan hasil akreditasi atau wilayah di mana satuan pendidikan berada. > Ading menegaskan, pemerintah harus membangun sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan sosial. Bagi yang mampu harus membayar. Bagi yang tidak mampu, pemerintah wajib memberinya beasiswa. Jika keuangan negara memungkinkan, beasiswa bisa saja diberikan untuk seluruh peserta didik. > "Besarnya disesuaikan dengan unit cost yang telah dipatok," tutur Ading. (NAR) > RUU BHP: Kebijakan Positif untuk Pacu Daya Saing > > > BANDUNG, KOMPAS- Kebijakan otonomi kampus yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dipandang oleh kalangan perguruan tinggi swasta sebagai sebagai kebijakan positif. Selain meningkatkan efisiensi dan kinerja lembaga, otonomi kampus yang dikelola secara kolegial di PTS justru bisa meningkatkan daya saing PTS dengan PTN. > "Saya pikir, RUU BHP itu bagus adanya. Dalam rangka otonomi kampus, sebuah perguruan tinggi tentunya harus punya pengelolaan dan manajemen yang efisien. Melalui otonomis kampus, PT dikondisikan untuk merubah manajemen pengambilan keputusannya sehingga bisa lebih cepat tetapi tetap akurat," ujar Pius Suratman Kartasamita, mantan Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Senin (2/10). > Diakui Pius, dari kacamata kebijakan universitas, keberadaan yayasan selaku pengelola perguruan tinggi swasta selama ini sangatlah dilematis. Di satu sisi, yayasan menjadi penyokong utama pendanaan termasuk manajemen sumber daya manusia. Namun, di sisi lain, keberadaannya secara tidak langsung dirasa kerap membatasi ruang lingkup kebijakan kampus. > "Saya berpendapat, rektor semestinya perlu diberi wewenang lebih untuk menjalankan tugas yang diembannya. Jadi, tidak sebatas akademik. Meski demikian, wewenangnya bukanlah asal besar. Melainkan, birokrasinya saja yang dipermudah. Untuk itu, hubungan kerja internal baik antara pengurus yayasan, senat dan pimpinan universitas haruslah dipermudah," ujarnya. > Dikonfrimasi dalam kesempatan yang sama, Rektor Unpar yang baru Cecilia Lauw Giok Swan mengatakan, Unpar masih memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengantisipasi disahkannya RUU BHP dengan melakukan perubahan struktur organisasi. Namun, perubahan struktur organisasi itu diharapkannya hanya terjadi di tubuh senat universitas dan pengurus yayasan agar tidak mengganggu kinerja akademik. > Diminat pendapatnya mengenai opsi-opsi yang akan dipilih pihak yayasan apakah akan meleburkan diri atau menunjuk lembaga teknis baru, Ketua Umum Pengurus Yayasan Unpar Prof Kusbiantoro menjawab, "Secara prinsip, kami siap dan tidak ada masalah dengan opsi manapun. Itu sudah kami antisipasi dari awal. Namun, secara kelembagaan, karena masyarakat kampus ini sifatnya kolegial, putusan akhir harus dibahas bersama," ujarnya. > Dorong daya saing > Terkait persoalan ini, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta wilayah Jawa Barat Didi Turmudzi menegaskan, keberadaan RUU BHP sebetulnya tidak akan menjadi masalah bagi yayasan maupun eksistensinya. Selama, itu dilandasi prinsip kolegialitas dan tidak didasari kepentingan individu pengelola yayasan. > "Kalau yayasannya milik indivindu, itu bisa jadi persoalan. Ada baiknya, opsi-opsi itu dirundingkan secara bersama dengan menurunkan ego masing-masing. Untuk memilih opsi, ada baiknya jika disesuaikan dengan AD/RT (statuta) masing-masing PT. Jadi, dipilih yang paling relevan dan memungkinkan," ucap Rektor Universitas Pasundan ini. > Keberadaan RUU BHP, tambahnya, justru bisa memberi keuntungan bagi PTS. Dicabutnya subsidi khusus pendidikan bisa mendorong daya saing PTS terhadap PT Negeri. Apalagi, PTS, terutama yang besar, sudah terbiasa mandiri untuk mencari sumber-sumber keuangan.(jon) > > > > Baca Juga Proyek IMHERE DIKTI: > > http://www.imhere-dikti.net/imhere_files/downloads/BAB-II. pdf#search=%22imhere%20dikti%2 > > The great job makes a great man > pustaka tani > nuraulia > > > --------------------------------- > Stay in the know. Pulse on the new Yahoo.com. Check it out. > > [Non-text portions of this message have been removed] > *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
