Bung Edo, Memang itu sudah standar instansi pemerintah. Sepertinya pembangunan masjid/mushola itu sudah dianggarkan secara nasional. Jangan heran kalau masjid/mushola nongol dimana-mana.
Tak peduli ada yang mau sholat disana atau tidak. Jadi itu sebenarnya mubazir, dan cuma jadi ajang korupsi birokrat yang kongkalikong dengan pemborong. Untung umat pemeluk agama lainnya tidak cemburu..:)) Contoh gamblangnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di situ dibangun mushola yang megah, di tengah rerindangan hutan karet. Jadi yang sholat disana kebanyakan yang arwah-arwah para pahlawan...:)) Padahal di sekeliling TMP tersebut sudah banyak masjid/mushola...mana dekat kantor PKB pula. ----- Original Message ----- From: edogawa2000 To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Sunday, December 02, 2007 8:59 AM Subject: Re: [zamanku] Kalau sudah mayoritas, diskriminasi juga deh. Apa Cakap!! WORST! Heran, padahal waktu saya tugas di jayapura, mesjidnya cukup sering ditemui. Tapi memang yg sholat jarang. Rata rata hanya pegawai negri. On 12/1/07, sFe <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Umat Islam di Papua mengalami diskriminasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) > setempat. Pasalnya, pemda setempat telah mengeluarkan peraturan daerah > (perda) yang hanya mengakomodasi kepentingan pihak Kristen (Protestan dan > Katholik). > > "Banyak pasal krusial yang ada pada perda ini. Misalnya, pada pasal 25 (1) > dengan tegas disebutkan, "Warga asli Papua dalah Kristen. " Demikian pula > pada ayat 2 dikatakan, "Nilai-nilai yang diakui dalam aspek budaya, busana, > dan agama adalah Kristen, " ujar Wahyuddin, peneliti dari Hizbut Tahrir > Indonesia dalam diskusi terbatas sejumlah ormas Islam di Kantor Dewan Dakwah > Islamiyah Indonesia, akhir pekan kemarin. > > Pemda setempat, katanya, juga tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada > umat Islam untuk melakukan ibadah dengan bebas. "Setiap kantor dan orang > yang mau ibadah harus izin pemda dan masyarakat adat (Kristen). Akibatnya, > sulit bagi orang Islam di sana mendirikan masjid, " jelasnya. > Tak hanya itu, banyak kantor-kantor instansi pemerintah yang tidak > menyediakan mushalla, kendati di instansi tersebut terdapat sejumlah pemeluk > Islam. > > Persoalan ini diakui tokoh Islam Papua, M. Alkaaf Fadzlan. Menurut Ketua > Lembaga Sosial Dakwah dan Pembinaan SDM Kawasan Timur Nusantara itu, perda > ini telah membuat umat Islam semakin terjepit posisinya, baik secara > kultural maupun struktural. > > "Orang-orang Islam yang ingin duduk di pemerintahan atau ikut pilkada > dipersulit. Ada upaya dari mereka untuk menjadikan Papua sebagai daerah > resmi Kristen, " katanya. > > Oleh karena itu, harap Fadzlan, pihaknya meminta bantuan agar semua ormas > Islam memberikan dukungan terhadap dakwah di sana dan mendesak pemerintah > pusat merevisi Perda Kristen itu, " sarannya. (dina) > > Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com ------------------------------------------------------------------------------ No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.16.12/1163 - Release Date: 01/12/2007 12:05 [Non-text portions of this message have been removed]
