----- Original Message ----- From: Andreas Harsono To: andreas harsono ; [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, January 17, 2008 6:33 PM Subject: [pantau-komunitas] Barisan Umat Islam Mempertanyakan Organisasi Tionghoa di Pontianak
Pontianak Pos, Selasa, 8 Januari 2008 Massa BUI Datangi DPRD Kota Minta Jawaban Surat Mereka Pontianak,- Sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Barisan Umat Islam Kalbar mendatangi kantor DPRD Kota Pontianak, Senin (7/1) pukul 11.00 WIB. Mereka mempertanyakan jawaban dan tanggapan dari surat yang dikirim ke DPRD Kota Pontianak pada 2 Januari lalu. Kedatangan massa ini dipimpin Ketua Barisan Umat Islam Kalbar, Gusti Suryadharma. Kedatangan mereka disambut Wakil DPRD Kota Pontianak, Hartono Asas, Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Ali Akbar, Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Idul Adha, dan beberapa anggota DPRD Kota lainnya. Saat tiba di gedung DPRD Kota Pontianak, massa langsung dibawa masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Kota Pontianak. Di sana, massa yang diwakili Gusti Suryadharma langsung menyampaikan aspirasi mereka. ²Sebelumnya kita telah mengirimkan surat ke DPRD Kota Pontianak. Surat tersebut diterima pada 2 Januari. Makanya sekarang kami ke sini untuk meminta jawaban,² ujar Gusti Suryadharma. Menurut Gusti, surat tersebut berisikan pertanyaan tentang budaya Tionghoa di Kota Pontianak. Surat tersebut juga mempertanyakan legalitas Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT). ²Kami hanya mempertanyakan apakah budaya Tionghoa tersebut berasal dari adat budaya tradisional Kota Pontianak? Kami mohon jawaban dari DPRD Kota Pontianak,² kata Gusti. Pertemuan massa ini sempat tegang. Dikarenakan Gusti Suryadharma sempat menggebrak meja. Beberapa anggota dewan yang hadir pun langsung berdiri dan meminta Gusti Suryadharma untuk menghormati pertemuan tersebut. Beruntung selama beberapa lama situasi pun tenang kembali. Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Idul Adha pun segera menjawab pertanyaan massa tersebut. ²Saya mengharapkan semua yang datang ke sini bisa menghormati lembaga ini. Dari awal, Sekwan sudah menyatakan ada surat yang masuk, namun masih dalam pengkajian,² ujar Idul Adha. Dia mengungkapkan dalam menjawab pertanyaan tersebut, DPRD Kota Pontianak tidak berani berandai-andai, karena dikhawatirkan akan salah menjawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, DPRD Kota Pontianak harus meminta pendapat orang-orang tertentu yang mengetahui tentang budaya secara pasti. ²Pertanyaannya sederhana, tinggal dijawab iya atau tidak. Tapi setiap jawaban yang dikeluarkan harus mempunyai dasar. Saat ini kita belum mempunyai dasar untuk menjawab pertanyaan tersebut,² ujarnya. Akhirnya setelah mendengar jawaban dari Idul Adha dan kata penutup dari Wakil DPRD Kota Pontianak, Hartono Asas, pertemuan pun selesai. Walaupun sempat tegang, seusai pertemuan, sebelum meninggalkan ruang paripurna tersebut, massa dan anggota DPRD Kota Pontianak pun bersalam-salaman. (uni/mzr) Equator, Rabu, 14 November 2007 MUI Cabut Dukungan UJ-LHK Pontianak,- Kesepakatan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar beserta 21 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam menuai protes. Pernyataan MUI yang sebelumnya mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus dan anggota MUI Kalbar untuk mencoblos UJ-LHK, dibatalkan. Ketua Umum MUI, KH Rachim Djafar menyatakan mencabut instruksi tersebut, Selasa (13/11) di kediamannya. Keputusan mencabut instruksi itu bertujuan untuk menjaga persatuan umat Islam di Kalbar. ³Keputusan (Keputusan MUI, Red) itu memang saya tanda tangani. Tapi, untuk kalangan 21 organisasi itu (Ormas Islam, Red). Bukan untuk umum. Kita juga tidak ada desakan, hanya menganjurkan. Dan kita juga tidak membuat imbauan,² kata Rachim Ja¹far kepada sejumlah wartawan. Rachim juga mengakui, tidak pernah mengikuti rapat bersama antara 21 Ormas Islam itu. Cuma, ada salah satu ketua MUI yang mengikuti rapat tersebut. ³Saya tidak pernah hadir dalam rapat itu. Cuma hadir salah satu ketua MUI,² katanya. Rachim yang terlihat sudah uzur didampingi anaknya, terlihat tegar memberikan keterangan pers kepada wartawan. Kemudian, Rachim juga menyatakan tidak tahu-menahu mengapa kesepakatan itu justru disampaikan ke publik pada saat masa tenang. Sebenarnya anjuran itu untuk disiarkan ke masing-masing anggota ormas Islam yang ikut bermusyawarah. Sebelum melayani pertanyaan wartawan, Rachim Ja¹far terlebih dahulu mendengarkan tuntutan dari Barisan Umat Islam Kalbar yang dipimpin Gusti Suryadarma. Di hadapan Rachim Ja¹far, Gusti Surya membacakan pernyataan sikap yang meminta MUI jangan melakukan politik praktis karena bisa memecah belah umat. Mendengar desakan itu, Rachim Ja¹far terlihat tenang. Semua tuntutan itu diterima oleh Rachim Ja¹far. Dalam kesempatan itu juga Rachim Ja¹far mengeluarkan surat pernyataan menarik semua keputusan MUI yang sebelumnya termasuk instruksi coblos UJ-LHK. Rencananya surat tersebut hari ini akan diserahkan ke Panwaslu. Di tempat terpisah, sebelum Rachim melontarkan pernyataan penarikan itu, salah satu Ketua MUI Kalbar M Bachit Nawawi, juga menyatakan mencabut dukungannya terhadap pasangan kandidat Usman Jafar-LH Kadir. ³Saya telah mencabut dukungan. Surat ini sudah saya tanda tangani dan besok diserahkan ke kepada Panwaslu,² kata Bachit Nawawi di kediamannya Sabtu (13/11). Dalam kesempatan itu juga Bachit meminta masyarakat Islam Kalbar tidak terpancing isu-isu yang berniat memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Dan dia dengan tegas mengharapkan agar umat Islam memilih calon pemimpin sesuai hati nurani. Wakil Ketua MUI Kalbar bidang Dakwah Islam, Imam Supangat ketika dihubungi tadi malam, tidak tahu-menahu soal dukungan MUI terhadap kandidat nomor 1. Selama ini dia tidak pernah dilibatkan dalam rapat pleno MUI. ³Saya sampai saat ini tidak pernah diundang untuk rapat. Saya tidak tahu-menahu. Apalagi soal pencabutan dukungan itu, saya juga tidak pernah dikasih tahu,² katanya.. Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua Harian MUI Pusat Drs.H Amidhan dari Jakarta menyatakan MUI tidak boleh berpolitik. ³Sebagai pengurus pusat MUI Pusat meminta kepada masyarakat Kalbar untuk mengabaikan seruan MUI Kalbar secara lisan dan tulisan, maupun yang telah diterbitkan di media massa. Hal itu karena tidak sesuai dengan Munas MUI tahun 2000 yang menyatakan bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam politik praktis," kata Amidhan. Dari Hotel Mahkota, kubu Oesman Sapta-Lyong menggelar konferensi pers menyikapi sikap MUI tersebut. Hadir Ketua Umum Koalisi Mas Yahya Secawiria, dan Wakil Ketua Koalisi MAS Hildy Hamid dan Ketua Tim Oesman Sapta Sukses (TOSS) Abdul Salam. Pihaknya menyatakan ada pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati di Polda Kalbar antarkandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar beberapa waktu lalu. Pelanggaran ini dianggap serius karena telah menyinggung posisi dan keberadaan kandidat lain. Hal yang dianggap telah melanggar adalah, adanya upaya memperdayai Ketua MUI Kalbar dan menyeret lembaga agama itu untuk mendukung sebuah calon. Padahal MUI adalah lembaga yang bertugas memberikan imbauan dan bimbingan serta pengawasan terhadap keberagamaan Islam serta tidak boleh berpolitik praktis. ³Kesepakatan MUI Kalbar yang telah menyakiti hati umat Islam di Kalbar, karena MUI hanya meminta umat Islam untuk memilih salah satu calon gubernur Kalbar saja. Padahal dalam Pilkada Kalbar kali ini ada 3 calon gubernur Kalbar yang beragama Islam,² papar mereka. Dari kubu Akil-Mecer melalui salah satu anggota Media Centre (MC) nya, Kasiono juga merasa risih dengan keluarnya imbauan MUI tersebut. MUI sepertinya terjebak dalam ranah politik yang bisa membuat umat terpecah-belah. Namun, karena adanya pencabutan dukungan itu, pihaknya merasa lega. ³MUI berarti cepat merespons sikap umat. Dengan adanya pencabutan itu tentunya MUI sudah kembali pada jalurnya. Kita meminta, persoalan seperti ini jangan terjadi lagi di kemudian hari,² kata Kasiono. Dari Kubu Cornelis-Christiandy juga ikut nimbrung mengomentari sikap MUI tersebut. Melalui salah satu anggota tim suksesnya, Salimansyah menyatakan, pernyataan MUI mendukung salah satu kandidat bisa mengundang gejolak umat Islam di Kalbar. Mereka menilai bahwa pernyataan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. (ros/evi) ------------------------------------------------------------------------------ No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.4/1226 - Release Date: 15/01/2008 18:19 [Non-text portions of this message have been removed]
