Yang mempertanyakan ini termasuk orang Tionghoa yang sudah nyebrang ke Islam?
wah repottt nihhh...
mediacare <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
----- Original Message -----
From: Andreas Harsono
To: andreas harsono ; [EMAIL PROTECTED]
Sent: Thursday, January 17, 2008 6:33 PM
Subject: [pantau-komunitas] Barisan Umat Islam Mempertanyakan Organisasi
Tionghoa di Pontianak
Pontianak Pos, Selasa, 8 Januari 2008
Massa BUI Datangi DPRD Kota
Minta Jawaban Surat Mereka
Pontianak,- Sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Barisan Umat Islam
Kalbar mendatangi kantor DPRD Kota Pontianak, Senin (7/1) pukul 11.00 WIB.
Mereka mempertanyakan jawaban dan tanggapan dari surat yang dikirim ke DPRD
Kota Pontianak pada 2 Januari lalu.
Kedatangan massa ini dipimpin Ketua Barisan Umat Islam Kalbar, Gusti
Suryadharma. Kedatangan mereka disambut Wakil DPRD Kota Pontianak, Hartono
Asas, Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Ali Akbar, Ketua Komisi A DPRD
Kota Pontianak, Idul Adha, dan beberapa anggota DPRD Kota lainnya.
Saat tiba di gedung DPRD Kota Pontianak, massa langsung dibawa masuk ke
ruang rapat paripurna DPRD Kota Pontianak. Di sana, massa yang diwakili
Gusti Suryadharma langsung menyampaikan aspirasi mereka.
²Sebelumnya kita telah mengirimkan surat ke DPRD Kota Pontianak. Surat
tersebut diterima pada 2 Januari. Makanya sekarang kami ke sini untuk
meminta jawaban,² ujar Gusti Suryadharma.
Menurut Gusti, surat tersebut berisikan pertanyaan tentang budaya Tionghoa
di Kota Pontianak. Surat tersebut juga mempertanyakan legalitas Majelis Adat
Budaya Tionghoa (MABT).
²Kami hanya mempertanyakan apakah budaya Tionghoa tersebut berasal dari adat
budaya tradisional Kota Pontianak? Kami mohon jawaban dari DPRD Kota
Pontianak,² kata Gusti.
Pertemuan massa ini sempat tegang. Dikarenakan Gusti Suryadharma sempat
menggebrak meja. Beberapa anggota dewan yang hadir pun langsung berdiri dan
meminta Gusti Suryadharma untuk menghormati pertemuan tersebut. Beruntung
selama beberapa lama situasi pun tenang kembali. Ketua Komisi A DPRD Kota
Pontianak, Idul Adha pun segera menjawab pertanyaan massa tersebut.
²Saya mengharapkan semua yang datang ke sini bisa menghormati lembaga ini.
Dari awal, Sekwan sudah menyatakan ada surat yang masuk, namun masih dalam
pengkajian,² ujar Idul Adha.
Dia mengungkapkan dalam menjawab pertanyaan tersebut, DPRD Kota Pontianak
tidak berani berandai-andai, karena dikhawatirkan akan salah menjawab. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, DPRD Kota Pontianak harus meminta pendapat
orang-orang tertentu yang mengetahui tentang budaya secara pasti.
²Pertanyaannya sederhana, tinggal dijawab iya atau tidak. Tapi setiap
jawaban yang dikeluarkan harus mempunyai dasar. Saat ini kita belum
mempunyai dasar untuk menjawab pertanyaan tersebut,² ujarnya.
Akhirnya setelah mendengar jawaban dari Idul Adha dan kata penutup dari
Wakil DPRD Kota Pontianak, Hartono Asas, pertemuan pun selesai. Walaupun
sempat tegang, seusai pertemuan, sebelum meninggalkan ruang paripurna
tersebut, massa dan anggota DPRD Kota Pontianak pun bersalam-salaman.
(uni/mzr)
Equator, Rabu, 14 November 2007
MUI Cabut Dukungan UJ-LHK
Pontianak,- Kesepakatan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar
beserta 21 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam menuai protes. Pernyataan MUI
yang sebelumnya mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus dan anggota
MUI Kalbar untuk mencoblos UJ-LHK, dibatalkan.
Ketua Umum MUI, KH Rachim Djafar menyatakan mencabut instruksi tersebut,
Selasa (13/11) di kediamannya. Keputusan mencabut instruksi itu bertujuan
untuk menjaga persatuan umat Islam di Kalbar.
³Keputusan (Keputusan MUI, Red) itu memang saya tanda tangani. Tapi, untuk
kalangan 21 organisasi itu (Ormas Islam, Red). Bukan untuk umum. Kita juga
tidak ada desakan, hanya menganjurkan. Dan kita juga tidak membuat imbauan,²
kata Rachim Ja¹far kepada sejumlah wartawan.
Rachim juga mengakui, tidak pernah mengikuti rapat bersama antara 21 Ormas
Islam itu. Cuma, ada salah satu ketua MUI yang mengikuti rapat tersebut.
³Saya tidak pernah hadir dalam rapat itu. Cuma hadir salah satu ketua MUI,²
katanya.
Rachim yang terlihat sudah uzur didampingi anaknya, terlihat tegar
memberikan keterangan pers kepada wartawan. Kemudian, Rachim juga menyatakan
tidak tahu-menahu mengapa kesepakatan itu justru disampaikan ke publik pada
saat masa tenang. Sebenarnya anjuran itu untuk disiarkan ke masing-masing
anggota ormas Islam yang ikut bermusyawarah.
Sebelum melayani pertanyaan wartawan, Rachim Ja¹far terlebih dahulu
mendengarkan tuntutan dari Barisan Umat Islam Kalbar yang dipimpin Gusti
Suryadarma. Di hadapan Rachim Ja¹far, Gusti Surya membacakan pernyataan
sikap yang meminta MUI jangan melakukan politik praktis karena bisa memecah
belah umat.
Mendengar desakan itu, Rachim Ja¹far terlihat tenang. Semua tuntutan itu
diterima oleh Rachim Ja¹far. Dalam kesempatan itu juga Rachim Ja¹far
mengeluarkan surat pernyataan menarik semua keputusan MUI yang sebelumnya
termasuk instruksi coblos UJ-LHK. Rencananya surat tersebut hari ini akan
diserahkan ke Panwaslu.
Di tempat terpisah, sebelum Rachim melontarkan pernyataan penarikan itu,
salah satu Ketua MUI Kalbar M Bachit Nawawi, juga menyatakan mencabut
dukungannya terhadap pasangan kandidat Usman Jafar-LH Kadir. ³Saya telah
mencabut dukungan. Surat ini sudah saya tanda tangani dan besok diserahkan
ke kepada Panwaslu,² kata Bachit Nawawi di kediamannya Sabtu (13/11).
Dalam kesempatan itu juga Bachit meminta masyarakat Islam Kalbar tidak
terpancing isu-isu yang berniat memecah belah persatuan dan kesatuan umat
Islam. Dan dia dengan tegas mengharapkan agar umat Islam memilih calon
pemimpin sesuai hati nurani.
Wakil Ketua MUI Kalbar bidang Dakwah Islam, Imam Supangat ketika dihubungi
tadi malam, tidak tahu-menahu soal dukungan MUI terhadap kandidat nomor 1.
Selama ini dia tidak pernah dilibatkan dalam rapat pleno MUI. ³Saya sampai
saat ini tidak pernah diundang untuk rapat. Saya tidak tahu-menahu. Apalagi
soal pencabutan dukungan itu, saya juga tidak pernah dikasih tahu,²
katanya..
Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua Harian MUI Pusat Drs.H Amidhan dari
Jakarta menyatakan MUI tidak boleh berpolitik. ³Sebagai pengurus pusat MUI
Pusat meminta kepada masyarakat Kalbar untuk mengabaikan seruan MUI Kalbar
secara lisan dan tulisan, maupun yang telah diterbitkan di media massa. Hal
itu karena tidak sesuai dengan Munas MUI tahun 2000 yang menyatakan bahwa
MUI tidak boleh terlibat dalam politik praktis," kata Amidhan.
Dari Hotel Mahkota, kubu Oesman Sapta-Lyong menggelar konferensi pers
menyikapi sikap MUI tersebut. Hadir Ketua Umum Koalisi Mas Yahya Secawiria,
dan Wakil Ketua Koalisi MAS Hildy Hamid dan Ketua Tim Oesman Sapta Sukses
(TOSS) Abdul Salam. Pihaknya menyatakan ada pelanggaran terhadap apa yang
telah disepakati di Polda Kalbar antarkandidat Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalbar beberapa waktu lalu. Pelanggaran ini dianggap serius karena telah
menyinggung posisi dan keberadaan kandidat lain.
Hal yang dianggap telah melanggar adalah, adanya upaya memperdayai Ketua MUI
Kalbar dan menyeret lembaga agama itu untuk mendukung sebuah calon. Padahal
MUI adalah lembaga yang bertugas memberikan imbauan dan bimbingan serta
pengawasan terhadap keberagamaan Islam serta tidak boleh berpolitik praktis.
³Kesepakatan MUI Kalbar yang telah menyakiti hati umat Islam di Kalbar,
karena MUI hanya meminta umat Islam untuk memilih salah satu calon gubernur
Kalbar saja. Padahal dalam Pilkada Kalbar kali ini ada 3 calon gubernur
Kalbar yang beragama Islam,² papar mereka.
Dari kubu Akil-Mecer melalui salah satu anggota Media Centre (MC) nya,
Kasiono juga merasa risih dengan keluarnya imbauan MUI tersebut. MUI
sepertinya terjebak dalam ranah politik yang bisa membuat umat
terpecah-belah. Namun, karena adanya pencabutan dukungan itu, pihaknya
merasa lega.
³MUI berarti cepat merespons sikap umat. Dengan adanya pencabutan itu
tentunya MUI sudah kembali pada jalurnya. Kita meminta, persoalan seperti
ini jangan terjadi lagi di kemudian hari,² kata Kasiono.
Dari Kubu Cornelis-Christiandy juga ikut nimbrung mengomentari sikap MUI
tersebut. Melalui salah satu anggota tim suksesnya, Salimansyah menyatakan,
pernyataan MUI mendukung salah satu kandidat bisa mengundang gejolak umat
Islam di Kalbar. Mereka menilai bahwa pernyataan tersebut tidak mencerminkan
nilai-nilai demokrasi. (ros/evi)
----------------------------------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.4/1226 - Release Date: 15/01/2008
18:19
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
[Non-text portions of this message have been removed]
