http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008012915544911

Rabu, 30 Januari 2008       OPINI        Suharto dan Orde 'Tak Tersentuh'
   Andi Arief
 Mantan Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID)
 Suharto adalah diktator yang berhasil. Apa boleh buat, dari satu iklim politik 
yang suka latah seperti sekarang, saya terpaksa mencatatnya begitu. 
Kepergiannya kemarin diiringi liputan media massa luar biasa, on the spot, 
menit per menit. Kentara sekali jika obituariumnya telah selesai ditulis, atau 
direkam, jauh hari sebelum bekas penguasa rezim Orde Baru itu meninggal dunia.
 Media massa, meski tak semua, menghadirkan liputan kematiannya bak sebait ode 
bagi seorang sarat tanda jasa. Satu stasiun televisi bahkan memutar kembali 
riwayat hidupnya dengan iringan lagu Gugur Bunga. Terkesan pada kita Suharto 
seperti seorang pahlawan besar yang tamat berlaga di medan perang. Tapi bagi 
saya, lagu itu justru menyeret ke arah komplikasi sejarah, dan juga hari depan 
politik Indonesia. Satu momen yang tiba-tiba membuat saya terlempar ke masa 
sepuluh tahun silam.
 Dari sudut sel gelap tempat saya ditahan aparat keamanan Orde Baru, 
sayup-sayup terdengar lagu Gugur Bunga menyayat. Hari-hari di bulan Mei 1998. 
Dari radio transistor penjaga sel, telinga saya menangkap berita tiga mahasiswa 
ditembak mati di Universitas Trisakti. Mereka jadi martir gerakan mahasiswa 
prodemokrasi dan rakyat yang tak percaya lagi dengan rezim Orde Baru. Saya dan 
kawan-kawan mahasiswa yang diculik, lalu ditahan itu, yakin inilah orkes 
pembuka bagi tumbangnya kediktatoran. Sepekan kemudian, Suharto mundur. Lakon 
Indonesia yang hamil tua itu akhirnya usai. Orde politik baru telah lahir.
 Tapi, rupanya perubahan tak selalu menghasilkan kemurnian. Ratusan ribu 
mahasiswa hari itu bermimpi rakyatlah yang menang. Lalu, pemerintahan baru bisa 
membawa cita-cita tentang Indonesia yang makmur dan adil, yang bebas represi 
dari tentara bangsanya sendiri. Demokratis dan bermartabat. Pokoknya semua hal 
normatif, dan kini terdengar naif. Sepuluh tahun terakhir kita mencatat, bahwa 
Suharto adalah "sang tak tersentuh". Semangat menumbangkan sang diktator satu 
dekade silam, kini hampir sama kencangnya dengan gairah merayakannya kembali 
sebagai pahlawan.
 Apa boleh buat. Mimpi reformasi itu pun kini hanya sepertiganya berhasil. 
Memang, ada kelegaan bahwa politik kini sudah menjadi urusan sipil. TNI dengan 
besar hati kembali menjadi militer profesional. Pers boleh bebas bicara, dan 
partai politik tumbuh seperti jamur. Ekonomi relatif lebih baik, meski banyak 
yang mengigau bahwa zaman Suharto jauh lebih enak. Tak soal. Mungkin mereka 
dari kaum yang memilih perut kenyang, tapi rela jika bermimpi pun dilarang.
 Tetapi, sebagai bekas penguasa satu rezim terpanjang dalam sejarah republik 
Indonesia--mengalahkan Sukarno pendahulunya, Suharto adalah produser sekaligus 
produk dari satu tradisi politik yang berbahaya bagi demokrasi. Dia percaya 
rakyat tak butuh demokrasi, karena pemimpin tahu segalanya. Pancasila dipermak 
menjadi mantra menghidupkan kembali negara organis gaya fasisme Jepang. 
Suharto, dengan patrimonialisme yang ditanamkan pada pengikutnya, menjelma 
menjadi struktur otoriter itu sendiri. Dia tak cukup lagi dilihat sebagai 
pribadi. Kekuasaan otoriter, oligarki ekonomi bertopang kronisme, tradisi 
politik asal bapak senang, wadah tunggal, penangkapan kaum oposan dengan 
brutal, agaknya telah menjadi bagian dari "Suhartoisme".
 Di tengah politik Indonesia yang kian liberal hari ini, ajaran itu mungkin 
mulai lapuk. Tapi toh, politik liberal itu juga membuat Suharto bisa menutup 
hari akhirnya dengan lebih terhormat. Nasibnya jelas lebih baik ketimbang 
koleganya bekas Presiden Filipina Ferdinand Marcos, yang digulingkan people 
power pada 1986. Hingga ajalnya tiba, Marcos sempat tak diizinkan pulang ke 
negerinya oleh penguasa baru hasil reformasi politik di sana. Di Korea Selatan, 
bekas presiden Chun Do Hwan, yang sebetulnya sulit disebut diktator ulung, tapi 
tersandung kasus korupsi. Dia akhirnya bersedia masuk bui. Chun lalu dikenang 
sebagai contoh moral politik bertanggungjawab dari bangsa Korea.
 Perginya Suharto jelas meninggalkan warisan perkara publik yang belum tuntas. 
Bahkan, kita merasakan Suhartoisme seperti berdenyut kembali. Ketika dia sedang 
sakit berat pun, tiba-tiba segelintir elit politik melantunkan koor maaf, minta 
kejahatan politik dan ekonomi Suharto dihapuskan saja dari benak rakyat. Kita 
lalu seperti putus asa dengan hukum. Lebih parah lagi, kita lupa bahwa 
penyelesaian kasus Suharto adalah amanat reformasi, dan telah menjadi satu 
ketetapan di MPR RI.
 Tentu, setelah Suharto pergi, warisan perkara itu menjadi beban negara, 
keluarganya dan juga masyarakat. Bagi negara, pintu rekonsiliasi bagi masa lalu 
lenyap sudah, padahal masih banyak perkara korban pelanggaran hak asasi manusia 
oleh rezim Orde Baru belum lagi tuntas.
 Sepatutnya, saat Suharto minta maaf dulu, sewaktu dia turun, penguasa baru 
membawanya ke pengadilan. Mereka yang menjadi korban politik kejahatan atas 
kemanusiaan, dari tragedi 1965 sampai kasus Lampung, Aceh, Papua dan banyak 
lagi, bisa menemukan jawaban pasti secara legal dari negara. Kini, tentu 
pemerintah menjadi lebih sulit merebut kembali harta yang diselewengkan Suharto 
melalui berbagai yayasan. Atau mengeduk kembali timbunan uangnya di luar 
negeri, termasuk mengadili perannya dalam kasus BLBI yang macet itu.
 Saya turut bersedih, bukan mengikuti anjuran berkabung nasional selama sepekan 
itu. Yang menyedihkan adalah kepergian Suharto dengan warisan perkara. Sebagai 
bangsa seakan kita telah gagal memberi contoh yang baik bagaimana menamatkan 
sebuah transisi dari rezim otoriter ke demokrasi. Tidak jelasnya status hukum 
Suharto sampai dia meninggal, adalah tragedi besar bagi reformasi politik dan 
hukum. Dia sekaligus pendidikan politik buruk bagi generasi penerus, seakan 
menjadi pemimpin berarti berhak menjadi yang "tak tersentuh".
 Apa boleh buat. Suharto adalah diktator yang berhasil. Dia mungkin pergi 
dengan tenang. Tetapi rakyat yang mencatat kesalahannya, mungkin akan terus 
memburu keadilan dari siapa pun yang menjadi pewarisnya.
 



Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/   
http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/ 






       
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile.  Try it now.

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke