Insiden bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan
untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menjadisalah satupembahasan
antara Komisi III DPR kepada Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto yang berlangsung di
Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/6).
Kapolri Jenderal Sutanto mengatakan, jika saja pada 1 Juni lalu, Aliansi
Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) mengikuti rute
yang sudah disepakati, maka insiden tersebut tidak akan terjadi. Rute yang
seharusnya dilalui AKKBB, jelas dia, Gambir-Kedubes AS-Air
Mancur-BI-Thamrin-HI. Di lokasi tersebut sudah ditempatkan sekitar 400 personel.
"Rute-rute tersebut sudah diamankan, tapi AKKBB tidak menepati janji.
Kalau menepati rute mereka, pasti tidak akan terjadi (bentrokan). Kalau polisi
dibilang tidak siap, tidak tepat. Mereka (AKKBB) sendiri yang cari masalah, "
ujar Kapolri menjawab pertanyaan anggota Dewan.
Ketika itu, pihak kepolisian sendiri menurunkan sekitar 10.000 hingga
14.000 orang. Sementara jumlah massa yang melakukan aksi pada saat itu 6.000
orang ada berbagai macam kegiatan yakni ada unjuk rasa menentang kenaikan harga
BBM dan peringatan hari lahir Pancasila.
Kapolri juga mengatakan agar masyarakat turut aktif mencegah terjadinya
tindak kekerasan. "Kita harus menyikapi situasi dengan jernih dan arif. Jangan
sampai terjadi tindakan kekerasan dan jatuh korban, " pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Adang Firman juga menegaskan,
sebelum terjadinya Insiden Monas, pihaknya sudah mengingatkan berkali-kali
untuk tidak melakukan kegiatan pada hari itu, karena sudah cukup banyak yang
melakukan kegiatan.
"Kata siapa tidak diingatkan, sudah berkali-kali kita ingat untuk tidak
melakukan kegiatan di hari Minggu, jadi tolong jangan di bolak-balik, "
tegasnya.
Kapolda mengatakan, pihaknya sudah memintai keterangan untuk
mengklarifikasi hal perizinan itu, salah satunya dengan memanggil penanggung
jawabnya.
Setelah SKB tiga menteri diterbitkan, pihak pendukung Ahmadiyah berencana
melakukan aksi besar-besaran menolak kebijakan tersebut.
Ia mempersilakan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk berdemontrasi
menolak SKB, namun dia mengingatkan jangan anarkistis.
"Kalau mau demo ya silakan saja sejauh tidak anarkis. Tapi kalau Anarkis
kita akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, " ujarnya
Adang menilai memang setiap sebuah keputusan keluar, selalu saja ada
pihak yang puas dan tidak puas. "Tapi kami di kepolisian akan melakukan
antisipasi secara kontinyu, " pungkasnya. (novel)
--------------------------------------------------------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 8.0.100 / Virus Database: 270.3.0/1500 - Release Date: 6/12/2008 4:58
PM
[Non-text portions of this message have been removed]
