Pembantaian di Thailand
Oleh: Asro Kamal Rokan
Laki-laki Melayu berumur 80 tahun itu baru saja menyelesaikan shalat di masjid
yang tak jauh dari rumahnya di Provinsi Pattani, Thailand Selatan, Senin
(15/9). Ketika berjalan pulang, tiba-tiba sebuah peluru menerjang tubuhnya yang
renta. Ia terkapar dan tewas seketika. Lelaki tua itu menemui Tuhan menyusul
ribuan korban lainnya yang lebih dahulu tewas.
Ahad tiga hari lalu, menurut kantor berita AFP, tiga orang tewas dalam serangan
di Thailand Selatan itu. Seorang penyadap karet berusia 60 tahun ditembak
ketika sedang mengisi bensin sepeda motor di pompa bensin di Provinsi Pattani.
Hari yang sama, kekerasan juga terjadi di Provinsi Yala. Seorang pemuda Muslim,
berusia 22 tahun, tewas akibat ditembak orang yang naik kendaraan.
Nyawa seperti tidak berharga di Thailand Selatan ini. Setiap hari, ada saja
yang tewas tanpa diketahui siapa yang membunuhnya. Selama empat tahun ini saja,
menurut laporan pers, lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik di Thailand
Selatan. Beberapa foto dokumentasi memperlihatkan mayat bergelimpangan di bawah
senjata militer Thailand dan tatapan putus asa remaja berjilbab. Dengan senjata
terhunus, militer memaksa puluhan anak-anak muda Melayu tiarap di tanah dengan
kedua tangan diikat di punggungnya.
Foto-foto yang mudah ditemukan di berbagai laman internet memberi kesan telah
terjadi pembantaian dan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran di Thailand
Selatan--yang berpenduduk mayoritas Muslim--tanpa ada yang memedulikannya.
Pada 26 Oktober 2004 lalu, masih segar dalam ingatan, polisi Thailand
memasukkan pemuda-pemuda Melayu ke dalam truk dengan tuduhan melakukan
kerusuhan. Mereka diperlakukan bukan sebagai manusia, ditumpuk layaknya hewan.
Akibatnya, 78 orang tewas karena kehabisan napas. Media-media di negara-negara
Muslim, termasuk Indonesia, memberitakan peristiwa itu dan kemudian
melupakannya.
Konflik pemerintah pusat dengan masyarakat Melayu terjadi sejak Thailand
merampas kesultanan Melayu. Di selatan Thailand, terdapat empat provinsi yang
didiami Melayu. Provinsi tersebut, yakni Pattani, Yala, Narathiwat, dan
Songkhla. Pada awalnya, empat provinsi itu merupakan kerajaan Melayu Islam yang
berdaulat. Namun, pada 1826, Kerajaan Siam menaklukkan kerajaan Melayu itu.
Pada 1902, Siam (kini Thailand) pun mendapatkan dukungan dari Inggris. Melalui
dukungan Inggris, Siam menghapuskan secara resmi sistem pemerintahan kesultanan
Melayu Pattani, meski tanpa persetujuan rakyat Melayu. Menurut situs wikipedia,
sejak penghapusan kesultanan Melayu Pattani, masyarakat Melayu dalam posisi
tertekan, lemah, dan diperlakukan bukan sebagai warga negara Thailand. Mereka
dikucilkan. Hak-hak mereka dihilangkan. Tokoh-tokoh pejuang dibunuh dan
dipenjarakan.
Akhir pekan lalu, kedua pihak duduk membahas perdamaian di Istana Bogor. Wakil
Presiden Jusuf Kalla yang bertindak sebagai mediator mempertemukan utusan
Pemerintah Thailand, Jenderal Kwanchart, yang juga penasihat militer perdana
menteri sebelumnya, Samak Sundaravej, dengan Ketua Delegasi Majelis
Permusyawaratan Rakyat Melayu Pattani, Wahyuddin Mohammad.
Berbekal mandat dari Pemerintah Thailand dan keinginan mendamaikan konflik,
Indonesia menempuh berbagai langkah. Hasilnya, pertemuan Bogor memperlihatkan
prospek cerah. Namun, tiba-tiba, Departemen Luar Negeri Thailand tidak mengakui
adanya pertemuan tersebut dan mengaku pemerintah sama sekali tidak terlibat.
Kini, jelas bagi kita yang beradab: selain tidak memiliki keinginan
menyelesaikan konflik yang mengakibatkan ribuan orang-orang Melayu tewas,
Thailand juga mempermalukan Indonesia--negara yang tulus membantu mereka!
[Non-text portions of this message have been removed]
