Senin, 13 Oktober 2008 00:01 WIB Agenda Reformasi TNI Revitalisasi Doktrin Jenderal A Yani Telah 10 kali peringatan Hari TNI yang jatuh setiap 5 Oktober dirayakan dalam suasana reformasi. Namun, arah reformasi TNI kini semakin tersesat sehingga membuat kekuatan TNI seperti 'macan ompong'. Mengapa demikian? Agenda reformasi TNI selama satu dasawarsa terakhir berfokus pada upaya menetralisasi doktrin dwi fungsi, payung terselenggaranya peran TNI di panggung politik nasional di era Orde Baru 1967-1998. Ditinggalkannya politik praktis, pemisahan TNI-Polri, dan kepatuhan pada supremasi sipil adalah alasan yang cukup untuk menyatakan reformasi TNI telah berjalan baik. TNI juga terbuka pada upaya masyarakat sipil mengawal proses reformasi dirinya. Banyak masukan tokoh masyarakat sipil yang familier di lingkungan pendonor asing telah ikut memengaruhi konsep membangun TNI ke depan.
Kekurangannya, konsep mereformasi TNI karya masyarakat sipil yang utopia dan berilusi bahwa Indonesia tak punya musuh mengabaikan TNI sebagai subjek yang nilai kebanggaan (pride) institusionalnya ada pada citra 'superior' atau powerfull. Arus utama ide-ide mereformasi TNI telah terjebak pada semangat menghukum dan berorientasi melucuti semua kekuatan TNI agar ia menjadi lemah. Terus dikuranginya anggaran pertahanan adalah salah satu implikasinya. Hal yang tak sesuai dengan nature sebuah instrumen hard power, sebuah negara besar berpopulasi nomor empat dunia dengan wilayah yang harus dilindungi seluas hampir 8 juta km² di posisi kunci geografis. Konsep reformasi TNI juga belum menyentuh aspek historis yang berkonsekuensi politis, TNI ikut mendirikan negara sehingga punya hak untuk ikut aktif mewarnai arah perkembangan negara secara politis. Apakah tersedia kerangka konseptual guna menjawab dua kekurangan di atas? Sepanjang sejarahnya, TNI telah mengembangkan banyak pemikiran strategis di tingkat doktrin. Doktrin yang dipaparkan Jenderal Ahmad Yani sebagai kesimpulan forum seminar di Seskoad, Bandung, 1-5 April 1965 (Victor M Fic: 2007) dapat menjadi jawaban yang tepat. Pada intinya, doktrin Yani berisi gagasan mengenai konsep pertahanan Indonesia yang mencakup seluruh wilayah Asia Tenggara. Doktrin Yani mengandung beberapa aspek. Pertama, orientasi yang outward looking. Ruang keamanan nasional bukan hanya wilayah kedaulatan RI. Keamanan nasional hanya terjamin bila TNI dapat mengontrol kawasan Asia Tenggara. Implementasinya, kalkulasi kebutuhan objektif sistem persenjataan TNI tidak hanya untuk menjaga kedaulatan teritorial nasional, tetapi juga untuk memastikan kestabilan di wilayah pengaruh. Kedua, dimensi historis dan orientasi maritim. Di sini, Yani menandaskan kerajaan-kerajaan Indonesia dahulu kala telah mempertahankan hegemoni atas wilayah Asia Tenggara selama berabad-abad lamanya melalui penguasaan lautan. Bangsa Indonesia tidak akan mengabaikan tuntutan sejarah dan pada suatu waktu nanti Angkatan Laut Republik Indonesia mengambil alih tugas Armada ke VII AS dan Armada Timur Jauh Inggris di Asia Tenggara. Ketiga, TNI mengisi kekosongan strategis di kawasan-kawasan yang mengelilingi Indonesia akibat menurunnya kehadiran (ketiga matra) militer Inggris-AS dan sekaligus mencegah meningkatnya pengaruh China di Asia Tenggara. Revitalisasi warisan pemikiran Jenderal Yani tersebut akan menjawab kebutuhan pride dan ruang politik bagi TNI di masa depan. Sebagai kekuatan strategis pemegang hegemoni kawasan, TNI dapat mempraktikkan high politics memengaruhi kebijakan politik luar negeri seluruh negara di kawasan. Setidaknya dua kondisi aktual memberi peluang bagi terwujudnya pemikiran Yani. Pertama, krisis ekonomi AS memiliki dampak pada lanskap politik dunia. Peran militer adidaya itu di lingkup global diramalkan menurun. Akibat beban ongkos keamanan yang makin mahal, AS akan realistis berbagi tangung jawab keamanan dengan aktor lain di setiap titik penting dunia, termasuk Asia Tenggara, baik untuk kepentingan dirinya maupun sekutu-sekutunya. Kedua, kedudukan Selat Malaka dan Laut China Selatan semakin penting dalam ekonomi dunia. Sekitar 40% lalu lintas perdagangan dunia melalui jalur itu. Perekonomian Jepang, Korsel, China, dan Taiwan amat tergantung kepadanya. Ada kebutuhan objektif bagi hadirnya sebuah kekuatan riil yang dapat efektif mengontrol wilayah itu. Tantangan keamanan di kawasan Asia Tenggara baik karena meningkatnya konflik internal dan eksternal maupun meningkatnya transnational crime semakin kompleks dan hanya bisa diatasi kehadiran sebuah kekuatan strategis. Dengan dua kondisi aktual tersebut, tekad RI untuk meningkatkan kapasitas militernya ke tingkat kekuatan strategis kawasan pasti lebih banyak mendapatkan dukungan ketimbang tentangan. Membangun TNI dengan orientasi menjamin keamanan kawasan sama sekali tak bertentangan dengan prinsip-prinsip bertetangga baik, bahkan selaras dengan amanat konstitusi UUD 45 yaitu ikut membangun kedamaian dan ketertiban dunia. Secara taktis politis, militer yang berpengaruh di kawasan dapat dipakai dalam negosiasi tingkat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan dunia. India adalah contoh yang baik dalam mengakumulasikan power dengan menjadi kekuatan hegemoni di kawasannya dengan keuntungan ekonomi, politik, dan militer sebagai mitra sejajar great powers. India, yang pendapatan per kapitanya masih di bawah Indonesia dan jumlah orang miskin yang berpendapatan di bawah US$1 per hari sekitar 433 juta jiwa, telah lama konsisten membangun militer yang mengagumkan berbasis kekuatan deterensi (penggetar) konvensional dan nuklir. India konsisten dengan anggaran militer yang besar. Tahun ini berjumlah US$22,4 miliar. Jatah satu roti orang India hari ini dibelikan senjata agar besok orang India bisa makan tiga roti. Sejak 1970-an, India memiliki kapal induk dan pada 2015 akan mengoperasikan dua kapal induk. Tak semua perlengkapan militernya diperoleh melalui 'mekanisme pasar'. Praktik pasokan senjata tak melulu berjalan sebagai transaksi bisnis, tetapi kental bernuansa politis. Baru-baru ini kesepakatan strategis AS-India memberi India pasokan aneka persenjataan canggih dengan kredit ringan dan teknologi nuklir terbaru dari AS, melengkapi otot India yang didominasi produk Soviet-Rusia. Konsesi besar diberikan AS karena India adalah kekuatan riil strategis yang siap mendukung agenda AS membendung China. AS tak akan mengajak India bermitra bila militer India berada dalam visi, level, dan kualitas yang sama dengan TNI kita sekarang. Memancing ikan besar memang harus dengan umpan besar. Untuk mewujudkan doktrin Yani yang dicerminkan dalam transformasi postur TNI, tiga langkah terobosan harus dilakukan. Pertama, pimpinan nasional dan elite politik negara ini harus cerdik bermain dalam dinamika politik internasional untuk meningkatkan kekuatan TNI secara signifikan. Kedua, anggaran TNI harus meningkat. Tak lazim bila anggaran TNI tahun ini hanya berjumlah US$3,6 miliar, sedangkan negeri mini Singapura US$6,3 miliar. Perlu diingat bangsa yang sekaligus lemah secara militer dan miskin secara ekonomi akan dilecehkan dalam pergaulan dunia. Korea Utara, negeri Stalinis yang amat miskin, menunjukkan dengan memiliki bom nuklir, kekuatan-kekuatan besar dunia tidak menyepelekannya, bahkan terpaksa mengajak berunding. Sambil menunggu membaiknya kondisi keuangan negara, langkah ketiga perlu dilakukan. Yaitu, membangun postur kekuatan deteren konvensional dengan anggaran yang terbatas pada ketiga matra. Akuisisi alutsista yang bersifat strategis perlu diprioritaskan. Dalam postur TNI-AD perlu didirikan unit komando rudal balistik/strategis. Dari sisi kemampuan teknologi, Lapan pelopor yang cukup terpandang dalam riset roket mampu membangun rudal berjangkauan 1.000 km. TNI-AU perlu dilengkapi pesawat pengebom strategis, yang memiliki kemampuan memukul sasaran yang berjarak ribuan kilometer. Jumlahnya tak perlu terlalu banyak, cukup tiga hingga lima unit. Beberapa tahun lalu, Rusia telah menawarkan pesawat jenis itu kepada Indonesia. TNI-AL, seperti disebutkan Sultan HB X, perlu dilengkapi dengan kapal induk. Kapal induk adalah alat efektif untuk memproyeksikan power, melakukan kontrol dan bergaining politik. Bukan alat pertahanan biasa. Mabes TNI juga perlu mengoperasikan satelit mata-mata, seperti satelit mata-mata SiamStar yang telah lama dimiliki militer Thailand. Sasaran antara yang rasional itu akan memberi isyarat akan arah pengembangan ke depan dan pijakan yang mantap untuk mencapai postur ideal. Ke depan, guna mengisi kekosongan strategis di Asia Tenggara, Indonesia juga mengembangkan deterensi konvensional ke deterensi nuklir. TNI sebagai kekuatan strategis di kawasan adalah syarat bagi munculnya Indonesia sebagai kekuatan penentu di kawasan Asia Tenggara. Seperti dilakoni Thailand, yang mendorong minat militernya bertualang di Indo China, TNI yang powerfull dan outward looking dengan peran baru yang menantang dan dibekali anggaran memadai adalah bagian penting dari upaya konsolidasi demokrasi. TNI akan punya perhatian, kesibukan, dan peran baru yang menjauhkannya dari godaan untuk kembali berpolitik praktis di dalam negeri. Oleh Guspiabri Sumowigeno, Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (Cinaps) http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MzYwNzQ=
