Kolektif Nasional (sementara)  Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – 
Politik Rakyat Miskin 
email:[EMAIL PROTECTED]

Contact person: 085224772996 (Eman), 081574304391 (Surya)

Dengan Persatuan Gerakan Rakyat Non Kooptasi – Kooperasi:

Gagalkan Solusi Jahat Ala Rezim SBY – JK (Buyback, Bailout, SBI 9,5%, Pajak 0% 
CPO, SKB 4 Menteri) !!

Gulingkan Pemerintahan Agen Penjajah, Ganti dengan Pemerintahan Persatuan 
Rakyat Miskin !!

Salam PembebasaN !!

Tidak ada Demokrasi dan Kesejahteraan di Indonesia, di bawah Pemerintahan Agen 
Penjajah (SBY – JK, DPR/MPR, Elit dan Partai Politik Pro Imperialis, Tentara) 
dan Sistem Ekonomi Kapitalis !! Yang ada adalah: Perusahaan Bangkrut, PHK 
Massal, BBM dan Bahan Pokok Mahal.

Neoliberalisme (Ekonomi Pasar Bebas) yang dianggap sebagai “Resep Manjur” dari 
krisis ekonomi global dan kesenjangan sosial paska krisis 1997, ternyata justru 
tidak semanjur janji-janji manis yang kerap di kampanyekan oleh para ekonomi 
pro neoliberal. Sejak di tanda tangani pada melalui Letter Of Intent masa akhir 
pemerintahan Soeharto melalui, dan terus disempurnakan oleh Pemerintahan, 
Habibie, Gusdur Megawati, dan SBY-Kalla dengan berbagai regulasi, sama sekali 
tak nampak mimpi Indah itu: Tricle Down Effect (Efek Tetes Kesejahteraan). 
Jurang Kemiskinan semakin lama-semakin dalam. Kesejahteraan, pengetahuan, 
kesehatan yang layak, makanan yang sehat dan bergizi, perumahan yang bersih dan 
modern, upah yang layak hanyalah “impian” bagi kaum miskin di negeri ini, sebab 
kekayaan alam telah di keruk dengan rakusnya oleh korporasi internasional 
(Exxon Mobil Oil, Freeport Mcmoran, Haliburton, Total, Caltex, dll), dan 
dikantongi oleh kapitalis-kapitalis
 internasional tersebut, dengan mensisakan remah-remah keuntungan (production 
sharing) bagi kaum miskin negeri ini !! Sungguh malang penduduk negeri ini.

Padahal, TAK ADA, SAMA SEKALI TAK ADA, syarat-syarat penduduk negeri ini 
menjadi miskin. Karena, negeri ini memiliki sumber daya alam yang melimpah—yang 
tak dimiliki oleh negeri-negeri lain, negeri ini memiliki emas; batubara; gas; 
minyak, karet, sawit; intan, timah, perca (bahan serat optik), besi, baja, 
tembaga,plutonium, uranium dll dan dengan jumlah penduduk yang besar. Tapi 
sayang, negeri ini memiliki Tenaga Produktif (force of production) yang rendah. 
Kualitas Tenaga Kerja masih rendah, begitupun juga dengan teknologi dan 
manajemen yang maih rendah. Tapi, di negeri-negeri lain seperti: Cuba, 
Venezuela, Iran, Bolivia yang menghadapi persoalan yang sama, kelemahan ini 
dapat diatasi, melalui: Partisipasi dan Kekuasaan Rakyat! Hasilnya: Pendidikan 
dan Kesehatan Gratis, BBM Murah, Perumahan Murah (Kesejahteraan Sosial 
meningkat) di negeri-negeri tersebut.

Akan Tetapi, bukan Partisipasi, Kedaulatan, Kemandirian dan Kekuasaan Rakyat 
yang dibangun, melainkan Utang dan Investasi Asing. Sejak Pemerintahan OrdeBaru 
berkuasa hingga pemerintahan SBY-JK, investasi modal asing merupakan “ujung 
tombak” pembangunan negeri. Indonesia, bahkan disebut sebagai “Macan Asia” 
karena pesatnya pembangunan ekonomi. Tapi, Benarkah? Kenyataan berkata 
sebaliknya, ketika krisis keuangan 1997 terjadi, yang dipicu oleh krisis 
moneter di Meksiko—yang rutin membayar utang hingga kas dalam negerinya 
kosong—(Tequila Efect), krisis di Chili, dan devaluasi Bath di Thailand—yang 
terjadi akibat sistem kurs bebas dan outflows capital, dengan cepat menggeret 
krisis-krisis di berbagai negeri di Asia (termasuk Indonesia). Bahkan krisis 
ini juga melanda negara-negara maju, seperti Amerika, Inggris, Perancis. 
Penarikan modal besar-besaran dari negara maju; dan sebaliknya, dari negara 
berkembang ke negara maju, telah mengakibatkan
 ketidakstabilan nilai tukar mata uang negara-negara berkembang.

Efek dari ketidakstabilan pasar keuangan tersebut, bahkan, menyeret krisis di 
negara-negara yang memiliki cadangan devisa yang cukup. Ketiadaan sistem 
pertahanan dalam sistem keuangan, mengakibatkan kehancuran industri riil, 
karena industri di negara-negara berkembang membutuhkan bahan mentah, energi 
dan teknologi dari luar. Yang kesemua itu harus dibeli dengan kurs dollar.. 
Pelipatgandaan satu mata uang, disatu sisi, dan kehancuran mata uang negara 
berkembang disisi lain, telah mengakibatkan harga suatu produk melambung tinggi 
jauh melebihi nilai komoditi tersebut dan diluar batas kesanggupan daya beli 
masyarakat.

Di Indonesia, tahun 1997, akibat krisis ekonomi tersebut dapat kila lihat 
sendiri, seluruh sektor ekonomi mengalami keruntuhan—baik sektor pertanian, 
manufaktur, konstruksi, transportasi, perdagangan, dan jasa. Akibatnyanya, 
pertumbuhan sektor ekonomi yang rata-rata 7% menjadi nol, bahkan sempat dibawah 
nol/minus. Posisi mata uang rupiah mengalami kemerosotan yang cukup tajam, dari 
Rp. 2.300,- per satu Dolar Amerika pada bulan Juli 1997 sesaat sebelum krisis 
menjadi Rp. 15.000,- per satu Dolar Amerika pada tanggal 15 Juni 1998. Beberapa 
hari kemudian malah menjadi Rp.17.000,- per satu Dolar Amerika. Secara riil, 
Pendapatan perkapita penduduk Indonesia merosot tajam sampai sekitar US $400 
tahun 1998, dimana pada waktu sebelum krisis sekitar US $1000. Dari catatan 
pemerintah, pada tanggal 6 Juni 1998, jumlah pengangguran di Indonesia sekitar 
15,4 juta orang, yaitu sekitar 17,1% dari 90 juta angkatan kerja yang ada.

Kini, 11 tahun paska krisis moneter (I), atau 9 tahun masa pelaksanaan 
program-program penyesuaian structural (Structural Adjustment Programme), 
krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi melanda negeri ini dan 
menghempaskan kaum miskin dunia dan negeri ini bak “silent tsunami”. Tak 
seorang pun kaum miskin yang selamat dari penghisapan, Imperialisme yang maha 
dasyat itu.

Neoliberalisme yang konon dianggap sebagai “resep yang manjur” dalam mengatasi 
krisis nyatanya menghasilkan krisis ekonomi yang justru semakin parah. 
Liberalisasi Perdagangan Barang, Jasa dan Keuangan yang di arsiteki oleh IMF, 
WB, ADB melalui World Trade Organization (WTO), pasar-pasar saham internasional 
baik dalam bentuk transaksi valas, surat saham (cth: Sub Prime Mortage), 
ataupun surat komoditi berjangka (Commodity Futures Market) membuat transaksi 
suatu komoditi menjadi bebas dengan harga yang sangat spekulatif.

Pasar saham, yang mulanya digunakan untuk menarik modal bagi ekspansi 
perusahaan dan untuk mempermudah perdagangan komoditi, selanjutnya menjadi 
sangat OTONOM dan tidak memiliki relasi dengan sektor riil. Di Indonesia, 
melalui liberalisasi perdagangan dan keuangan, Bursa Efek Indonesia- yang 80% 
pialang sahamnya merupakan investor asing memiliki otonomi yang besar dan 
longgar. Modal terbesar yang masuk adalah modal jangka pendek (Short Term 
Investment) atau biasa dikenal sebagai “Hot Money” dan ini jauh lebih besar 
dari Investasi Asing Jangka Panjang (Long term Foreign Direct Investment). Maka 
dari itu sering disebut sebagai Economic Bubble (Gelembung Modal). Investasi 
jangka pendek ini dapat diperjualbelikan dalam waktu yang singkat, dan para 
pemain saham mengambil keuntungan (Profit Taking) dari selisih margin harga 
saham tersebu, tanpa adanya proses produksi.

Maka dari itu, Hot Money tidak memiliki relasi terhadap sektor riil. Padahal 
sektor riil faktor yang paling menentukan harga sebuah surat saham. Di Amerika, 
Krisis Kredit Perumahan (Subprime Mortage) yang menjadi pemicu krisis saat ini, 
diakibatkan penjualan berkali-kali lipat surat saham perumahan sehingga 
harganya berlipat ganda dari nilai produksi sebenarnya perumahan tersebut, 
akibatnya para konsumen yang mengkredit perumahan atau apartemen tersebut tidak 
sanggup lagi melunasi karena saking mahal atau bahkan apartemen atau perumahan 
tersebut tidak ada yang membeli. Situasi ini yang membuat para “pialang saham” 
tersebut untuk menjual (Selling) surat-surat berharga mereka. Akibatnya, dunia 
perdagangan saham ambruk. Amerika dengan nilai transaksi saham paling besar 
mengalami kerugian dan pemerintahnya terpaksa melakukan bailout.

Mengantisipasi hal ini, Rezim SBY – JK justru melakukan kebijakan yang 
kontradiktif, antaralain:

1. Menaikkan Suku Bunga Indonesia menjadi 9,5%.

2. Menghapus Pajak Eksport CPO (Crude Palm Oil).

3. Menghapuskan Upah Minimum Provinsi dan Membatasi Kenaikan Upah sebesar 6% 
(SKB 4 Menteri).

4. Buy Back perusahaan Negara dengan tujuan untuk mengamankan harga saham 
perusahaan yang diprivatisasi.

5. Bailout terhadap perusahaan swasta yang utang dan harga sahamnya anjlok.

6. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) atau Barang Kena Pajak (BKP) yang tak berwujud 
akan dikenakan PPN 0%.

Akibat dari krisis ekonomi (II) dan solusi (Jahat) Rezim SBY JK tersebut, 
antaralain:

1. Cadangan Devisa terkuras baik untuk membayar bunga utang sebesar 9,5%, Buy 
Back maupun Bail Out. Itulah mengapa dalam 4 hari (24 – 27 Oktober 2008) 
cadangan devisa terkuras sebesar $ 4,2 Miliar US . Dengan menipisnya cadangan 
devisa Negara, maka neraca keuangan menjadi lemah dan ini berakibat hancurnya 
nilai rupiah. Berharap mendapatkan suntikan invetasi dengan menaikkan suku 
bunga dan melakukan buy back akan tetapi justru Negara kehilangan devisa. 
Investor asing akan terus menjual saham-sahamnya karena dengan rendahnya daya 
beli masyarakat pasar saham menjadi tidak memiliki perspektif. Untuk 
mengamankan keuntungan itulah mereka menjual saham-saham mereka sesegera 
mungkin.

2. SBI 9,5% akan memicu kredit macet dalam skala besar. Dan mengakibatkan 
kehancuran bank dan bangkrutnya perusahaan.

3. Kas Negara semakin sedikit terlebih lagi karena pajak CPO (yang merupakan 
salah satu pemasukan Negara) telah dihapus, dan rencananya Ekspor Jasa Kena 
Pajak (JKP) atau Barang Kena Pajak (BKP) yang tak berwujud akan dikenakan PPN 
0%.

4. Hancurnya rupiah terhadap Dollar US, Yen maupun Euro akan menghancurkan 
nilai impor (Nilai impor Indonesia per September 2008 mengalami penurunan 5,53 
persen, senilai USD11,21M). Saat ini, Indonesia masih tergantung pada Import, 
dan melemahnya rupiah terhadap mata uang asing membuat harga bahan-bahan 
mentah, energy, maupun teknologi yang di Import akan semakin mahal. Biaya 
produksi yang mahal akan membuat harga suatu komoditi melambung tinggi diatas 
daya beli yang rendah dan ini memicu kebangkrutan perusahaan yang bergantung 
pada pinjaman terhadap bank dan import bahan mentah.

5. Penghapusan Upah Minimum Provinsi yang dianggap bisa menyelamatkan 
perusahaan dan membuat para investor asing tersebut tidak “gulung tikar” atau 
“lari tunggang langgang” justru membuat tingkat daya beli kaum pekerja semakin 
rendah. Pada triwulan ketiga 2008 daya beli pekerja minus sampai 19,15 persen 
dari upah. Jadi sesungguhnya, obat pemerintah ini justru mempercepat 
kebangkrutan perusahaan itu sendiri.

6. Sehingga, PHK Massal, dan Melonjaknya harga BBM dan kebutuhan pokok 
merupakan hasil dari krisis dan solusi jahat ala rezim SBY-JK.

Dalam hal ini, Kami Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Politik Rakyat 
Miskin (LMND PRM) menuntut:

Gulingkan Pemerintahan Agen Penjajah dan Bangun Pemerintahan Persatuan Rakyat 
MiskinTurunkan harga BBM dan bahan kebutuhan pokokTolak SKB 4 
MenteriNasionalisasi Perbankan, Industri Pertambangan, Migas dan 
perusahaan-perusahaan bangkrut.Pajak 5% untuk transaksi jual-beli 
saham.Turunkan Suku Bunga IndonesiaTarik Surat Utang Negara (SUN)Hapuskan Utang 
luar negeriTarik Obligasi Rekapitalisasi PerbankkanTangkap, adili dan sita 
harta koruptor, pelaku kredit macet dan sita aset-asetnya.Jangan gunakan dollar 
dalam transaksi dalam negeri.Lawan Sisa OrBa, Militer dan Reformis 
Gadungan.Tolak aktifis penipu rakyat.
Kami juga mengajak kepada seluruh Rakyat dan Gerakan Rakyat untuk:  Membangun 
Konsolidasi-Konsolidasi Demokratik sebagi basis PersatuanMembangun Persatuan 
Gerakan (Non Kooptasi-Kooperasi) sebagai basis kekuatan melawan Dominasi 
Penjajah dan Pemerintahan Agen Penjajah.Membangun Posko-Posko Perlawanan di 
Kampung, Pabrik dan Kampus.Membangun Panggung-Panggung Politik bersama sebagai 
ajang penyadaran dan pelipatgandaan kekuatan.Melakukan Aksi Bersama ke 
DPR/MPR/DPRD, Istana, Gubernus, Walikota, Bursa Efek Indonesia, World Bank.
Yogyakarta, 06 November 2008

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM)

Paulus Suryanta


Juru Bicara


--

Posting oleh  ARAH GERAK  ke  ARAH GERAK  pada  11/07/2008 02:40:00 AM

PEMILU 2009 BUKAN JALAN KELUAR RAKYAT MISKIN!
PEMILU 2009 HANYA PEMILU BAGI PARTAI POLITIK KAUM MODAL/PARTAI PRO 
NEOLIBERALISME!
PEMILU 2009 AKAN MENGHASILKAN PEMERINTAHAN BARU PRO NEOLIBALISME!
AYO BERSATU, BANGUN KEKUATAN, LAWAN KAUM MODAL DAN ANTEK-ANTEKNYA!
BERSATU, GULINGKAN PEMERINTAHAN KAUM MODAL, GAGALKAN PEMILU, BENTUK 
PEMERINTAHAN RAKYAT MISKIN!



      

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke