Dijamin Meriah, Malam Penganugerahan
Hari Minggu (Ahad) malam (14/12) nanti, merupakan malam yang paling
digadang-gadang para jawara Lomba Foto dan Karya Tulis YPHL-HOKI 2008.
Pasalnya, pada malam itu juga akan diserahkan hadiah bernilai ratusan
juta rupiah dalam memperebutkan "The Excellence Award of Achmad Kalla".

Tak kepalang tanggung. Tokoh besar yang menyerahkan langsung meghadiah
lomba itu, yakni pebisnis handal yang amat konsen melestarikan
lingkungan hidup di Indonesia. Beliau adalah Achmad "AK" Kalla.
Sungguh fantastis, antusiasme peserta Lomba Menulis dan Foto YPHL-HOKI
bertajuk "Membangun Kepedulian terhadap Kelestarian Hutan Lestari"
yang diprakarsai oleh Yayasan Peduli Hutan "YPHL" dan Harian Online
Kabar Indonesia (HOKI) – www.kabarindonesia. com sangat tinggi, bahkan
di luar prediksi.

Buktinya, telah tercatat 803 naskah artikel dan 923 naskah foto
peserta lomba dari beragam profesi (dalam dan luar negeri) turut dalam
lomba ini. 

Dijamin meriah. Tepat pada puncak acara bertajuk: "Indonesian
Earthfest 2008" itu—tepatnya pada pukul 18.30 WIB; Minggu, 14 Desember
2008 bertempat di Area Hall Basket Senayan, Jakarta; para jawara Lomba
Foto dan Tulis YPHL & HOKI '08 itu akan menerima langsung hadiah lomba
dari Achmad "AK" Kalla. Jawara-jawara yang amat beruntung itu—adalah
para kampiun yang berhasil menyingkirkan ratusan peserta lomba
lainnya. Adapun para pemenang pada Lomba Foto YPHL-HOKI 2008 itu adalah: 
•       Herry Wiyanto (Juara I) berhak meraih uang tunai Rp 20 juta dan
trophy, plus notebook. Karya foto monumentalnya berjudul: "Di Kaki
Gunung Merapi".
•       Andi Lubis (Juara II) berhak mendapatkan uang tunai Rp 15 juta serta
paket trophy-notebook. Foto jurnalistiknya berjudul: "Memotret Hutan".
•       Younsel Evand Roos (Juara III) berhak memperoleh uang tunai Rp 10
juta dan trophy serta kamera. Karya fotonya bertajuk: "Hutanku Asri". 
•       Dan berturut-turut: Indra Manik, Hasrul Kokoh dan Samsul Ulum (Juara
Harapan I, II, III) masing-masing berhak atas uang tunai Rp 1 juta.
Judul foto-foto mereka yakni: "Desaku Hijau", "Jalan Kehancuran" dan
"Senja di Sebuku". 

Sedangkan sederet kampiun Lomba Karya Tulis YPHL 2008 yakni: 
•       Leonard Tiopan Panjaitan dari BNI 46 (Juara I) berhak atas uang
tunai Rp 20 juta dan trophy serta notebook. Artikelnya berjudul:
"E&G-Docs dan Green Credit - Dua Solusi Perbankan terhadap Masalah
Kepedulian Hutan".
•       Didik Ismawanto (Juara II) berhak mendapatkan uang tunai Rp 15 juta
dan trophy, plus notebook. Adapun karya tulisnya berjudul: "Hutan
Mikro, Hutan di Era Modern".
•       Wahyuana (Juara III) berhak atas uang tunai Rp 10 juta, plus trophy
dan kamera. Judul tulisannya adalah: "Gaia, Kosmologi Konservasi Hutan
dan Lingkungan".
•       Secara berjajar: Cucuk T, Sutrisno Budiharto dan Sulung Prasetyo S
(Juara Harapan I, II, III) masing-masing berhak menyabet Rp 1 juta.
Karya-karya tulis mereka berjudul: "Menumbuhkan Pola Pikir, Pola
Pandang dan Pola Tindakan yang Green Minded Melalui Program Reforesasi
Hutan Indonesia dengan Menggunakan Teknik Electronic Green Mobile
Planting", "Antara Nietzsche, Ayat-ayat Alam dan Ayat-ayat Cinta",
"Hutan Adat Terbukti Menang". 

Seperti diketahui bersama, puncak acara "Indonesian Earthfest 2008"
yang diselenggarakan oleh Green Music Foundation bersama dengan
Yayasan Peduli Hutan Lestari dan Bakrie untuk Negeri, ini bakal
dimeriahkan lebih dari 30 band papan atas. Band-band 'The Excelence
Award of Achmad Kalla' ini akan menghibur anda, dijamin anda bakal
tidak rugi. Band-band terpopuler itu, antara lain Koes Plus, Nidji,
NAIF, Rif dan masih banyak lagi. 

Sementara pada keesokan paginya akan dihelat pemecahan Rekor MURI
dengan aksi "Cap Jempol Hijau Peduli Lingkungan". Oleh karena itu
jangan lewatkan malam penganugerahan ini.

Secara khusus pula, Tim Panitia acara ini mengadokan ucapan terima
kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada dewan juri Lomba Foto
dan Karya Tulis YPHL-HOKI 2008. 

Mereka adalah Dr. Ricky Avenzora, Muhammad Subhan, Dr. Mochamad
Indrawan serta Samedi, Justina Ayu Utami dan Prof. Dr. Moch Na'im.
Selain juga apresiasi sosial juga patut disandangkan pada dewan juri
lainnya, yaitu: Arbain Rambey, Darwis Triadi dan Gauri Nasution. 

Tak luput pula, panitia juga menghaturkan banyak terima kasih kepada
ratusan peserta lomba serta sejumlah sponsor yang tak dapat disebutkan
di sini yang telah turut berpartisipasi aktif menyukseskan acara super
meriah ini. (*)



________________________________
From: suhana suhana <[email protected]>
To: [email protected]
Cc: kahmi pro <[email protected]>; millist ppiindia 
<[email protected]>; Ahmad Erani Yustika <[email protected]>; I Made 
Andi Arsana <[email protected]>; hmi bogor 
<[email protected]>; Martua Sihaloho <[email protected]>; 
program kemitraan bahari DKP <[email protected]>; ibu 
sisi dkp <[email protected]>; Ibu Tari DKP <[email protected]>; Iwan 
Faisal <[email protected]>; himitekindo unri 
<[email protected]>
Sent: Saturday, December 13, 2008 7:59:41 PM
Subject: [ppiindia] Perjalanan Panjang Menuju Negara Kepulauan


“Deklarasi Djuanda” 
13 Desember

Perjalanan Panjang Menuju Negara 
Kepulauan


Oleh

Suhana
Sumber : http://www.sinarhar apan.co.id/ berita/0812/ 13/sh03.html


JAKARTA – Desember adalah bulan bersejarah bagi Indonesia dan dunia. 
Dua peristiwa yang mengubah rezim kelautan nasional dan 
internasional terjadi di bulan ini. Pertama, Deklarasi Djuanda 
tanggal 13 Desember 1957, dan kedua, pengesahan Konvensi PBB tentang 
Hukum Laut pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. 

Dalam deklarasi yang dibacakan Perdana Menteri Djuanda, pemerintah 
Indonesia mengklaim bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan 
yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk 
daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan 
lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar wilayah daratan negara 
Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada 
perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara 
Republik Indonesia. 

Deklarasi tersebut juga menyebutkan bahwa lalu lintas yang damai 
melalui perairan-perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin, 
selama tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara 
Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang 
diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar 
pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan 
undang-undang. 

Berdasarkan deklarasi tersebut maka mulai saat itu, fungsi laut 
antara tidak lagi sebagai pemisah antarpulau-pulau Indonesia, tetapi 
berubah menjadi alat pemersatu bangsa dan sebagai wahana bagi 
pembangunan, keamanan, dan pertahanan nasional. Presiden Abrurrahman 
Wahid kemudian menetapkan tanggal 13 Desember sebagai hari Kesatuan 
Nusantara Indonesia.

Selanjutnya, pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United 
Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) pada 10 Desember 
1982 berlangsung di Montego Bay, Jamaika. Ketentuan-ketentuan yang 
tertuang dalam konvensi itu memberikan pengakuan terhadap negara 
kepulauan. 

Indonesia berjuang selama 25 tahun dan berhasil gemilang merebut 
pengakuan masyarakat internasional atas konsepsi negara kepulauan. 
Namun dalam perjalanannya, sampai sekarang ini, bangsa ini masih 
saja dihadapkan pada tidak adanya kesamaan visi dalam membangun 
negara kepulauan. 

“Archipelagic Policy”

Berdasarkan kedua peristiwa kelautan tersebut, negara kepulauan 
Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis yang 
melintang di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan 
Samudera Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu BAsia dan Benua 
Australia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, 
baik di darat maupun di laut. Namun demikian, sampai saat ini 
berbagai keunggulan dan keunikan Indonesia tersebut belum 
termanfaatkan secara optimal. 

Catatan penulis dari beberapa kali forum diskusi yang membahas 
permasalahan negara kepulauan—termasuk diskusi di Sinar 
Harapan--terdapat beberapa permasalahan krusial yang dihadapi 
Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertama, bangsa Indonesia sampai 
saat ini belum memiliki kebijakan nasional tentang pembangunan 
negara kepulauan (archipelagic policy) yang terpadu. Kebijakan yang 
ada selama ini hanya bersifat sektoral, padahal pembangunan di 
negara kepulauan memiliki keterkaitan antarsektor yang tinggi. 

Kedua, lemahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti dan makna 
Indonesia sebagai negara kepulauan dari segi geografi, politik, 
ekonomi, sosial dan budaya. Apalagi, itu belum ditunjang dengan 
sumber daya manusia yang andal. Saat ini Indonesia hanya memiliki 
0,8% sumber daya manusia (SDM) kelautan yang lulus S1, S2, dan S3.


Ketiga, bangsa Indonesia sampai saat ini belum menetapkan 
batas-batas wilayah perairan dalam. Padahal, wilayah perairan dalam 
mutlak menjadi kedaulatan bangsa Indonesia. Artinya tidak boleh ada 
satu kapal asing pun yang boleh masuk ke perairan dalam Indonesia. 
Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki kedaulatan mutlak untuk 
mengelola sumber daya laut yang berada di wilayah perairan dalam.

Keempat, pertahanan dan ketahanan negara dari sisi matra laut yang 
mencakup: (1) belum optimalnya peran pertahanan dan ketahanan laut 
dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara; (2) ancaman kekuatan asing 
yang ingin memanfaatkan perairan ZEEI; (3) belum lengkapnya 
perangkat hukum dalam implementasi pertahanan dan ketahanan laut; 
(4) masih terbatasnya fasilitas untuk melakukan pengamanan laut; (5) 
makin meningkatnya kegiatan terorisme, perompakan, dan pencurian 
ikan di wilayah perairan laut Indonesia; dan (6) masih lemahnya 
penegakan hukum kepada pelanggar hukum.

Menuju “Archipelagic State”

Ada lima tindakan yang mesti ditempuh untuk mewujudkan Indonesia 
sebagai negara kepulauan. Pertama, meningkatkan pemahaman pentingnya 
laut dari aspek geopolitik dan geostrategis kepada seluruh komponen. 
Sebagai negara kepulauan, Indonesia selayaknya memiliki armada 
pengamanan laut yang andal dan kuat guna menjaga keutuhan NKRI dan 
sumber daya alamnya. 

Kedua, mengubah orientasi pembangunan dari land based oriented 
menjadi archipelagic based oriented. Konsep archipelagic based 
oriented adalah mencakup darat, laut dan udara. Berdasarkan hal 
tersebut, strategi pembangunan 25 tahun ke depan harus berpatokan 
pada road map menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur, 
dan didukung oleh pertanian yang maju dan industri yang modern.

Ketiga, menentukan batas-batas wilayah perairan pedalaman dan 
menetapkannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Dengan adanya 
penetapan batas-batas perairan dalam tersebut, kapal-kapal negara 
lain tidak diperbolehkan melewati perairan tersebut tanpa kecuali. 
Selain itu, perlu juga dikaji tentang potensi yang terkandung dalam 
perairan pedalaman. 

Keempat, mengembangkan sistem pendidikan berbasis kelautan pada 
sistem pendidikan nasional. Pemerintah daerah juga perlu didorong 
untuk mengalokasikan dana yang cukup bagi pengembangan pendidikan 
dan pelatihan kelautan di wilayahnya dan menerapkan teknologi 
kelautan tepat guna kepada masyarakat khususnya nelayan.

Kelima, mempercepat penetapan garis batas antara Indonesia dengan 
negara-negara tetangganya di kawasan laut. Beberapa yang perlu 
mendapatkan perhatian khusus adalah perbatasan dengan Filipina, 
khususnya di sebelah Selatan Mindanao antara Pulau Merampit, 
Mianggas, dan Marore yang oleh Filipina dianggap berada di dalam 
perairan yang termasuk dalam persetujuan Amerika-Spanyol 1898. 
Walaupun arbitrase Max Huber 1928 telah mengakui bahwa Pulau 
Mianggas adalah Pulau Hindia Belanda yang kini menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari Indonesia. 

Selain itu, juga menetapkan garis batas yang menghubungkan antara 
batas batas laut wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Selat 
Malaka dan antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura, 
khususnya garis batasnya di sebelah barat Pulau Nipah sampai ke 
ujung Selat Malaka, dan di sebelah timur antara Batam dengan Changi.


Dalam memperingati Hari Nusantara ini hendaknya semua unsur 
masyarakat, politisi, pemerintah, aparat keamanan dan semua 
stakeholders kelautan lainnya dapat berperan aktif untuk mewujudkan 
Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat. Orientasi pembangunan 
ekonomi nasional berbasis kepulauan sudah merupakan kebutuhan yang 
mendesak. Demi kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah 
NKRI.

Penulis adalah Kepala Riset dan Kebijakan Kelautan pada Pusat Studi 
Pembangunan dan Peradaban Maritim. 

New Email addresses available on Yahoo!
Get the Email name you&#39;ve always wanted on the new @ymail and @rocketmail. 
Hurry before someone else does!
http://mail. promotions. yahoo.com/ newdomains/ aa/

[Non-text portions of this message have been removed]

    


      

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 
4. Satu email perhari: [email protected]
5. No-email/web only: [email protected]
6. kembali menerima email: [email protected]
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[email protected] 
    mailto:[email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke