http://www.tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_legislatif/2009/01/23/brk,20090123-156584,id.html


Aturan Komisi Pemilihan Umum tentang Keterwakilan Perempuan Diprotes
Jum'at, 23 Januari 2009 | 11:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon legislator dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat 
Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo keberatan dan memprotes soal akan 
terbitnya peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kuota keterwakilan 
perempuan. 

"Terus terang saya tergelitik," ujar Bambang seperti tertulis pada pesan 
pendeknya kepada Tempo, Jumat (23/1). Menurut Bambang, aturan ini jelas 
meminggirkan aspek keadilan dan keputusan Mahkamah Konstitusi soal suara 
terbanyak. 

"Saya setuju dengan pendapat bahwa keputusan MK telah meruntuhkan aturan nomor 
urut dan ambang suara 30 persen. Dan itu pula yang mendorong para caleg saat 
ini baik nomor urut satu sampai nomor urut sepatu, all out habis-habisan 
merogoh kocek agar mendapat suara terbanyak di partainya masing-masing," ujar 
Bambang yang merupakan calon legislator nomor urut 1 di daerah pemilihan Jawa 
Tengah. 

Komisi Pemilihan Umum akan segera menerbitkan peraturan Komisi Pemilihan Umum 
soal keterwakilan perempuan di mana aturan ini mengatur setiap tiga calon 
legislator terpilih, satu di antaranya harus perempuan. Jika tidak ada 
perempuan, salah satu calon laki-laki harus bersedia mundur untuk memberi jatah 
ke calon legislator perempuan. 

"Bahkan tidak sedikit (calon legislator) yang berkorban menjual aset atau 
bahkan meminjam dana. Lalu karena ada keharusan keterwakilan wanita, dia 
kehilangan kursi yang menjadi haknya lewat perjuangan keras. Di mana letak 
keadilannya?" kata Bambang. 

Menurut Bambang, aturan ini rawan menimbulkan konflik karena tidak jelas apa 
kriteria calon legislator yang mundur tersebut. Belum lagi, tidak banyak orang 
mau dan mudah memberikan kursinya ke orang lain terlebih jika diperoleh dengan 
kerja keras. "Bagaimana kalau ada jumlah suara yang sama di satu partai di satu 
dapil untuk satu kursi? Apakah UU sudah mengaturnya? Ini potensi-potensi 
konflik yang diperkirakan bakal melukai rasa keadilan siapapun yang 
mengalaminya," kata dia. 

ANTON APRIANTO



[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke