http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006121366
*PENGARAHAN KASAD KEPADA PERWIRA JAJARAN KODAM II/SWJ* 20 Feb 2009 KODAM II/SWJ (20/2) - Bertempat di Gedung Jenderal Sudirman Makodam II/Swj Palembang,* Kasad Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo* memberikan pengarahan kepada Perwira jajaran Kodam II/Swj, Kamis (19/2). Dalam pengarahannya kepada seluruh Perwira jajaran Kodam II/Swj Kasad mengatakan, bahwa wilayah Kodam II/Sriwijaya merupakan penghubung Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah ini juga merupakan daerah penyanggah ibukota negara, Jakarta. Sebagai daerah penyanggah ibukota, wilayah Kodam II/Sriwijaya harus dijaga dan dipelihara stabilitasnya, khususnya stabilitas keamanan, sebab kontribusinya sangat diperlukan bagi terwujudnya stabilitas di Jakarta. Selain itu, berbagai permasalahan di daerah perlu diantisipasi, khususnya yang bersumber pada masalah Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan atau SARA, yang diprediksi dapat berkembang menjadi masalah keamanan yang serius. Karena sering kita temukan, apa yang ada di permukaan, nampak seperti masalah SARA, tetapi sesungguhnya mempunyai akar permasalahan tertentu yang lebih konkret, seperti benturan antara nilai tradisional dan nilai modern, atau akibat persaingan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Apalagi wilayah ini juga merupakan perlintasan bagi perdagangan narkoba internasional, penyelundupan, dan penjualan manusia, serta secara geografis wilayah perairannya menjadi jalur lintasan yang sangat rentan dengan gempa bumi tektonik dan gelombang tsunami. Belum lagi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung disertai curah hujan yang sangat tinggi hingga saat ini sehingga menyebabkan berbagai kerusakan sarana dan prasarana umum. Pelaksanaan tugas satuan dihadapkan dengan karakteristik wilayah seperti itu, menuntut antisipasi para Perwira di satuan jajaran Kodam II/Swj untuk mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, dengan melakukan kerjasama dan koordinasi yang lebih erat, serta sinergi secara arif dan bijaksana dengan unsur Pemerintah Daerah, Polri, dan masyarakat. Kepada seluruh satuan jajaran Kodam II/Sriwijaya ini, saya minta untuk terus mengembangkan dan membangun kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah, dengan melakukan upaya-upaya yang dapat membantu rakyat menjalani hidup dan kehidupannya dengan baik. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, kesiapan satuan dalam pelaksanaan tugas dituntut, agar para perwiranya mampu memahami setiap permasalahan dan ancaman yang mungkin timbul saat ini dan ke depan, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang terintegrasi dan terencana secara simultan. Kesiapan operasional satuan ini tidak terlepas dari kesiapsiagaan yang tinggi dari semua satuan jajaran Kodam II/Sriwijaya. "Kesiapsiagaan satuan diperlukan, terutama dalam menghadapi tugas-tugas operasi militer selain perang. Diantaranya membantu pemerintah, membantu kepolisian mengatasi terorisme, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan aspek darat dan memberikan bantuan kemanusiaan," kata Kasad. Terkait dengan agenda nasional untuk mengamankan dan menyukseskan Pemilu 2009, pada kesempatan tersebut Kasad menegaskan dan menginstruksikan kembali kepada seluruh prajurit Angkatan Darat, terutama warga Kodam II/Sriwijaya untuk tetap menegakkan Netralitas terhadap semua partai peserta Pemilu 2009. Menyukseskan Pemilu tidak berarti turun langsung ke lapangan dan mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka Pemilu, akan tetapi lebih ditujukan untuk terus meningkatkan kewaspadaan, ketanggapsegeraan dan kesiapsiagaan, guna mengantisipasi perkembangan situasi yang mungkin terjadi. Berkaitan dengan Netralitas TNI ini, tetapkanlah moral dan etika sebagai pilar utama. Dengan moral dan etika yang terpuji pada setiap individu prajurit tentu akan membuahkan kekuatan satuan, guna mendukung pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. Hindari tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan wilayah politik praktis. Dan jangan pernah satu kalipun pikiran, sikap dan perilaku para prajurit Angkatan Darat terjerumus kedalamnya. Karena politik praktis sudah bukan lagi bagian dari kewajiban tentara maupun tugas dan tanggung jawab prajurit secara perorangan, satuan dan institusi Angkatan Darat. TNI tidak mempunyai kewajiban untuk memenangkan salah satu Parpol, maupun kontestan tertentu dalam Pemilu, TNI tidak berpihak kepada Parpol dan calon tertentu dalam Pemilu; dan TNI memberikan perlakuan yang sama secara adil dan proporsional kepada seluruh Parpol dan kontestan dalam Pemilu, sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. "Berikan pemahaman yang benar dan tepat tentang Netralitas TNI kepada setiap anggota termasuk kepada keluarga prajurit dan Keluarga Besar TNI (KBT) tentang pedoman, larangan bagi prajurit TNI dan larangan yang telah diatur dan diberlakukan bagi setiap orang, yang bersifat umum berlaku juga bagi prajurit TNI, serta lakukan pengawasan dan pengendaliannya agar netralitas TNI benar-benar dapat dipertanggungjawabkan", tegas Kasad. [Non-text portions of this message have been removed]
