Seluk-beluk dan hiruk-pikuk Pemilu 2009 (5)
Berhubung dengan banyaknya persoalan-persoalan yang « rumit » dan parah yang berkaitan dengan pemilu 2009, dan untuk memberi kesempatan kepada banyak kalangan mengikuti sekedarnya perkembangan hal-hal itu, maka website http://kontak.club.fr/index.htm menyajikan setiap hari berbagai berita, tulisan atau analisa (pendapat) yang terbaru tentang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009. Berita, tulisan, atau komentar itu semuanya dikumpulkan di bawah judul Seluk-beluk dan hiruk-pikuk pemilu 2009. Sebagian dari isi kumpulan itu akan disiarkan juga melalui berbagai milis. ^^ ^^ Liputan6, 18 April 2009 Suara Suara Digambari Palu Arit Liputan6.com, Temanggung: Hingga Jumat (17/4), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, bersama polisi masih menyelidiki kasus surat suara yang digambari palu arit. Surat suara itu digambar seseorang yang menggunakan hak pilihnya di Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, pada Pemilu Legislatif 9 April lalu. Sudjatmiko, Ketua KPU Kabupaten Temanggung, berharap pelaku bisa segera ditangkap sehingga motifnya segera diketahui. Kasus ini ramai dibicarakan masyarakat.(BOG/Yon Daryono dan Bagus Pradana) * * * Gatra, 17 April 2009 Pernyataan KPU Tak Ada Alasan Batalkan Hasil Pemilu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary menegaskan, tidak ada alasan bagi KPU untuk membatalkan hasil pemilihan umum (pemilu) anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang berlangsung pada 9 April 2009. "Tidak ada alasan untuk membatalkan hasil pemilu, tidak cukup kuat alasannya," katanya, di Jakarta, Kamis (16/4), setelah menjelaskan hasil rapat kerja KPU dan KPU provinsi. Hal ini disampaikan Ketua KPU menanggapi pertanyaan tentang adanya pihak yang menginginkan agar hasil pemilu dibatalkan dan dilakukan pemilu ulang. Menurutnya, dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, mesti dibuktikan, dugaan pelanggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan hasil pemilu. "Kalau cuma dugaan tidak bisa, harus ada pembuktian. Selain itu, kita tidak temukan klausul dalam Undang-Undang yang membenarkan pembatalan hasil pemilu," katanya. Menurut Hafiz Anshary, KPU provinsi dan kabupaten/kota juga menolak jika ada pembatalan hasil pemilu. Mengenai permasalahan pada daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif, ujar Hafiz, KPU telah bekerja sesuai dengan Undang-Undang. "Apabila ada yang tercecer atau tertinggal, itu bukan kesengajaan," katanya menegaskan. Hafiz Anshary menjelaskan, KPU mengalami banyak kendala selama proses pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilu legislatif sehingga masih ada pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar. Masalah serupa, harapnya, tidak terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2009. Rapat kerja KPU dan KPU provinsi memutuskan bahwa semua komponen di jajaran KPU dari tingkat pusat hingga daerah harus berusaha maksimal untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada DPT pemilu legislatif yang akan digunakan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan presiden. Pemutakhiran daftar pemilih untuk pilpres dilaksanakan hingga 10 Mei, selanjutnya pengumuman DPS pemilihan presiden pada 11-17 Mei 2009. Masyarakat diminta aktif memastikan dirinya telah terdaftar atau belum. [EL, Ant] a.. * * b.. Kompas, 16 April 2007 SBY Paling Dipilih Publik JAKARTA, KOMPAS.com Nama Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto paling banyak dipilih dan didiskusikan oleh publik. Namun, di antara ketiga nama itu, SBY paling banyak dibicarakan, sekitar 49,6 persen dari Mega yang hanya 14,1 persen serta Prabowo 5,6 persen. Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi saat merilis hasil exit poll "Pilihan Atas Anggota DPR dan Calon Presiden" di kantor LSI, Jakarta, Kamis (16/4). "SBY memang masih punya peluang untuk kembali terpilih dibanding lawan-lawannya," kata Dodi. Bila jumlah calon dibatasi hanya 6 nama, dituturkan Dodi, SBY dipilih oleh 53 persen dengan konsekuensi pemilu presiden hanya satu putaran. "Bila dikerucutkan 3 nama capres, maka SBY akan dipilih oleh 60 persen pemilih, sementara dukungan untuk Mega, Prabowo, JK, Wiranto, dan Sultan tak menunjukkan tanda-tanda kemajuan," jelasnya. Survei yang dilakukan 9 April 2009 bertepatan dengan pemilu legislatif ini digunakan metode exit poll. Survei dilakukan di 2.100 TPS yang dipilih secara random dan proporsional dari seluruh provinsi. Di tiap TPS yang terpilih itu ditentukan 2 pemilih sebagai responden yang semuanya berjumlah 4.200 responden dengan margin of error 1,7 persen. Responden diwawancara dengan pertanyaan bila pilpres diadakan sekarang, siapa nama-nama yang akan dipilih. Penanya mengajukan pertanyaan itu tiga kali dengan disodori daftar calon presiden sejumlah 27 nama lebih, 6 nama dan 3 nama. Dalam kesimpulan survei ini disebutkan, dukungan terhadap SBY sangat solid dari partainya. Sementara Mega dan Prabowo cukup solid meski dua figur ini belum mampu menarik pemilih di luar massa pemilih partai mereka. Dukungan untuk SBY berasal dari partai lain cukup banyak, kecuali dari massa PDI-P dan Gerindra. Misalnya dari massa Golkar, PPP, dan PAN. * * Statemen ALIANSI BURUH MENGGUGAT HASIL PEMILU 2009 HARUS DITOLAK KARENA BUKAN PEMILU RAKYAT, CURANG DAN TIDAK LEGITIMATE Jauh-jauh hari Aliansi Buruh Menggugat (ABM) menyatakan bahwa Pemilu 2008 adalah bukan Pemilu rakyat, sehingga harus ditolak. Saat ini Pemilu telah usai dan hasil-hasilnya telah kita ketahui sendiri. Premis awal bahwa Pemilu 2009 kemarin bukanlah Pemilu rakyat telah terbukti. Pertama, bukti bahwa Pemilu kemarin bukan milik rakyat adalah dengan melihat komposisi pemenang Pemilu, terutama partai-partai yang lolos parliamentary threshold. Partai-partai tersebut adalah partai miliknya kaum borjuasi, meliputi partai penyokong orde baru sampai partai pimpinan eks militer pelanggar HAM. Bisa dikatakan seluruh partai kepunyaan elit-politik yang memenangi Pemilu kemarin tidak memiliki keberpihakkan yang jelas pada kepentingan rakyat, terlibat dalam penyusunan UU neoliberal dan pro ekonomi-pasar, mendukung kenaikan harga BBM dan anti-subsidi. Kedua, hasil Pemilu 2009 tak bisa dibedakan dengan arisan politik kaum elit-politik dan partai borjuasi, dimana rakyat diposisikan sebagai pemilih pasif dan tingga terima ketidakberesan kekuasaan 5 tahun ke depan, boleh dikata, tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal komposisi pemegang kekuasaan, kecuali pergeseran kedudukan antar satu partai borjuasi ke partai borjuasi lainnya. Karena tiadanya perbedaan bermakna ini, maka perilaku, kebijakan dan kekuasaan yang dijalankan para wakil rakyat 5 tahun ke depan tidak akan berbeda dengan wakil rakyat 5 tahun ke belakang. Bahkan, mereka yang terpilih duduk di parlemen nantinya kembali meneruskan dan mengukuhkan kebijakan-kebijakan anti rakyat, seperti penghapusan subsidi, privatisasi, pembuatan UU anti-rakyat, penjualan asset-aset strategis bangsa dan menjadi negara yang mudah disetir oleh kepentingan kapitalisme internasional. Pemilu-nya rakyat mensyaratkan partai-partai yang terlibat di dalamnya mewakili kelas masing-masing, entah borjuasi entah rakyat pekerja. Dengan kompoisi ini, Pemilu memastikan pertempuran antara 2 kepentingan, yakni yang bermodal dan tidak bermodal. Sementara, Pemilu kemarin dan yang sudah-sudah hanya mencerminkan kelompok borjuasi, sehingga tidak memungkinkan wakil kaum tertindas naik ke pentas kekuasaan. Pemilu yang ideal juga melahirkan para pimpinan politik dari bawah, yakni mereka yang bekerja dengan dan bersama massa. Namun sementara ini, mereka yang berpunya dan bermodal besarlah yang bisa mengambil kepemimpinan politik dari daerah hingga pusat. Melalui apa yang disebut money politic, kaum berpunya menggunakan kekuatan uang untuk membeli suara pemilih. Karena bukan milik rakyat, maka Pemilu 2009 otomatis tidak memenangkan rakyat! Konsekeunsi lanjutan dari pernyataan di atas mendorong ABM pun untuk melakukan penolakan serupa terhadap hasil-hasil dari Pemilu 2009. Di tambah dengan perkembangan yeng terjadi baik pra maupun hari-H pelaksanaan Pemilu 2009 yang amburadul dan penuh rekayasa, hasil-hasil Pemilu 2009 wajib ditolak. Tak bisa dibantah, hasil Pemilu 2009 penuh kecurangan dan tidak legitimate. Dengan kondisi ini, pemerintah yang dihasilkan 5 tahun ke depan memiliki legitimasi rendah dan tidak berkualitas. Pertama, angka golput sangat tinggi (diprediksi mencapai 40%), tertinggi dalam sejarah perhelatan Pemilu nasional di negeri ini. Pemenang pertama pemilu 2009 hanya mencakup seperlima pemilih, kurang dari setengah dari mereka yang memilih tidak memilih. Persoalan teknis administratif yang digembar-gemborkan (untuk menutup-nutupi jumlah golput yang dianggap ideologis) sehingga orang menjadi golput tidak dapat menghalang-halangi kenyataan bahwa antusiasme masyarakat dengan adanya Pemilu 2009 memang sangat rendah. Rakyat mengerti dan paham, siapapun pemenang Pemilu tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan ketidaksejahteraan rakyat, sehingga memilih pun tidak ada gunanya. Bahkan dengan menjadi golput, pesan ketidaksukaan sekaligus ketidakpercayaan terhadap elit pemimpin produk Pemilu 2009 bisa disampaikan dengan lebih jelas dan tegas. Kedua, amburadulnya pelaksanaan Pemilu 2009 sungguh tidak bias diolerir. Banyak surat-surat suara antar DPT yang tertukar, pencantuman pemilih ganda yang meluas dan tidak bisa dilogika, di jaman serba canggih begini, banyak warga yang sah sebagai pemilih justru tidak tercantum namanya di DPT. Dan dengan alasan konyol, KPU dapat membatakan hak memilih warga karena semata-mata tidak ada dalam DPT.. Problem teknis ternyata dapat membatalkan hak memilih! Ini adalah pemandangan unik dan paling tercela sedunia dalam hal pelaksanaan Pemilu. Lebih lucu lagi, mereka yang tidak bisa menggunakan haknya ini mulai dari warga biasa, selebritis, pengusaha bahwa ada petugas KPPS sendiri. Artinya siapa saja bisa kehilangan hal pilih, terkenal tidak terkenal bahkan mereka yang mengurusi Pemilu secara langsung! Kasus-kasus Pemilu 2009 mengingatkan kita pada pelaksanaan pemilu-pemilu di masa orde baru yang penuh kecurangan, rekayasa dan tipu-tipuan.. Belum ada angka yang pasti jumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan haknya. Namun yang pasti jika digabungkan dengan yang golput dapat melebihi 50%. Maknanya, justru yang memilih haknya dengan sadar kurang dari setengah jumlah pemilih atau minoritas. Kasus-kasus ini menguatkan sikap ABM bahwa Pemilu 2009 dan hasil-hasilnya wajib ditolak. Dengan berangkat dari logika: proses yang cacat dan buruk menghasilkan pemerintahan yang tidak berkualitas, ABM menegaskan pemerintahan hasil Pemilu 2009 tidak memiliki kemungkinan menghantarkan Indonesia ke arah kesejahteraan yang dicita-citakan. Jika ada sebagian orang memiliki harapan pada status-quo yang bakal memenangi Pilpres, maka ABM justru sebaliknya. Harapan itu tak pernah ada selama berada di genggaman kaum borjuasi. Pemerintahan hasil Pemilu kemarin mau tidak mau adalah bentuk pemerintahan oligarki karena tidak ada pemenang mutlak. Pemerintahan oligarki berarti bagi-bagi kekuasaan seenak perut mereka yang berada di kursi empuk kekuasaan. Jabatan-jabatan diputar-putar, ditimbang-timbang semata-mata untuk memuaskan partai-partai berkuasa dan bukannya untk memuaskan rakyat. Kompromi dan kongkalikong mewarnai corak kekuasaan 5 tahun ke depan, yang artinya tidak berbeda dari yang dulu-dulu. Lalu, jika pemerintahan sekarang kembali berkuasa, kekhawatiran patut dikobarkan. Karena di Pemilu berikutnya, SBY tidak dapat lagi mencalonkan dirinya, justru kekuasaannya 5 tahun nanti (apabila terpilih kembali) bakal digunakan untuk menyedot kekayaan negara habis-habisan. Pendukung-pendukungnya pasti menggunakan kesempatan 5 tahun ini untuk memanfaatkan kesempatan sebesar-besarnya: sebesar-besarnya kecurangan dan sebesar-besarnya penyalahgunaan kekuasaan. Waktu terus berjalan dan tidak ada gunanya menyesali keadaan. Takdir telah terpatok, tetapi manusia memiliki sejuta daya dan upaya mengubah keadaan. Rakyat pekerja mengerti perubahan tidak diletakkan di tangan kuasa borjuis, melainkan dalam genggaman sendiri. Masa-masa berikutnya wajib menguatkan agenda-agenda gerakan rakyat pekerja agar memastikan "Buruh Berkuasa, Rakyat Sejahtera". Tak henti-hentinya bagi ABM untuk menyerukan: 1. Industrialisasi nasional serta reforma agraria yang kuat mandiri, dan berkeadilan ekologis 2. Nasionalisasi industri strategis dibawah kontrol rakyat 3. Menolak bayar utang 4. Pemberantasan korupsi serta menyita harta koruptor 5. Semua elit dan partai politik yang besok berkuasa sudah patut untuk tidak diikuti dan dipatuhi, Rakyat Indonesia harus membangun kekuatan politik rakyat sendiri yang berpegang teguh pada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi rakyat mayoritas. Hanya dengan membangun alat politik sendiri, partai politik kelas pekerja, partainya rakyat mayoritas, maka pembebasan sejati dari eksploitasi kelas modal dalam terwujud. Jakarta, 13 April 2009 Koordinator BPN ABM Anwar Sastro Maruf SERUAN UNTUK TURUN KE JALAN MEMPERINGATI HARI BURUH INTERNASIONAL 1 MEI 2009 MENYATAKAN PERLAWANAN TERHADAP REZIM ABM (Aliansi Buruh Menggugat): KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), FPBJ (Federasi Serikat Buruh Jabodetabek), SBTPI (Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia), FSPM Jakarta (Federasi Serikat Pekerja Mandiri), AJI Jakarta (Aliansi Jurnalis Independent), SBSI 92 (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992), SBB (Serikat Buruh Bangkit), SBI-Jabotabek (Serikat Buruh Indonesia), HIMKHI (Himpunan Ikatan Mantan dan Karyawan Hotel Indonesia), bersama: SP AP 1 (Serikat Pekerja Angkasa Pura 1), Sekar PerumNas (Serikat Karyawan Perum Nas), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaharua Indonesia), IKOHI (Ikatan Orang Hilang Indonesia), IGJ (Institute Global Justice), LBH Jakarta (Lembaga Bantuan Hidup), KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), KPOP (Komite Persiapan Ormas Pemuda), PAWANG (Paguyuban Warga Anti Penggusuran), JB (Jurnal Bersatu), PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja) No virus found in this outgoing message. Checked by AVG. Version: 7.5.557 / Virus Database: 270.12.0/2065 - Release Date: 17/04/2009 17:52 [Non-text portions of this message have been removed]
