http://www.sinarharapan.co.id/cetak/detail-cetak/article/polda-papua-beri-batas-waktu/

Jumat, 29 Mei 2009 13:44 
Penguasaan Lapangan Terbang Kapeso

Polda Papua Beri Batas Waktu 
OLEH: ODEODATA H JULIA/SOEHENDARTO



Jayapura - Telah dilakukan tiga kali negosiasi dengan pimpinan TPN/OPM Alex 
Makabory, namun tetap tidak membuahkan hasil. Padahal, hampir dua minggu 
Lapangan Terbang Kapeso di Distrik Mamberamo Hilir, Mamberamo Raya Papua 
diduduki kelompok ini.

     
Jumat (29/5) adalah target waktu terakhir yang diberikan Polda Papua kepada tim 
negosiasi dari tokoh masyarakat. 
Kapolda Papua Irjen Pol FX Bagus Ekodanto mengatakan batas waktu terakhir 
diberikan karena  sampai saat ini belum ada jawaban, permintaan ataupun 
tuntutan dari TPN/OPM sehubungan dengan pendudukan mereka di Lapangan Terbang 
Kapeso.
Untuk itu polisi akan mengambil tindakan hukum karena batas waktu yang 
diberikan sudah habis. Motif utama pendudukan Kapeso yakni OPM ingin menguasai 
daerah ini. Selain itu ada rasa kecewa OPM terhadap pemda setempat. Dari 
informasi didapat 100 orang rekrutan TPN, ada yang masih bertahan, tetapi ada 
juga yang sudah kembali ke kampung mereka. Kampung Kapeso dihuni 23 keluarga 
dan hanya terdapat 15 rumah. 


Sumber SH yang baru tiba dari Mamberamo Hilir dua hari lalu mengatakan alasan 
pe-nguasaan bandara ini adalah masalah sakit hati. Warga Kampung Kapeso merasa 
sebenarnya yang layak menjadi Ibu Kota kabupaten Mamberamo Raya adalah Kapeso. 
Selain itu, izin lapangan terbang yang seharusnya diberikan kepada Kapeso, oleh 
Pemda Mamberamo Raya malah dialihkan ke Lapangan Terbang Kasonaweja di Distrik 
Kasonaweja - ibu kota sementara Kabupaten Mamberamo Raya. "Intinya sebenarnya 
masyarakat di sana juga ingin minta perhatian," ujar sumber SH itu. 


Sumber SH juga mengatakan dari karakter orang Mamberamo sulit dipercaya mereka 
bisa berbuat hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dari pengalamannya 
sering ke Mamberamo, karakter orang-orang di sana selalu ramah dan senyum pada 
setiap pendatang baru.  Deputi Operasional Mabes Polri Irjen Pol SY Wenas 
menjawab wartawan soal TPN/OPM di Kapeso ini, hanya menjawab bahwa kelompok 
yang menduduki lapangan terbang adalah kelompok sipil bersenjata. 

Rekayasa
Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI AY Nasution usai HUT ke-46 
Kodam XVII/Cenderawasih di PTC Entrop, Kamis (28/5), menegaskan kekacauan di 
Mamberamo skalanya masih kecil. TNI belum bisa masuk ke tempat tersebut. "Itu 
skalanya kecil. Wartawan saja yang terlalu membesar-besarkan," ujarnya.


Ketua MRP Agus Alua mengatakan kejadian di Mamberamo dan Tanah Hitam Abepura 
adalah rekayasa, tanpa menjelaskan secara terperinci. Ia mengatakan TPN/OPM 
yang ia tahu musuhnya adalah TNI/Polri dan bukan masyarakat. 
Untuk itu, penyelesaian masalah ini bila dilakukan dengan cara represif, tetapi 
jangan sampai menembak. Ini karena sudah ada undang-undangnya agar persoalan 
Papua dilakukan secara persuasif. 


Di lain pihak, mantan anggota TPN/OPM yang sudah 30 tahun tinggal di Belanda 
dan PNG, kemudian memilih kembali ke NKRI, Niko Messet menegaskan, kasus di 
Kapeso janganlah menyalahkan orang lain. Sebenarnya yang dibutuhkan hanya 
perhatian. "Kalau mereka semua sudah sejahtera, tidak akan ada lagi yang masuk 
ke hutan. Jangan sampai ada rekayasa oleh pihak-pihak tertentu. Ada orang Papua 
yang mau dibayar dengan harga Rp 50.000-100.000 untuk melakukan hal-hal seperti 
ini," ujarnya. 

Kembali ke : Cetak

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke