http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009052904151353
Jum'at, 29 Mei 2009
OPINI
Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan
Akhiril Fajri
Humas DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung
Kemiskinan. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi mayoritas
masyarakat bangsa kita saat ini. Dengan populasi penduduk sekitar 220 juta,
ternyata lebih dari setengah dari jumlah tersebut hidup bergelut dengan
kemiskinan, berikut berbagai problem turunan yang menyertainya. Apabila hal ini
terjadi di suatu wilayah yang gersang dan tandus, mungkin kita masih bisa
memakluminya. Tapi siapa pun mafhum, negeri ini telah dianugerahi dengan
kekayaan yang begitu melimpah, baik kekayaan hayati maupun sumber daya energi.
Untuk itulah, diperlukan sebuah mekanisme ekonomi yang baik agar kekayaan
yang dimiliki dapat berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan kolektif,
bukan hanya untuk segelintir orang seperti yang terjadi saat ini.
Dalam pandangan Islam, masalah kaya dan miskin sebenarnya hanyalah ujian.
Setiap muslim diperintahkan untuk senantiasa bersabar dalam berbagai keadaan.
Kesenjangan tingkat kemakmuran pasti akan terjadi dalam realitas kehidupan.
Hanya saja, Islam tidak akan membiarkan terjadinya kesewenang-wenangan atau
penzaliman dalam aktivitas perekonomian, yang sebagian besar disebabkan oleh
buruknya distribusi kekayaan. Sebab, Islam memandang individu sebagai manusia
yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh.
Agar kebutuhan dapat terpenuhi, Islam mewajibkan setiap individu yang
mampu dan memenuhi syarat untuk bekerja mencari nafkah. Baik untuk mendapatkan
harta maupun usaha-usaha untuk mengembangkan harta yang sudah dimilikinya.
Karena dipandang sebagai bentuk ibadah, aktivitas ini mesti steril dari
unsur-unsur yang merusak, seperti menipu, berjudi, melakukan penimbunan barang,
melakukan riba, menguasai hajat hidup orang banyak untuk kepentingan pribadi
dsb. Dengan cara ini, kebutuhan individu berikut orang-orang yang berada dalam
tanggungannya dapat terpenuhi. Selain itu, pemanfaatan harta hanya untuk
hal-hal yang memberikan manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat.
Realitas menunjukkan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya, apalagi jika ia memiliki tanggungan keluarga. Inilah
kondisi yang melingkupi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penyebabnya pun
beragam. Dari masalah alamiah seperti ketidakmampuan fisik maupun nonfisik,
faktor bencana alam, sampai penyebab yang bersifat sistemik seperti minimnya
lapangan kerja yang tersedia.
Dampak sosialnya sangatlah besar. Faktanya, merebaknya prostitusi,
merajalelanya berbagai kasus kriminalitas, sampai meningkatnya perilaku anarkis
di tengah-tengah masyarakat ternyata lebih disebabkan oleh faktor ekonomi.
Dalam hal ini, Islam memiliki solusi agar kekayaan yang ada dapat
terdistribusikan secara baik, sekaligus meminimalisasi risiko sosial sebagai
akibat disparitas tingkat kemakmuran. Secara individual, setiap muslim yang
memenuhi syarat diwajibkan mengeluarkan zakat. Selain itu mereka juga didorong
untuk melakukan infak dan sedekah sebagai wujud kepedulian mereka terhadap
saudara mereka. Banyak hadis Rasulullah yang menggambarkan bagaimana kemuliaan
orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sebaliknya, Islam
mencela sifat bakhil dan kikir, penimbunan barang, dsb.
Tidak cukup dengan itu, Islam juga mewajibkan pemerintah agar mengerahkan
seluruh potensi yang ada demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Para
regulator mesti membuat berbagai terobosan agar ketersediaan berbagai bahan
pokok yang dibutuhkan masyarakat bisa terjamin. Selain itu, negara dapat
memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu lewat kas
negara (baitulmal).
Islam juga mengharamkan penguasaan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
individu atau korporasi. Hal ini wajar mengingat perkara tersebut dapat
membahayakan perekonomian negara, selain akan mengakibatkan terjadinya
penumpukan kekayaan pada segelintir orang, di tengah kemiskinan yang
merajalela. Dikuasainya aset-aset penting bangsa kita saat ini (baik SDA maupun
BUMN strategis) oleh korporasi lokal maupun asing terbukti hanya menjadikan
masyarakat semakin sengsara.
Sumber daya alam yang melimpah tersebut (hutan, laut dengan segala
isinya, seluruh bahan tambang, dst.) adalah milik masyarakat yang semestinya
dikelola oleh negara. Hasil dari pengelolaannya akan dikembalikan kepada
masyarakat dalam bentuk BBM murah, pembangunan berbagai fasilitas umum,
penyediaan layanan yang bersifat public service, dst.
Besarnya dana yang ada juga memungkinkan pemerintah untuk menyediakan
pendidikan secara murah meriah (bahkan gratis) kepada masyarakat. Dengan
tingkat pendidikan yang baik, seluruh anggota masyarakat (baik muslim maupun
nonmuslim) memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki nasib mereka.
Wallahualam bissawab.
[Non-text portions of this message have been removed]
