http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/06/01/WAW/mbm.20090601.WAW130468.id.html
Jusuf Kalla:
Jangan-jangan Mau Mempermalukan Saya
DIA punya kenangan tersendiri tentang kantor redaksi majalah Tempo. Lima tahun
lalu, sebelum pemilihan presiden, Ketua Umum Partai Golkar itu berkunjung, dan
ia terpilih menjadi wakil presidenmendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.
Senin pekan lalu, dengan pengawalan jauh lebih ketat dibanding lima tahun
silammeski tetap longgar untuk ukuran wakil presidenia kembali bertandang ke
kantor Tempo di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
"Ruang ini penuh berkah," kata Jusuf Kalla, 67 tahuncalon presiden yang
berpasangan dengan Jenderal Purnawirawan Wiranto. Kali ini statusnya penantang
Yudhoyono. Didahului makan siang dengan menu biasanasi sayur asam, ayam
goreng, ikan bumbu pedas, dan tempe gorengJusuf Kalla satu jam lebih meladeni
pertanyaan tuan rumah. Petugas protokoler Istana Wakil Presiden awalnya meminta
pertemuan hanya diikuti belasan orang, tapi pada akhirnya ruang rapat redaksi,
tempat pertemuan digelar, sesak oleh awak redaksi Tempo.
Kalla didampingi Sekretaris Wakil Presiden Tursandi Alwi, juru bicara tim
sukses JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, dan beberapa pendukungnya. Seperti biasa,
Jusuf Kalla menjawab pertanyaan dengan lugas, dan tanpa off the record.
Mengapa Anda memutuskan berpisah dengan SBY?
Saya sebenarnya siap berkoalisi lagi. Tiga kali saya bertemu SBY
membicarakannya. Beliau setuju, tapi dengan sejumlah syarat. Kalau melanjutkan
koalisi, masa perlu syarat-syarat lagi? Itu menandakan beliau mungkin mempunyai
pandangan lain. Itu hak beliau. Kami hormati. Jadi, kalau begitu, kami jalan
sendiri saja.
Apa saja syaratnya?
Banyaklah. Misalnya, calon yang diajukan bukan ketua umum partai. Secara
tersirat, sebenarnya beliau hanya ingin melanjutkan koalisi Demokrat-Golkar,
bukan SBY-JK. Calon yang diajukan juga harus loyal. Sebenarnya loyal tidak
masalah, tapi pada negara, bukan pribadi. Apa pernah saya tidak loyal?
Golkar juga diminta mengajukan lima nama. Aneh, kalau memang mau
melanjutkan koalisi, mengapa minta lebih dari satu nama? Jangan-jangan ini mau
mempermalukan saya. Bagi Golkar, ini tidak sesuai dengan rapat pimpinan
nasional yang telah memutuskan satu nama.
Apa yang Anda katakan ketika menyatakan berpisah?
Tidak ada perpisahan resmi sebenarnya, karena memang begitulah politik.
Tapi, ketika saya serahkan surat resmi di Istana, kami berdua terharu. Sampai
kita peluk-pelukan berdua: kenapa akhirnya begini?
Slogan kampanye Anda "Lebih Cepat, Lebih Baik" membuat SBY tersinggung?
Ya, katanya seperti itu. Padahal, yang saya maksud lebih cepat lebih baik
bukan masalah pribadi. Ini menyangkut kepemimpinan, pengelolaan bangsa, dan
program pemerintah. Bisa tercapai lebih cepat kan lebih baik? Jangankan negara,
salat pun lebih cepat lebih baik. Namanya politik, masa kita mau bilang "lebih
lambat, lebih baik"?
Saya tidak pernah memperhatikan partai lain, saya selalu memperhatikan diri
saya. Jangan, dong, mengontrol apa yang mau kita bilang. Itu kan tidak bagus?
Namanya kampanye, kita harus jual yang terbaik, kan? Kita harus menjual solusi.
Itu menohok SBY, yang dikenal lambat karena terlalu banyak pertimbangan....
Masing-masing orang kan berbeda, kita maklum saja.
Rapat kenaikan BBM sampai perlu dilakukan 12 kali?
Ya, mungkin dibutuhkan pertimbangan yang matang. Saya pikir itu gaya
hati-hati yang baik. Mungkin belum tentu efektif, tapi penuh kehati-hatian itu
penting juga.
Dalam beberapa kasus Anda berseberangan dengan Boediono, waktu itu Gubernur
Bank Indonesia. Misalnya soal blanket guarantee setelah muncul kasus Bank
Century?
Saya berpendapat, blanket guarantee itu artinya semua masalah
perbankankesulitan cash flow, rugi, dan sebagainyapada akhirnya ditanggung
APBN. Ini artinya ditanggung seluruh rakyat. Saya tidak mau kesalahan
bankir-bankir itu dibebankan ke rakyat. Itu menzalimi rakyat.
Berdasarkan pengalaman pada 1998, blanket guarantee itu justru merugikan,
tidak memberikan hal positif. Saya lalu kasih data, statistik, grafik, kepada
Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Saya bilang tidak, karena bisa
menimbulkan krisis kedua. Semua negara yang memberikan blanket guarantee,
seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, pertumbuhan ekonominya minus.
Siapa yang mengusulkan blanket guarantee?
Macam-macam, Kadin, pihak perbankan, semua memberikan usulan. Yang ngotot
itu Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.
Sikap SBY bagaimana?
Menteri Keuangan mengatakan (sikapnya) sudah disetujui Presiden. Saya lalu
setuju, tapi hanya Rp 2 miliar. Itu bukan blanket guarantee, tapi jaminan
perbankan. Kepada Gubernur Bank Indonesia saya bilang, jangan seenaknya saja:
mengawasi perbankan tapi mengorbankan rakyat.
Apa alasan Gubernur Bank Indonesia?
Katanya untuk kestabilan moneter, agar perbankan jalan. Itu cara normatif:
ciri-ciri monetaris. Saya bilang tidak.
Bukankah BI tidak perlu datang ke presiden?
Ini menyangkut jaminan negara, artinya rakyat yang menjamin. Akibatnya,
kita bisa kekurangan anggaran pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan. Sama
seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, rakyat harus menanggung 50 tahun.
Bisa dibilang itu titik balik hubungan Anda dengan SBY?
Saya tidak mengatakan itu. Tapi, untuk persoalan itu, saya memang keras
sekali. Sampai ada yang taruhan: siapa yang benar, Wakil Presiden atau yang
lain. Kenyataannya sampai sekarang perbankan tetap aman.
Direktur Utama Bank Century dipenjarakan setelah itu?
Ya. Saya juga yang memerintahkan agar dia ditangkap. Waktu itu Bank
Indonesia mengatakan tidak bisa karena tidak ada hukumnya. Saya bilang, mengapa
tak bisa. Polisi harus mencari (dasar) hukumnya.
Dalam hal apa lagi perbedaan Anda dengan Boediono?
Dalam banyak hal saya selalu ingin pemerintah itu mencari jalan. Menteri
dan Wakil Presiden kan harus memiliki target. Target itu harus diraih dengan
segala upaya. Kalau ada aturan yang tidak sesuai, aturannya yang diperbaiki,
bukan targetnya yang dihentikan. Nah, Pak Boediono itu taat aturan. Itu gaya
eselon dua atau kepala biro. Kalau menteri, seharusnya bikin terobosan.
Apakah SBY tidak pernah menengahi perbedaan Anda dengan Boediono?
Secara terbuka SBY tidak pernah memberikan pandangan.
Dalam proyek monorel, Anda dan Boediono juga bertentangan?
Proyek monorel itu proyek DKI yang diresmikan pada zaman Ibu Mega. Waktu
itu Boediono Menteri Keuangan, dan saya Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat. Kemudian proyek ini terbengkalai. Perusahaan private partnership tidak
punya kemampuan finansial. Mula-mula biayanya US$ 800 juta. Saya bilang itu
kemahalan, bisa turun jadi US$ 400 juta.
Untuk transportasi publik, pemerintah harus terlibat. Caranya dengan
memberikan jaminan untuk pemerintah DKI. Lalu DKI menjamin ke investor, itu
harus punya penumpang sekian. Karena mereka tak punya hak menjamin, Menteri
Keuangan harus menjaminnya. Jadi, Menteri Keuangan itu menjamin pemerintah DKI,
bukan menjamin swasta.
Bagaimana soal listrik?
Kalau kita tidak membangun pembangkit listrik dua tahun lalu, tahun ini
Indonesia gelap-gulita. Subsidinya bisa Rp 100 triliun karena memakai diesel.
Saya dulu bilang, bangun pembangkit listrik dengan batu bara. Listrik ini luar
biasa, dalam satu tahun bisa kembali modal. Subsidi untuk listrik Rp 80 triliun
pada 1998. Dengan membangun senilai itu, subsidi langsung turun menjadi Rp 10
triliun. Tapi, karena tak punya uang, ya harus meminjam dulu dengan jaminan
negara. Itu tanda tangani saja, pembayarannya pasti tak akan (melewati masa)
jatuh tempo.
Waktu itu dianggap menabrak undang-undang?
Bukan, cuma keputusan presiden atau malah keputusan menteri. Saya bilang,
ubah saja aturannya. Dalam waktu satu hari, aturan berubah. Mereka yang menolak
dulu berpikir bahwa pemerintah jangan campur tangan. Semua diserahkan ke pasar.
Ciri neoliberal?
Saya tak bilang begitu, ya. Yang bilang itu Anda.
Anda memang cepat, tapi keputusannya dianggap menguntungkan
perusahaan-perusahaan keluarga Anda?
Siapa? Coba tunjukkan!
Bosowa Energi dalam proyek listrik itu?
Bosowa itu IPP (independent power producer alias pengembang listrik
swasta). Itu siapa saja boleh. Masa, bisa dibilang diskriminasi? Justru kita
harus angkat topi pada pengusaha yang mau mengambil risiko. Kita harus hormat
pada kemenakan saya yang mau ambil risiko itu. (Erwin Aksa, keponakan Jusuf
Kalla, memimpin Grup Bosowa, yang berencana membangun pembangkit listrik di
Sulawesi SelatanRed.)
Bukaka Teknik juga pernah menangani proyek menara listrik?
Itu juga IPP, boleh-boleh saja, dong. Bukaka itu perusahaan pertama di
Indonesia yang mampu membuat menara listrik. Anda boleh bangga. Dulu menara
listrik itu diimpor, sekarang tidak. Garbarata (jembatan antara terminal dan
pesawat) juga begitu. Kalau kita bicara kemandirian, mestinya Bukaka dapat
bintang.
Bisnis mengandalkan pasokan informasi paling cepat. Bukankah perusahaan
keluarga diuntungkan dengan posisi Anda?
Apa contohnya? Kalau khawatir tanpa contoh, kan tak enak?
Kasus helikopter yang dulu hendak disewakan ke Badan Penanggulangan Pengungsi?
Helikopter itu bukan milik pemerintah, milik sendiri. Masa, tidak boleh
berdagang milik sendiri?
Bisnis keluarga Anda itu dikritik Boediono....
Coba tunjukkan satu yang saya campuri. Jangan lupa, bisnis keluarga saya 95
persen berurusan dengan masyarakat. Cuma 5 persen yang mungkin tender dengan
pemerintah.
Kalau famili tidak boleh berbisnis lagi, itu bahaya sekali. Latar belakang
saya pengusaha, adik pengusaha, bapak pengusaha. Sama saja dengan Pak SBY:
beliau jenderal, bapaknya tentara, mertua tentara, adik tentara, anak juga
tentara. Kita tak bisa mengatakan itu kolusi atau nepotisme, kan?
Jadi, apa batas keluarga pejabat bisa berbisnis?
Selama tidak melanggar hukum. Selama dia mengikuti aturan tender. Jangan
lupa, informasi tentang tender itu terbuka sekali.
Kalau Anda menang, apa yang akan berubah?
Kecepatan dan pertumbuhannya. Kami sanggup mencapai target pertumbuhan
ekonomi 8 persen, asalkan melaksanakan terobosan. Kita percepat infrastruktur,
percepat proses bisnis yang lambat.
Target Anda berapa hari doing business?
Saya sanggup 50 hari. Malaysia kan 30-an? Soal izin, terutama, kita
percepat. Soal kemampuan bank mempercepat kredit. Soal aturan, hukum, akan saya
periksa dengan detail. Dulu itu saya tangani, tapi kemudian dipindah ke Menteri
Koordinator Perekonomian.
Berapa modal Anda jadi presiden?
Pada 2004 kami termasuk yang paling kecil biayanya, tapi bisa menang.
Berapa sih dana minimum agar terpilih?
Ya, tergantung. Sama saja dengan makan, kita bisa kenyang dengan nasi
bungkus Rp 20 ribu, juga bisa tidak kenyang dengan makanan Jepang Rp 1 juta.
Pada 2004 , total biaya yang kami keluarkan Rp 120 miliar. Sekarang dua kali
lipatnyalah. Itu karena semua mahal, termasuk iklan di media massa.
Kenapa tidak memilih Prabowo yang kaya sebagai pasangan?
Kami memilih yang cocok, bukan yang banyak uangnya. Lagi pula, beliau ingin
jadi presiden waktu itu.
Bagaimana peluang Anda menjadi pemenang?
Ha-ha-ha.... Begini, terus terang saya surprise dengan dukungan satu minggu
terakhir ini. Banyak yang mengira pemilihan presiden itu penjumlahan suara
hasil pemilu legislatif. Ini keliru sekali. Pemilihan presiden itu soal figur.
Mulai dari leadership, track record, kemampuan, kaya, macam-macam. Ditambah
faktor politik, berapa partainya. Partai pun tidak semua loyal. Kami ini
Pasangan Nusantara, itu kan berarti kulturalnya melebar. Ditambah lagi
hubungan-hubungan keagamaan. Jadi, kami yakin mempunyai kemampuan.
Di Golkar, Anda juga tidak didukung penuh. Misalnya Aburizal Bakrie menggelar
pertemuan membahas percepatan Musyawarah Nasional Golkar?
Saya harus mengklarifikasi, tidak ada satu pun pembicaraan tentang
musyawarah nasional dalam pertemuan itu. Mereka hanya membahas solidaritas
membantu SBY-JK. Memang ada pihak yang berkampanye, nanti kalau diadakan
musyawarah nasional, dukung-dukunglah. Musyawarah nasional kira-kira
November-Desember.
Anda tidak melihat Aburizal, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono yang dikenal
sebagai Trio Alpha ingin menggusur Anda?
Mau trio-trio apalah, ya..., silakan aja. Kalau kami menang, mau apa mereka?
Alasan mereka kan tidak mau Golkar menjadi oposisi nanti....
Kalau kami menang, kan tidak menjadi oposisi? Itu salah pemikirannya, belum
bertanding sudah merasa kalah.
Suasana kabinet sekarang seperti apa?
Sudah agak lama tidak ada sidang kabinet.
Tidak diundang lagi?
Kalau di paripurna, saya diundang. Kalau yang terbatas, saya tidak tahu,
cuma lihat di koran. Namanya wakil kan terserah presidennya. Ndak usah
maksa-maksa. Kalau memang tidak boleh, ya sudah.
Apakah tidak sebaiknya Anda nonaktif sebagai wakil presiden?
Saya dipilih berdua oleh 70 juta orang. Kalau saya diangkat, boleh saja.
Ini kan dipilih, rakyat bisa marah kalau kami mundur.
Oke, tolong jawab dalam kalimat singkat: mengapa JK-Wiranto layak dipilih?
Karena dengan pengalaman, kami sanggup membuat bangsa ini menjadi lebih
baik.
Jusuf Kalla Lahir: Watampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 Pendidikan:
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, 1967 | The European
Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis (1977) Karier:
2004-2009: Wakil Presiden RI | 2001-2004: Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat | 1999-2000: Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI |
1968-2001: Direktur Utama NV Hadji Kalla | 1969-2001: Direktur Utama PT Bumi
Karsa | 1988-2001: Komisaris Utama PT Bukaka Teknik Utama | 1988-2001: Direktur
Utama PT Bumi Sarana Utama | 1993-2001: Direktur Utama PT Kalla Inti Karsa |
1995-2001: Komisaris Utama PT Bukaka Singtel International
