http://www.suarapembaruan.com/News/2009/07/08sore/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Miskin Sepanjang Masa Berbicara kemiskinan tak bisa lepas dari nasib berjuta-juta kaum tani dan nelayan yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Memang ironis luar biasa. Indonesia dikenal sejak dulu sebagai negara agraris dan bahari, namun sektor pertanian dan perikanannya tetap terpuruk. Dari jumlah orang miskin yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ungkap para pengamat, kebanyakan adalah keluarga tani dan nelayan, soko guru kehidupan bangsa ini. Lahan yang subur, baik di darat maupun di laut, tak bisa dimanfaatkan maksimal. Petani dan nelayan masih dianggap masyarakat kelas dua, tak ditangani secara menyeluruh dan total oleh negara. Perhatian lebih ditujukan, pada masyarakat perkotaan, mal-mal, dan pasar modal. Bandingkan dengan Thailand dan Vietnam misalnya, yang sangat maju di pertanian dan perikanan walaupun lahannya jauh lebih kecil dari kita. Petani di Indonedia adalah pekerja keras. Persawahan yang indah dan tertata rapi dibangun tangan-tangan yang ahli. Mereka membuat petak-petak sawah, menatanya dengan cermat agar air dapat mengalir dengan baik. Mereka menanam bibit, memberi pupuk, mengusir hama, dan menjaganya sampai panen tiba. Ketika padi dipanen ada yang rusak diserang hama, banyak pula yang terbuang karena tak ada teknologi. Padi dijemur di halaman, di jalanan, atau lahan kosong. Walaupun harus dikerjakan dengan susah payah, gabah harus dijual murah. Jika harga gabah dan beras merangkak naik, pemerintah langsung menekannya agar harga turun kembali, alasannya supaya rakyat tidak kesulitan membeli dan tidak terjadi inflasi. Usaha penggilingan padi dan pedagang beras berisiko lebih kecil, tapi meraup untung lebih besar. Memang tak adil, tetapi inilah kenyataan yang harus diterima petani kita. Dibuatlah kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) dengan maksud menjaga agar harga tidak merugikan petani. Dibuat pula program-program populis, misalnya memberi subsidi benih dan pupuk yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Petani kecil berhak mendapat bantuan. Dana bantuannya pun diambil dari APBN, yang juga uang rakyat, uang petani juga. Modal dan Subsidi Pengamat pertanian yang juga mantan Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Jafar Hafsah mengemukakan, subsidi pertanian tidak bisa dihilangkan karena di mana pun di dunia, termasuk negara-negara maju, masih dibutuhkan. Namun, subsidi harus tepat sasaran agar tidak menjadi pemborosan besar-besaran. Produksi komoditas pangan strategis harus ditingkatkan, dan impornya dihentikan. Beras dan jagung sementara sudah bisa swasembada. Gula rafinasi, daging, dan susu masih diimpor. Sedangkan, 80% kedelai dan hampir 100% gandum sebagai bahan baku terigu masih diimpor. Jika kedelai dan gandum atau substitusinya bisa dikembangkan di Indonesia, akan menyerap banyak tenaga kerja dan menghemat banyak devisa. Tidak mengimpor 1 juta ton beras misalnya, bisa dihemat US$ 550 juta. Jafar mengingatkan, Indonesia seharusnya bisa mandiri dan berdaulat atas pangan, sehingga tak bergantung lagi pada impor. Sayangnya, pengusaha malah berlomba-lomba menjadi pengimpor benih padi, khususnya hibrida. Padahal, Departemen Pertanian sudah mengembangkan banyak jenis padi berkualitas. Budaya jalan pintas dan senang menjadi broker semakin menghancurkan bangsa ini. Menurut Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, sebenarnya petani lebih suka berusaha secara mandiri, namun saat ini masih mengharapkan bantuan karena hidup mereka memang susah. Bantuan pun tidak selalu berjalan mulus. Pupuk bersubsidi misalnya, sulit diperoleh ketika dibutuhkan. Kredit usaha rakyat (KUR) hanya terdengar sepoi-sepoi, sulit terlihat wujudnya. Winarno memaparkan, jumlah petani dan buruh tani sekitar 24 juta kepala keluarga (KK). Di antaranya, petani pemilik lahan yang berusaha tani padi dan palawija sebanyak 13 juta KK yang kepemilikan lahannya sangat kecil, rata-rata di bawah 0,5 hektare (ha). Padahal, kelayakan kepemilikan lahan minimal 2 ha, sehingga perlu ada ekstensifikasi lahan agar petani bisa hidup layak. Nasib buruh tani pun tak menentu. Diperlukan kredit berbunga rendah bagi petani dan nelayan yang mudah diakses. Petani dan nelayan di mata perbankan masih dianggap pekerjaan berisiko tinggi dan tidak layak dijadikan nasabah bank, sehingga sektor ini sulit maju. Guru besar pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menekankan pentingnya pemerintah merealisasikan program-program standar, misalnya penguatan permodalan, akses informasi dan teknologi, serta perlindungan kepada petani dan nelayan. Reforma agraria juga sudah lama ditunggu oleh jutaan petani, tetapi tidak terwujud. Padahal, ini salah satu kunci untuk menaikkan martabat dan kesejahteraan petani. Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yussuf Solichien mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 16 juta nelayan dan mereka yang bergerak di pengolahan hasil perikanan. Menurutnya, mayoritas nelayan masih hidup miskin, hanya mampu menggunakan kapal-kapal kecil, kesulitan memperoleh modal dan teknologi, serta terbebani harga bahan bakar minyak yang cukup tinggi. [SP/Sumedi TP] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 8/7/09 [Non-text portions of this message have been removed]
