Sebetulnya sederhana, kenapa Siti Fadilah Supari tak dipakai lagi sebagai
Menkes. Kebijakannya yang populis sangat tidak disukai kalangan industri besar
farmasi dan vested interests lain, dari dalam dan luar negeri. Misalnya:
1. Jaminan kesehatan masyarakat (miskin) yang dianggarkan dari APBN untuk
rakyat (bukan menyerahkan uang APBN ke perusahaan-perusahaan asuransi
kesehatan, seperti maunya kalangan bisnis dan makelar/perantara jasa kesehatan).
2. Menolak privatisasi Rumah Sakit (padahal kabarnya banyak pihak asing yang
sudah siap membeli RSCM, RS Fatmawati, dll jika jadi diprivatisasi), karena
dikhawatirkan mermbuat pelayanan kesehatan makin tak terjangkau rakyat kecil.
Meskipun privatisasi akan meningkatkan gaji Direktur RS!
3. Mewajibkan industri farmasi asing bikin pabrik di Indonesia jika mau menjual
produknya di Indonesia (jadi jangan cuma menjadikan RI sebagai pasar obat saja).
4. Dll....
Musuh Siti jadi terlalu banyak.... Tapi fakta perubahan ketentuan di WHO soal
pengiriman virus itu adalah jasa RI zaman Siti jadi Menkes. RI didukung banyak
negara berkembang. Bahkan sejumlah negara Eropa juga mendukung. Peraturan baru
ini akhirnya juga diterima AS era Obama.
Singkatnya secara sederhana begini:
Selama hampir 60 tahun, ada ketentuan bahwa negara yang warganya kena
virus wajib mengirim virus ke WHO dengan alasan kemanusiaan (untuk dicarikan
vaksinnya). WHO sebagai lembaga di bawah PBB dianggap mewakili kepentingan
dunia. That's fine!
Yang banyak orang tidak tahu, oleh WHO virus itu diserahkan ke badan tertentu,
sebut saja namanya GINS (Global Influenza Surveillance Network), yang statusnya
sebetulnya berada di bawah hukum Amerika Serikat.
Indonesia sudah berjuang di pertemuan WHO tingkat dunia untuk mengubah GINS .
Menurut aturan GINS ini, katanya, negara-negara yang terpapar virus influenza
harus menyerahkan virusnya ke WHO.
Sampai di sini aturannya bagus. Tapi, ternyata WHO melalui GINS membagikan
virus tersebut ke perusahaan vaksin negara maju (baca: AS) yang negaranya tidak
terpapar virus tersebut. Lalu perusahaan vaksin tersebut membuat vaksin dan
menjualnya ke negara yang terpapar tadi, yang biasanya negara berkembang dan
miskin.
Ketika virus sudah ada di dalam GINS, statusnya tidak transparan. Dari GINS
ternyata ketahuan virus dari Indonesia sudah dikirim ke laboratorium militer di
Los Alamos, New Mexico (AS). Karena mekanisme ini tidak transparan, kita tak
tahu apa yang terjadi dengan virus itu.
Secara potensial, Virus itu bisa dikembangkan jadi senjata biologis (please,
jangan sebut saya penganut teori konspirasi!). Who knows? Toh tidak ada
transparansi.
Virus itu juga bisa dicarikan vaksinnya, yang lalu dijual dengan harga mahal ke
negara-negara miskin/berkembang.
Jika negara berkembang tak punya uang buat beli vaksin, akan dipinjami uang
lewat Bank Dunia, IMF, atau apalah, yang ujung-ujungnya justru menimbulkan
ketergantungan dan ketundukan ekonomi (Bank Dunia, IMF, dll dikuasai negara
maju/AS).
Sehubungan dengan hal tersebut, bisnis vaksin dari negara-negara maju pun
laku keras dan objeknya adalah negara-negara berkembang dan miskin yang
terkena wabah.
Negara-negara berkembang dan miskin tersebut tidak diberdayakan oleh
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membuat vaksin guna melindungi diri,
tapi lembaga internasional ini bekerjasama dengan perusahaan vaksin dari
negara maju pembuat vaksin, dan lalu menjualnya ke negara berkembang dan
miskin yang terkena wabah.
Lalu mengapa sejumlah negara Eropa juga mendukung Indonesia? Perusahaan farmasi
Eropa selalu kalah bersaing dengan perusahaan AS, yang --karena menguasai virus
dan vaksinnya-- tentu bisa menjual vaksin dengan harga bersaing di pasar
internasional. Jadi, meski dengan alasan yang berbeda, mereka mendukung
Indonesia menuntut perlakuan yang lebih adil dalam tata kelola virus. Berkat
dukungan banyak negara inilah aturan GINS kini dicabut, dan dibuat aturan baru
yang lebih fair buat negara miskin.
Jadi, jelas kan di mana letak persoalan besarnya? Ini menyangkut bisnis
milyaran dollar yang mempengaruhi nasib jutaan bahkan milyaran penduduk dunia
(khususnya negara berkembang). Jadi, soal Siti Fadilah begini atau begitu (soal
personalitas), saya anggap persoalan remeh temeh.
Menkes Siti Fadilah sengaja menahan pengiriman virus, selama belum ada
mekanisme yang transparan di WHO dalam pengelolaan virus dari Indonesia dan
negara-negara berkembang ini. Indonesia bukannya menolak kerjasama
internasional demi kemanusiaan, tetapi menolak dimanipulasi dan diperalat dalam
konteks kepentingan bisnis farmasi negara maju, yang hanya menjadikan negara
berkembang itu sumber virus, dan pasar bagi penjualan vaksin!
Tentu saja, ibu Menkes ini akan marah besar, ketika --dalam perjuangan melawan
kekuatan besar yang global itu-- eh, ada bawahannya yang dengan lugu (atau
pura-pura lugu) membawa virus tanpa izin ke Vietnam, dalam pertemuan dengan
para peneliti virus lain. Alasannya, mau diserahkan ke sesama peneliti
("kebetulan" penelitinya kok ya orang Amerika!) demi kerjasama
internasional atas "alasan kemanusiaan" atau " kemajuan ilmu pengetahuan."
Ah, tapi kenapa saya harus pusing? Toh semua uraian saya ini akan dianggap
teori konspirasi lagi? Capek dehh......!
Satrio Arismunandar
Penggemar novel detektif Agatha Christie
[Non-text portions of this message have been removed]
