Mangtabv dahhhh.... (pecinta Sherlock Holmes)
From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Satrio Arismunandar Sent: 28 Oktober 2009 23:07 To: [email protected]; Forum Kompas; AJI INDONESIA; [email protected]; HMI Kahmi Pro Network; ppiindia; nasional list; jurnalisme; pantau; sastra pembebasan; Pers Indonesia; technomedia Subject: [ppiindia] Siti Fadilah terlalu banyak musuhnya.... (pantas saja dihabisi!) Sebetulnya sederhana, kenapa Siti Fadilah Supari tak dipakai lagi sebagai Menkes. Kebijakannya yang populis sangat tidak disukai kalangan industri besar farmasi dan vested interests lain, dari dalam dan luar negeri. Misalnya: 1. Jaminan kesehatan masyarakat (miskin) yang dianggarkan dari APBN untuk rakyat (bukan menyerahkan uang APBN ke perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan, seperti maunya kalangan bisnis dan makelar/perantara jasa kesehatan). 2. Menolak privatisasi Rumah Sakit (padahal kabarnya banyak pihak asing yang sudah siap membeli RSCM, RS Fatmawati, dll jika jadi diprivatisasi), karena dikhawatirkan mermbuat pelayanan kesehatan makin tak terjangkau rakyat kecil. Meskipun privatisasi akan meningkatkan gaji Direktur RS! 3. Mewajibkan industri farmasi asing bikin pabrik di Indonesia jika mau menjual produknya di Indonesia (jadi jangan cuma menjadikan RI sebagai pasar obat saja). 4. Dll.... Musuh Siti jadi terlalu banyak.... Tapi fakta perubahan ketentuan di WHO soal pengiriman virus itu adalah jasa RI zaman Siti jadi Menkes. RI didukung banyak negara berkembang. Bahkan sejumlah negara Eropa juga mendukung. Peraturan baru ini akhirnya juga diterima AS era Obama. Singkatnya secara sederhana begini: Selama hampir 60 tahun, ada ketentuan bahwa negara yang warganya kena virus wajib mengirim virus ke WHO dengan alasan kemanusiaan (untuk dicarikan vaksinnya). WHO sebagai lembaga di bawah PBB dianggap mewakili kepentingan dunia. That's fine! Yang banyak orang tidak tahu, oleh WHO virus itu diserahkan ke badan tertentu, sebut saja namanya GINS (Global Influenza Surveillance Network), yang statusnya sebetulnya berada di bawah hukum Amerika Serikat. Indonesia sudah berjuang di pertemuan WHO tingkat dunia untuk mengubah GINS . Menurut aturan GINS ini, ka-tanya, negara-negara yang ter-papar virus influenza harus me-nyerahkan virusnya ke WHO. Sampai di sini aturannya bagus. Tapi, ternyata WHO melalui GINS membagikan virus tersebut ke perusahaan vaksin negara maju (baca: AS) yang negaranya tidak terpapar vi-rus tersebut. Lalu perusahaan vaksin tersebut membuat vaksin dan menjualnya ke negara yang terpapar tadi, yang biasanya negara berkembang dan miskin. Ketika virus sudah ada di dalam GINS, statusnya tidak transparan. Dari GINS ternyata ketahuan virus dari Indonesia sudah dikirim ke laboratorium militer di Los Alamos, New Mexico (AS). Karena mekanisme ini tidak transparan, kita tak tahu apa yang terjadi dengan virus itu. Secara potensial, Virus itu bisa dikembangkan jadi senjata biologis (please, jangan sebut saya penganut teori konspirasi!). Who knows? Toh tidak ada transparansi. Virus itu juga bisa dicarikan vaksinnya, yang lalu dijual dengan harga mahal ke negara-negara miskin/berkembang. Jika negara berkembang tak punya uang buat beli vaksin, akan dipinjami uang lewat Bank Dunia, IMF, atau apalah, yang ujung-ujungnya justru menimbulkan ketergantungan dan ketundukan ekonomi (Bank Dunia, IMF, dll dikuasai negara maju/AS). Sehubungan dengan hal ter-sebut, bisnis vaksin dari negara-ne-gara maju pun laku keras dan ob-jeknya adalah negara-negara ber-kembang dan miskin yang terkena wabah. Negara-negara berkembang dan miskin tersebut tidak diber-da-yakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membuat vak-sin guna melindungi diri, tapi lem-baga internasional ini be-ker-jasama dengan perusahaan vaksin dari negara maju pembuat vaksin, dan lalu menjualnya ke negara ber-kembang dan miskin yang terkena wabah. Lalu mengapa sejumlah negara Eropa juga mendukung Indonesia? Perusahaan farmasi Eropa selalu kalah bersaing dengan perusahaan AS, yang --karena menguasai virus dan vaksinnya-- tentu bisa menjual vaksin dengan harga bersaing di pasar internasional. Jadi, meski dengan alasan yang berbeda, mereka mendukung Indonesia menuntut perlakuan yang lebih adil dalam tata kelola virus. Berkat dukungan banyak negara inilah aturan GINS kini dicabut, dan dibuat aturan baru yang lebih fair buat negara miskin. Jadi, jelas kan di mana letak persoalan besarnya? Ini menyangkut bisnis milyaran dollar yang mempengaruhi nasib jutaan bahkan milyaran penduduk dunia (khususnya negara berkembang). Jadi, soal Siti Fadilah begini atau begitu (soal personalitas), saya anggap persoalan remeh temeh. Menkes Siti Fadilah sengaja menahan pengiriman virus, selama belum ada mekanisme yang transparan di WHO dalam pengelolaan virus dari Indonesia dan negara-negara berkembang ini. Indonesia bukannya menolak kerjasama internasional demi kemanusiaan, tetapi menolak dimanipulasi dan diperalat dalam konteks kepentingan bisnis farmasi negara maju, yang hanya menjadikan negara berkembang itu sumber virus, dan pasar bagi penjualan vaksin! Tentu saja, ibu Menkes ini akan marah besar, ketika --dalam perjuangan melawan kekuatan besar yang global itu-- eh, ada bawahannya yang dengan lugu (atau pura-pura lugu) membawa virus tanpa izin ke Vietnam, dalam pertemuan dengan para peneliti virus lain. Alasannya, mau diserahkan ke sesama peneliti ("kebetulan" penelitinya kok ya orang Amerika!) demi kerjasama internasional atas "alasan kemanusiaan" atau " kemajuan ilmu pengetahuan." Ah, tapi kenapa saya harus pusing? Toh semua uraian saya ini akan dianggap teori konspirasi lagi? Capek dehh......! Satrio Arismunandar Penggemar novel detektif Agatha Christie [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
