Dokter Senior Tuding Siti Fadilah Pernah Berniat Jual Virus ke AS Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari kembali dikritik. Kini, kalangan dokter senior mempertanyakan pernyataannya soal Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih yang pernah membawa virus ke Amerika Serikat (AS). Para dokter ini membantah jika Endang menjual virus kepada Namru atau pihak asing mana pun. Mereka menuduh justru Siti Fadilah Supari yang pernah berniat menjual virus ke luar negeri. "Waktu itu sekitar tahun 2007 Siti Fadilah pernah berusaha menjual virus Avian Influenza kepada perusahaan virus Baxter di Amerika," ujar Ketua Bidang Penanggulangan Penyakit Menular IDI Tandu Riono dalam jumpa pers di kafe Poenam, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2009). Pandu menjelaskan, penjualan tersebut memang batal dilakukan. Alasannya, perusahaan Baxter merupakan perusahaan bermasalah di Amerika. "Dulu kesepakatannya tahun pertama itu dibeli. Baru tahun kedua ada transfer teknologi," tambahnya. Ia juga menambahkan, Endang bukan merupakan staf Namru, melainkan staf Depkes yang melakukan penelitian di Namru. Endang pun tidak pernah melakukan penjualan virus. "Yang dilakukan Endang adalah membawa virus ke Vietnam untuk kepentingan penelitian, karena laboratorium penelitian belum ada di Indonesia," tutupnya. Sebelumnya Siti Fadilah menegaskan Endang tidak menjual virus ke luar negeri, namun membawa virus ke Hanoi, Vietnam tanpa izin dari otoritas Depkes. Sedangkan Depkes menandatangani kerjasama dengan perusahaan farmasi AS yang berkantor di Swiss, Baxter Healthcare untuk memproduksi 2 juta dosis vaksin flu burung. Penandatanganan Mou dengan Baxter itu dilaksanakan pada 7 Februari 2007. Dan Baxter dalam pengembangan akan melakukan alih teknologi. Indonesia melalui perusahaan farmasi pemerintah Bio Farma akan ikut serta mengembangkan dan memproduksi jika vaksin sudah jadi. Sedangkan mengenai biaya pengembangan vaksin flu burung akan ditanggung oleh Baxter Healthcare dan pembuatannya pun dilakukan di pabrik Baxter di Austria. "Tapi dalam MoU, Indonesia punya hak untuk memproduksi dan memasarkan vaksin baik untuk Indonesia maupun ekspor," tandas Siti Fadilah pada 7 Februari 2007 lalu. Sebelum terjadi kesepakatan dengan Baxter, terjadi negosiasi alot sejak tahun 2005. Depkes mengajukan dua syarat yang saat itu belum disepakati. "Belum ada agreement. Kita sama-sama setuju akan kerjasama selama yang dibuat adalah Indonesian strain dan bukan Vietnam strain. Kedua, mereka harus datang ke Bio Farma untuk mengecek mungkin tidak dilakukan down stream teknologi vaksin H5N1 di sana," kata Siti Fadilah. (mad/nwk) --- In [email protected], Satrio Arismunandar <satrioarismunan...@...> wrote: > > Sebetulnya sederhana, kenapa Siti Fadilah Supari tak dipakai lagi sebagai > Menkes. Kebijakannya yang populis sangat tidak disukai kalangan industri > besar farmasi dan vested interests lain, dari dalam dan luar negeri. Misalnya: > > 1. Jaminan kesehatan masyarakat (miskin) yang dianggarkan dari APBN untuk > rakyat (bukan menyerahkan uang APBN ke perusahaan-perusahaan asuransi > kesehatan, seperti maunya kalangan bisnis dan makelar/perantara jasa > kesehatan). > > 2. Menolak privatisasi Rumah Sakit (padahal kabarnya banyak pihak asing yang > sudah siap membeli RSCM, RS Fatmawati, dll jika jadi diprivatisasi), karena > dikhawatirkan mermbuat pelayanan kesehatan makin tak terjangkau rakyat kecil. > Meskipun privatisasi akan meningkatkan gaji Direktur RS! > > 3. Mewajibkan industri farmasi asing bikin pabrik di Indonesia jika mau > menjual produknya di Indonesia (jadi jangan cuma menjadikan RI sebagai pasar > obat saja). > > 4. Dll.... > > Musuh Siti jadi terlalu banyak.... Tapi fakta perubahan ketentuan di WHO soal > pengiriman virus itu adalah jasa RI zaman Siti jadi Menkes. RI didukung > banyak negara berkembang. Bahkan sejumlah negara Eropa juga mendukung. > Peraturan baru ini akhirnya juga diterima AS era Obama. > > Singkatnya secara sederhana begini: > > Selama hampir 60 tahun, ada ketentuan bahwa negara yang warganya kena > virus wajib mengirim virus ke WHO dengan alasan kemanusiaan (untuk dicarikan > vaksinnya). WHO sebagai lembaga di bawah PBB dianggap mewakili kepentingan > dunia. That's fine! > > Yang banyak orang tidak tahu, oleh WHO virus itu diserahkan ke badan > tertentu, sebut saja namanya GINS (Global Influenza Surveillance Network), > yang statusnya sebetulnya berada di bawah hukum Amerika Serikat. > > Indonesia sudah berjuang di pertemuan WHO tingkat dunia untuk mengubah GINS . > Menurut aturan GINS ini, katanya, negara-negara yang terpapar virus > influenza harus menyerahkan virusnya ke WHO. > > Sampai di sini aturannya bagus. Tapi, ternyata WHO melalui GINS membagikan > virus tersebut ke perusahaan vaksin negara maju (baca: AS) yang negaranya > tidak terpapar virus tersebut. Lalu perusahaan vaksin tersebut membuat > vaksin dan menjualnya ke negara yang terpapar tadi, yang biasanya negara > berkembang dan miskin. > > Ketika virus sudah ada di dalam GINS, statusnya tidak transparan. Dari GINS > ternyata ketahuan virus dari Indonesia sudah dikirim ke laboratorium militer > di Los Alamos, New Mexico (AS). Karena mekanisme ini tidak transparan, kita > tak tahu apa yang terjadi dengan virus itu. > > Secara potensial, Virus itu bisa dikembangkan jadi senjata biologis (please, > jangan sebut saya penganut teori konspirasi!). Who knows? Toh tidak ada > transparansi. > > Virus itu juga bisa dicarikan vaksinnya, yang lalu dijual dengan harga mahal > ke negara-negara miskin/berkembang. > > Jika negara berkembang tak punya uang buat beli vaksin, akan dipinjami uang > lewat Bank Dunia, IMF, atau apalah, yang ujung-ujungnya justru menimbulkan > ketergantungan dan ketundukan ekonomi (Bank Dunia, IMF, dll dikuasai negara > maju/AS). > > Sehubungan dengan hal tersebut, bisnis vaksin dari negara-negara maju pun > laku keras dan objeknya adalah negara-negara berkembang dan miskin yang > terkena wabah. > > Negara-negara berkembang dan miskin tersebut tidak diberdayakan oleh > Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membuat vaksin guna melindungi diri, > tapi lembaga internasional ini bekerjasama dengan perusahaan vaksin dari > negara maju pembuat vaksin, dan lalu menjualnya ke negara berkembang dan > miskin yang terkena wabah. > > Lalu mengapa sejumlah negara Eropa juga mendukung Indonesia? Perusahaan > farmasi Eropa selalu kalah bersaing dengan perusahaan AS, yang --karena > menguasai virus dan vaksinnya-- tentu bisa menjual vaksin dengan harga > bersaing di pasar internasional. Jadi, meski dengan alasan yang berbeda, > mereka mendukung Indonesia menuntut perlakuan yang lebih adil dalam tata > kelola virus. Berkat dukungan banyak negara inilah aturan GINS kini dicabut, > dan dibuat aturan baru yang lebih fair buat negara miskin. > > Jadi, jelas kan di mana letak persoalan besarnya? Ini menyangkut bisnis > milyaran dollar yang mempengaruhi nasib jutaan bahkan milyaran penduduk dunia > (khususnya negara berkembang). Jadi, soal Siti Fadilah begini atau begitu > (soal personalitas), saya anggap persoalan remeh temeh. > > Menkes Siti Fadilah sengaja menahan pengiriman virus, selama belum ada > mekanisme yang transparan di WHO dalam pengelolaan virus dari Indonesia dan > negara-negara berkembang ini. Indonesia bukannya menolak kerjasama > internasional demi kemanusiaan, tetapi menolak dimanipulasi dan > diperalat dalam konteks kepentingan bisnis farmasi negara maju, yang hanya > menjadikan negara berkembang itu sumber virus, dan pasar bagi penjualan > vaksin! > > Tentu saja, ibu Menkes ini akan marah besar, ketika --dalam perjuangan > melawan kekuatan besar yang global itu-- eh, ada bawahannya yang dengan lugu > (atau pura-pura lugu) membawa virus tanpa izin ke Vietnam, dalam pertemuan > dengan para peneliti virus lain. Alasannya, mau diserahkan ke sesama peneliti > ("kebetulan" penelitinya kok ya orang Amerika!) demi kerjasama > internasional atas "alasan kemanusiaan" atau " kemajuan ilmu pengetahuan." > > Ah, tapi kenapa saya harus pusing? Toh semua uraian saya ini akan dianggap > teori konspirasi lagi? Capek dehh......! > > > > > > Satrio Arismunandar > Penggemar novel detektif Agatha Christie > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] >
