Refleksi : Apakah penyewaan tanah di Papua sekitar Merauke kepada grup bin laden juga akan diusut ataukah dikecualikan?
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/kasus-sewa-tanah-papua-akan-diusut/ Kamis, 12 November 2009 13:30 Kasus Sewa Tanah Papua Akan Diusut OLEH: SULUNG PRASETYO Jakarta - Melanjutkan permintaan peninjauan ulang perkebunan sawit di Papua, pihak pemerintah melalui Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, agar pemerintah daerah (pemda) bisa mendapat penjelasan mengenai kondisi lingkungan saat ini dan perlunya pengesahan payung hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. "Saya secara personal marah dengan kondisi tersebut. Perlu dilakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selanjutnya," ujar Kepala Sekretariat DNPI, Agus Purnomo, di Jakarta, Rabu (11/11). Koordinasi dengan Mendagri tersebut dimaksudkan agar pihak pemda dapat diberikan pengertian mengenai kondisi lingkungan saat ini. Sehingga, payung hukum yang memadai dapat segera disahkan keberadaannya. Sayangnya, menurut Agus, koordinasi baru akan bisa dilakukan pada awal tahun depan. Mengingat saat ini DNPI sedang memusatkan konsentrasi pada Konferensi Badan Dunia mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-15, yang akan digelar di Kopenhagen, akhir tahun ini. Sementara itu, imbuh Agus, kesepakatan internasional mengenai kawasan pertanian, yang di dalamnya termasuk perkebunan, saat ini masih dalam perumusan. "Kami masih berhati-hati, agar keuntungan dari kesepakatan tersebut juga menguntungkan semua pihak. Jangan sampai hanya menguntungkan negara-negara tertentu saja," tambah Agus. Di lain pihak, Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam acara 1st International Biodiversity Conference on Sustainable Development in Tanah Papua, yang dibuka Rabu kemarin, kembali menyatakan, setidaknya 50 persen dari konversi hutan dipelihara untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kemudian, hutan primer dengan nilai konservasi tinggi (HCVC) tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pemanfaatan lainnya. Barnabas juga menyatakan, diperlukannya peningkatan efisiensi dan produktivitas dari pemanfaatan lahan yang sementara berlangsung sekarang ini, termasuk untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang sudah berlangsung. Selain itu, Barnabas juga mengharapkan agar meningkatkan promosi dan pengembangan industri berbasis energi terbarukan, seperti yang berasal dari tenaga matahari, angin dan air yang berlimpah ruah di Papua. Sebelumnya, LSM Telapak dan Agen Investigasi Lingkungan (Environmental Investigation Agency/EIA) mengeluarkan laporan bertajuk Up for Grabs; Deforestation and Exploitation in Papua Plantation Boom, di Jakarta, Selasa (10/11). Pada laporan tersebut terungkap bahwa Medco Group hanya membayar pemilik tanah adat untuk perkebunan sawit seharga Rp 450.000 per hektare untuk 35 tahun sewa. Apabila harga tersebut dibagi dengan jumlah 420 bulan selama 35 tahun, berarti harga sewa tanah per bulan hanya Rp 1.071,5 saja. Menurut wakil dari EIA, Jago Wadley, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan mengenai perkebunan sawit di Papua. Terutama bila pemerintah Indonesia memang serius untuk mengurangi angka deforestasi hutan sebagai penyebab perubahan iklim. n ++++ http://akuindonesiana.wordpress.com/2008/08/13/bin-laden-berinvestasi-di-pertanian-padi-di-papua/ Bin Laden Berinvestasi Di Pertanian Padi Di Papua In Perekomonian, Pertanian on August 13, 2008 at 2:18 pm Kelompok usaha Bin Ladin Group dari Arab Saudi berencana untuk berinvestasi senilai 4,3 miliar dollar Amerika Serikat di bidang agrobisnis padi di Merauke, Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah Alwi Shihab, Selasa (12/8) di Jakarta. "Mereka bukan hanya berminat, tetapi sudah memutuskan untuk melakukan investasi agrobisnis padi minimal untuk lahan seluas 500.000 hektar," ujarnya seusai pertemuan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dengan pihak Bin Ladin Group. Bin Ladin Group adalah kelompok usaha yang melaksanakan beberapa proyek strategis dari Pemerintah Arab Saudi. Dari pertemuan itu, Departemen Pertanian merekomendasikan wilayah Merauke apabila kelompok usaha itu ingin berinvestasi di bidang agrobisnis. Sebelumnya, sudah ada lima investor lokal yang berminat berinvestasi di Merauke, mereka adalah Grup Medco, PT Bangun Cipta Sarana, PT Wolo Agro Makmur, PT Comexindo, dan PT Digul Agro Lestari (Kompas, 22/7). Meski, menurut Alwi Shihab, Bin Ladin sudah dalam tahap memutuskan, realisasi investasi itu menunggu keputusan dari tim yang akan dikirim Bin Ladin Group untuk melakukan pengkajian. "Padi yang akan ditanam khusus jenis Basmati (padi premium untuk konsumen wilayah Timur Tengah)," kata Alwi Shibab. Undangan Deptan Vice Chairman Bin Ladin Group Syekh Hassan M Bin Ladin menyatakan, rencana investasi itu untuk menumbuhkan usaha agrobisnis di Indonesia. Menurut Mentan, kedatangan pengusaha dari Arab Saudi itu atas undangan Departemen Pertanian. Terkait dengan masalah infrastruktur di Merauke, Mentan menyatakan pemerintah akan membangun infrastruktur utama, seperti jalan. Infrastruktur yang lebih kecil, akan dibangun bekerja sama dengan pihak swasta. Departemen Pekerjaan Umum direncanakan membangun beberapa proyek infrastruktur sumber daya air. Dalam jangka pendek, yang dilakukan adalah mendesain ulang pompa di Wapeko dan Topeko bagian hulu, sepanjang 10 kilometer. Departemen Pekerjaan Umum juga akan membangun saluran air dari Sungai Kumbe ke sawah-sawah di Kecamatan Semangga dan Tanah Miring di Merauke. Selain itu, juga akan dilakukan optimalisasi pengambilan air dari Rawa Burung. Kabupaten Merauke mempunyai lahan datar seluas 3 juta hektar, yang potensial untuk sawah sekitar 1,94 juta hektar dan untuk ladang 0,55 juta hektar. Hingga Maret 2008, luas tanaman padi di Merauke baru 22.066 ha. Saat ini, dari 25.000 ha sawah di Merauke, hanya 6.000 ha yang beririgasi, tetapi belum terintegrasi [Non-text portions of this message have been removed]
