----- Forwarded Message ----
Subject: Fwd: kaget baca buku LiemSiokLan alumnus ITB (1)
--- In ITB_:
keras tapi masukan cermin riil :
LIEM SIOK LAN MENANYA PENGUSAHA
Lumayan tebal (402 hlm) buku adik kita alumnus ITB Liem Siok Lan, yang dijuduli
BEYOND BOUNDARIES (Menembus Batas), Aneka Ilmu, Semarang 2009. ISBN
978-979-736-974-7. Bab 13 memaparkan wawancara dengan PENGUSAHA di Indonesia.
comot bebas : bab 13
Hubungan pemerintah dengan warga masyarakat, bagaimana? Pemerintah ini warisan
kolonial. Dulu sempat dijuluki Pangreh Praja (tukang suruh), lalu Pamong Praja
(asih-asah-asuh). Tapi konsep PAMONG (Bapak Pendidikan KiHadjar Dewantara)
tidak dipahami, dalam praktek berlanjutlah sebutan pemerintah. Organisasi,
birokrasi, didirikan bagi rakyat, dibiayai oleh rakyat. Lembaga negara ada
eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada juga pemilihan oleh rakyat, namanya
demokrasi. Tampaknya indah dan bagus, tetapi nyatanya penuh masalah. Karena
jiwa pegawai-pegawainya jongos, belum merdeka. Seperti oknum Satpol PP saja
laiknya.
Pemasukan pemerintah, mestinya untuk kesejahteraan dan bahagianya rakyat.
Pegawai digaji bahkan dipensiun rakyat, agar melayani. Nyatanya mengerikan,
sogok-menyogok makin gila-gilaan, tanpa uang ekstra urusan terbengkelai, dan
konon pegawai bawah mesti kasih upeti atasannya, ini bagaimana ? Urusan
sekaitan hukum : polisi, jaksa, hakim, lebih parah lagi, makan hati rakyat,
memeras kantong pula. Orang benar disalahkan, orang salah dibela. Ini merata ke
seluruh daerah.
Kondisi sekarang ibarat lebih buruk dari zaman kolonial Belanda. Pemerasan
langsung dan terang-terangan ya baru di zaman ini. Semua bidang segala urusan,
tidak pernah pasti. Pegawai birokrasi tampak tak ada target prestasi bagi
masyarakat. Nilai-nilai luhur bangsa timur diinjak-injak justru di birokrasi,
rakyat dijadikan gedibal. Contohnya ? Gampang dan banyak : itu polisi yang
pakai sistem setor untuk penempatan tertentu, akhirnya memerasi masyarakat
tanpa malu, muka badak. Angkot sembarangan didiamkan, karena hutang budi/uang.
PKL tak karu-karuan, ternyata dipajeki illegal juga. Atasan birokrat tak punya
tanggungjawab, kalau ada apa-apa cuci tangan, anak buah dijeblosin.
Kalau begini, negara ini akan gagal. Birokratnya super korup. Pemimpin dari
partai lebih ganas, bukan mengabdi rakyat tapi menunggangi dan menunggangkan
partai. Partainya ekstra korup.
Birokrasi rusak, jelas mulai saat orde baru, ketika itu pengusaha (kebanyakan
keturunan Cina) dijadikan sapi perah. Berangkat dari situ, suap menjadi
kebiasaan, merembet, semua warga masyarakat kena. Diskriminasi berbagai bidang
masih terus dijaga, agar sumber perahan terjamin. Kerusakan moral berawal dari
birokrat. Akibatnya seluruh masyarakat pun ketularan. Masyarakat menjadi saling
makan satu sama lain. Masyarakatnya corak serigala.
Apa benar soal gaji kecil ? Bukan! Soal moral! Gaji anggota DPR berpuluh-puluh
juta, belum termasuk hasil tindakan tak terpuji yang mungkin (sulit dibuktikan)
dilakukan. Pola hidupnya ketahuan betapa berlebihan uang itu ada. Menaikkan
gaji terus-menerus bukan jawaban, dan itu sangat menyakitkan, tidak adil dengan
UMR karyawan swasta yang justru mayoritas.
Mengapa rusak menyebar ? Penegakan hukum penuh rayap dan benalu. Kedua moral
dan rasa malu sudah lenyap : pencuri malah pamer mobil rumah mewah. Aparat
hukum malah ikut-ikutan. Yang mau berwiraswasta, bukan dibantu, malah diperas
habis-habisan.
Kalau ketahuan ada penyuapan, yang dikorbankan masyarakat awam. Pejabat dan
tikus-tikusnya diselamatkan. Ini sampai sekarang! Mayoritas koruptor masih
senang. Di negara lain manapun, semua pejabat harus mempertanggungjawabkan
kekayaannya dari mana, disini malah korupsinya berjamaah, termasuk dari
eksekutif legislatif yudikatif bareng-bareng. Pemberantasan korupsi hanya
politis, akal-akalan, tidak lebih. Pembenahan aparatur sama sekali kedodoran.
Proyek, hampir semua adalah lapangan pengayaan diri. Pungutan masyaallah
macam-macam, tak tampak ada realisasi. Sampah, listrik jalan, sampai kuburan
pun, dijadikan obyek korupsi. Tak ada yang kembali kepada masyarakat.
Pembangunan infrastruktur berantakan, bukannya kemajuan, malah tambah rusak.
Masyarakat sudah makin tidak percaya kepada birokrasi. Ini sangat berbahaya,
bermain api.
Lantas bagaimana ? Harus ada gebrakan penegakan hukum, internal birokrasi dulu.
Selama ini hukum sudah dimainkan, tanpa keadilan dan tekor moral. Birokrat
didaftar total kekayaannya, sebarkan lewat media massa, dan masyarakat boleh
bertanya. Bila tak dapat mempertanggungjawabkan secara legal, ditindak.
Libatkan LSM/NGO yang benar murni untuk mengawal. Masyarakat didorong makin
berani bicara, bahkan berdemo, bila aparat tidak melayani semestinya.
Demokratisasi akhir-akhir ini ? Demokrasi bukan soal banyaknya jumlah partai.
Partai ada juga yang suka memeras. Pungutan ini itu tanpa henti, kalau tak
diberi mengancam balas kalau nanti menang. Ini bagaimana ? Pemilihan
umum/daerah hanya menebar janji, kayak pemilihan kucing garong saja. Proses
pemilihan makan biaya, darimana kalau tidak nembak ? Apalagi bila pemilihan
jabatan kedua kalinya, porsinya berlipat-lipat. Rakyat memilih orang yang
mereka tak kenali luar dalamnya. Tambah lagi, masyarakat ini belum egalitarian,
masih cenderung feodal. Apa kata lurah, camat, bupati, kiai, pendeta, pasti
dianggap benar. Itulah, cara praktek berdemokrasi seperti sekarang, rasanya tak
sesuai dengan tujuan.
Sekarang ini di kota, justru camat dll tidak dipilih langsung, ini kan
kebalik-balik. Pemilihan walikota/bupati keatas, sebaliknya apakah mesti
langsung ? Mana yang lebih baik, harus dipikir lebih mendalam. Biaya habis
banyak, yang terpilih justru orang yang keliru. Bagaimana ?
Pengelolaan ekonomi ? Secara tersamar, sebenarnya monopoli/oligopoli
besar-besaran masih merajalela. Tambah lagi, banyak proyek vital justru
ditangani dan dikuasai asing, misalnya di Papua. Masalah jalan tol saja, rakyat
merasakan semakin hancur-lebur, tidak lunas-lunas, disuruh bayar terus,
rangkap-rangkap pembebanannya. Di China jalan lebih bagus, gratis.
Lucu sekali, memperoleh dana sulit, tetapi diberitakan dana nganggur dan parkir
besar sekali. Salah urus birokrasi jelas sekali terpampang didepan hidung,
menteri banyak tidak kapabel. Presiden bingung ngapain ya ?
Sektor-sektor ? Kelautan, mestinya dapat luar biasa, hasil sepanjang tahun.
Nyatanya ? Sektor agro, tertinggal jauh sekali dibandingkan Thailand atau
China. Menterinya bolak-balik dari parpol, tentu saja hanya asal berdasi dan
pakai jas, mejeng, sebagaimana biasanya. Sektor kehutanan juga tidak menunjang
kebutuhan rakyat, termasuk para pengusaha kecil meubel dan kerajinan kayu.
Pengrajin ukir sekeluarganya dibajak dibawa ke China, diminta melatih lalu
disebarkan teknologinya, dan sekarang China menjadi pemasok nomor satu dunia.
Peran pemerintah membantu industri padat karya hanya formalitas dan
upacara-sentris, sisanya oknum-oknum birokrat sok sibuk, jumpalitan memeras.
Pertambangan amburadul, lebih baik transparan oleh lokal. Tenaga listrik, lebih
parah lagi, padahal sumber energi di Indonesia begitu melimpah. Ada kesan
pemerintah sengaja mengulur-ulur kemandirian energi rakyat, agar masyarakat
tetap tidak berdaya, dan mudah dipermainkan hak-haknya. Banyak perintis dari
LSM/kampus justru tidak didukung bila bukan gengnya. Pemerintah terlihat
begitu ragu-ragu menggarap energi alternatif (geotermal dll), cenderung
memalukan.
Ekonomi mestinya harus mengikutsertakan sebanyak-banyaknya rakyat, bukan sistem
geng. Pengusaha besar diberi lahan sendiri, pengusaha kecil dibantu, bukan
malah didiskriminasi dan diperas. Tetapi pangkalnya di birokrasi pemerintah,
pemda, perindustrian, perdagangan dll, harus tegas dibersihkan dari tikus-tikus
dan rayap penyedot uang rakyat. Aparat penegak hukum harus diberi sanksi lebih
berat bila melakukan pelanggaran. Kalau di China dihukum berat/mati agar bikin
jera penjahat berdasi, maka pasti ada cara tepat juga untuk Indonesia.
Keunggulan bangsa kita banyak : rajin (petani, nelayan), cerdas, terampil,
alamnya kaya, ulet, setia. Tetapi ini justru digencet oleh sistem dan
kebijaksanaan yang dipraktekkan birokrasi sampai partai. Partai hanya dijadikan
alat meraih kekuasaan yang semakin rakus. Sebaliknya : kekurangan dan kelemahan
bangsa kita justru disuburkan, misalnya seenaknya, tak tepat janji/waktu beres,
tak menjaga mutu dll. Tetapi ini akibat gencetan situasi yang dibuat amburadul
tanpa jelas pelakunya.
Sistem pendidikan tampak dibuat porak-poranda, dijadikan ajang rebutan rejeki
para tikus juga lewat berbagai programnya. Jiwa pendidikan sudah banyak menguap
hilang. Pendidikan nalar dan nurani dikorbankan, yang ada justru menggalakkan
ego, kelompok/diskriminasi, materi, bahkan membajak jiwa pendidikan nasional
itu sendiri. Orang berbakat dan cerdas justru akhirnya menyingkir dari dunia
pendidikan, yang tersisa lagi-lagi jongos yang tak paham hakikat pendidikan.
Pendidikan bahkan ujian pun menjadi obyekan, mirip SDSB gantian jatah.
Lembaga pendidikan dan riset tak terkesan mendifusikan teknologi hasil riset
mereka yang dibiayai rakyat. Malah sekarang ditengarai hasil riset diecerkan ke
perkoncoannya sendiri. Dana riset menjadi rayahan, hasilnya dilelang masuk
kantong sendiri. Bagaimana lagi kalau para peneliti saja mentalnya sudah
rusak-rusakan begini. Fasilitas negara dibiarkan rongsok, minta anggaran lagi.
Pola-pola busuk makin menggila dan merata. Pejabatnya saja tak jelas track
recordnya.
Diskriminasi jelas bisa ada, tetapi kalau berlebihan, siapapun orangnya tentu
akan pergi, bersama modalnya. Kalau pengusaha dijadikan sapi perah, bagaimana
akan mensejahterakan rakyat yang semula menjadi cita-citanya ? Di negara-negara
lain, pengusaha dibantu agar memakmurkan rakyat, tetapi disini pengusaha
dianggap seperti gerai ATM oknum pejabat. Bea tarif bagi industri saja sudah
jelas diskriminatif, bagaimana sektor riil dapat menggeliat, sementara di
tengah kesulitan energi justru papan reklame di kota-kota bertaburan lampu
berkilowatt masing-masingnya. Ini bagaimana ?
Soal PHK dll juga ruwet, belum beres-beres. Sementara itu dana Jamsostek, sama
sekali tak transparan bagi masyarakat rincian penggunaannya. Umum hanya
mendengar, selentingan berulangkali ada korupsi dan penyalahgunaan Jamsostek.
Artinya, niat baik pengusaha dan karyawan dikhianati habis. Tetapi sepertinya
sampai sekarang dibiarkan terus menggurita kelemahannya, berkelanjutan
salah-urusnya, karena tiada keharusan lapor transparan ke umum lewat akses
internet.
Kenaikan harga BBM ? Inilah logika bodoh. Dianggap apple-to-apple pembandingan
dalam dan luar negeri. Taraf hidup, standar gaji dll berbeda jauh, kok harga
BBM mau disamakan. Ini tetap logika yang tidak bisa diterima oleh masyarakat
luas, walau biasanya dipendam di hati. Burger di Melawai Rp 20 ribu, di New
York tiga empat kalinya. Lha kok BBM, apalagi bagi industri, hendak
disamaratakan ? Keblinger semua itu yang di birokrasi ya ? Begitupun maunya
kala menghitung tarif listrik.
Kalau BBM tak naik, apa bukan mensubsidi orang kaya ? Nah, ini lagi
pemblingeran. Kalau orang kaya punya 30 Mercy dan 5 Cadillac, apa ya semuanya
ditumpangi berbarengan ? Penyebab hambur BBM kemacetan lalulintas, kok tidak
dibenahi sudah bertahun-tahun. Ngono ya ngono ning aja ngono lah. Pemerintah
selalu cari seribu alasan untuk memeras masyarakat. Kemana uang-uang itu, tak
pernah transparan dilaporkan ke masyarakat umum, secara rinci, misalnya lewat
website, sehingga masyarakat, media sampai LSM boleh ikut menilai.
DPR dan Pemda ? Ya, semua kita tahu bagaimana DPR kita, berlagak sok kuasa,
tetapi bejad juga tampak dari perilaku penghamburan uang dan keterlibatan
korupsi orang-orangnya walau tak semua. Pemda, juga banyak kebablasan, raja
kecil bertaburan lebih ganas dari pentol diatasnya. Pungutan resmi berdasar
Perda, minta ampun, mengerikan jumlahnya, membebani masyarakat sampai ke
ubun-ubun. Berbagai cukai, biaya izin HO dll, IMB, surat kawin, surat mati dan
kuburan, KTP, STNK, mutasi, BPKB, PBB, pajak lampu jalan, sampah,
seabrek-abrek, rakyat terus dirampok. Mengapa ? Penggunaannya, tidak jelas!
Jalan dan selokan rongsok bukan berkurang, malah tambah menggurita. Tak sedikit
infrastruktur hancur, malapetaka pun sering terdengar terjadi. Otonomi daerah
terkesan buru-buru disebar, belum diuji. Akibatnya, mawut! Bubrah! Daftar
pemilih pemilu pun dengan mudah berpeluang dimanipulasi, nyatanya. Rusak!
Di zaman global begini, negara harus ditangani seperti jiwa wiraswasta,
governancenya baik, terencana dan transparan bagi seluruh stake-holder yaitu
rakyat, terlebih segi ekonominya. Jangan dibiarkan ada cecunguk luar
berkeliaran merampoki bangsanya sendiri. Biaya pendidikan dan kesehatan serta
kesejahteraan sosial kok malah dilepaskan dari tanggungjawab pemerintah
kesannya, akibatnya melejit tiada tara, masyarakat sudah ditelikung, digorok
lagi. Di beberapa kabupaten biaya pendidikan dan pengobatan bisa gratis,
seperti layaknya di negara normal; kok di Indonesia tak karu-karuan semau
sendiri ?
Kerusakan parah Indonesia terjadi sejak dasawarsa 1980-an (bisnis
keluarga/kelompok), dan sekarang setelah 10 tahun Reformasi, bukan makin reda,
namun tambah acak-acakan. Negara dan pemerintahan dianggap warisan mbahnya
sendiri. Birokrat dan politisi makin menunjukkan diri yang miskin moral.
Kebejadan moral Kurawa saja kalah!
Hancur-hancuran ini negara dan pemerintahan Indonesia, oleh ulang oknum
birokrat sampai politisinya, yang berpeluang meremuknya bangsa. Kalau tidak
segera dibenahi, sangat mengerikan. Perusak ekonomi justru didudukkan di kursi,
pelaku ekonomi malah digembosi. Yang penting tak dikerjakan, yang mubazir
digalakkan.
Dalam sistem rusak, yang berhasil naik keatas kerapnya juga tokoh katak kaum
rusak, kecuali sanggup membuktikan sebaliknya. Satu-satunya jalan : masyarakat,
rakyat, sudah saatnya harus mengawal lebih ketat. Bila tidak, ya kukut saja,
bikin deklarasi kegagalan sistemik mengelola administrasi negara. Ekonomi jelas
sangat mengenaskan, sektor riil sudah matisuri, sektor keuangan dijadikan
permainan para badut untuk mengeruki kekayaan bangsa. Tanpa melibatkan rakyat,
selain media sampai LSM, sukar kita berharap pada aneka lembaga birokrasi.
Tanpa transparansi, yang lebih berpeluang diatas tentu makin para bajingan
tengik, jago-jagonya pelibas rakyat.
Ujungnya tinggal satu : bila tak dibenahi dari atas, jangan harap nama bangsa
dan negara ini mampu bertahan ada ditengah persaingan global abad ini. Rakyat
dan sektor swasta maupun koperasi saja yang boleh diandalkan, sementara BUMN
dan birokrasinya teler oleh racun-racun sistemik di dalamnya sendiri. Apa
pemerintah ini serius memusnahkan korupsi ? Apa politisinya sudah mau sungguh
bertobat dari perampokan berjamaah mereka atas harta rakyat ? Sampai detik ini
hal itu belum meyakinkan masyarakat. Ibaratnya, masyarakat yang sudah nyaris
bersimbah lelehan air mata darah, tengah menyaksikan tingkah polah para
pemimpin, politisi, ekonom, dan birokrat negerinya kini, yang berlagak soleh
persis badut berjumpalitan namun bengis hatinya, busuk otaknya, najis
tangannya. Menjijikkan betul, matikan sajalah tevenya, stop semua, emigrasi
saja ... haha, daripada ikut ketimpa karma... Kecebur bareng, kata penyair
Hamsad Rangkuti.
Dan semua yang alumni ITB pun, termasuk Liem Siok Lan, boleh bertanya : apa
dalam sistem rusak ada alumni ITB ? Bagaimana mereka ? Berperilaku macam apa
pula ? Kalau punya, sudah berapa dan harga berapa topeng(martabat)nya ?
(Bila kesempatan terakhir disia-siakan, mengenaskan bila nasib INDONESIA (kerap
diplesetkan menjadi Ngendonsia, di era lewat sewindu Reformasi?) mirip negeri
Atlantis LEMURIA.... Antara ada dan tiada! Dan alam pun makin murka. Repot ya
?)
Anda sudah memiliki buku adik kita alumnus ITB, LIEM SIOK LAN ?
Lekas hubungi dia atau penerbitnya ? Best seller lho! Baca habis rinci 402 hlm.
--- End forwarded message ---
[Non-text portions of this message have been removed]
