http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=12346
2009-12-09 40.000 Orang Turun ke Jalan Peringatan Hari Antikorupsi Berlangsung Damai UNJUK RASA - Massa dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (9/12). Unjuk rasa ini untuk memperingati Hari Antikorusi Sedunia dan mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. (SP/Ruht Semiono) SP/Ruht Semiono Massa dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (9/12). Unjuk rasa ini untuk memperingati Hari Antikorusi Sedunia dan mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. [JAKARTA] Massa dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang mencapai sekitar 40 ribu orang menggelar doa bersama di pelataran Monumen Nasional (Monas) untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Rabu (9/12). "Doa bersama ini dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan LSM mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB," kata Koordinator GIB, Adhi Massardi kepada SP, di Jakarta, Rabu. Dia menyebutkan, elemen masyarakat yang bergabung dalam GIB tidak akan berorasi, namun aksi damai dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan doa bersama agar bersih dari berbagai tindakan korupsi dan kekerasan. Setelah itu, lanjutnya, dilakukan penandatanganan Piagam Antikorupsi yang berisi lima pernyataan sikap, antara lain Indonesia harus bersih dari korupsi dan tak cukup lewat pidato, bersih dari koruptor kasus Bank Century, juga bersih dari rekayasa pelemahan KPK. "Yang paling penting, pemberantasan korupsi harus berawal dari dalam istana dan diikuti lembaga-lembaga negara," ucapnya. Ketika ditanya mengenai antisipasi terhadap demo tandingan atau penyusup, Adhi mengatakan, kelompoknya telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya juga Mabes Polri. "Kami sadar tidak punya kemampuan untuk mendeteksi penyusup. Untuk itu kami berkoordinasi dengan kepolisian. Tapi setiap elemen massa yang ikut dalam gerakan ini, melakukan pengamanan internal," jelasnya. Sejumlah tokoh agama ikut ambil bagian dalam aksi damai tersebut. Mereka antara lain, Ketua Umum Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Andreas Yewangooe, Kardinal Darmaatmaja (mantan ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia), mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Maarif , Mgr Martinus Dogma Situmorang dari KWI, pemuka agama Hindu Bali I Wayan Sumita, pemuka agama Buhda Sujito, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Nazri Adlani. Secara terpisah, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Mamberob Rumakiek mengkhawatirkan klaim jumlah massa yang berlebihan oleh beberapa elemen pergerakan dapat melemahkan solidaritas yang dibangun. "Teman-teman karena semangat yang menggebu-gebu ternyata bablas mengklaim jumlah massa yang banyak, padahal mungkin jumlah sebenarnya jauh lebih sedikit dari yang diklaim." Dia belum bisa memastikan adanya upaya penggembosan aksi elemen-elemen mahasiswa hari ini. "Kami belum bisa pastikan apakah aksi kami disusupi dan digembosi," katanya. Mengomentari aksi massa tersebut, Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik mengimbau pemerintah tidak berprasangka buruk menghadapi gerakan massa yang menyuarakan antikorupsi . "Pemerintah jangan dulu curiga dengan gerakan massa memperingati Hari Antikorupsi. Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubaroq menyatakan, partainya mendukung demonstrasi memperingati Hari Antikorupsi. "Komitmen antikorupsi sudah menjadi ideologi Partai Demokrat. Kami menampung semua aspirasi rakyat yang menuntut pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Antikorupsi adalah ideologi Demokrat," katanya. Secara terpisah Sekjen Perhimpunan Indonesia Arie Sudjito berharap Presiden SBY membuktikan pernyataannya mendukung pemberantasan korupsi dengan tindakan nyata. "SBY berusaha memperbaiki citra karena sebelumnya dikesankan sebagai penghalang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Dengan pidato itu, dia berupaya agar dirinya dianggap sebagai bagian dari kekuatan pemberantas korupsi," tuturnya Menurutnya, SBY sebenarnya memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Namun komitmen itu justru tertutupi oleh wataknya yang reaksioner. "Publik menjadi ragu, apakah benar komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi. Satu-satunya jalan SBY harus memberikan bukti bahwa dia pendukung gerakan antikorupsi dengan jalan, misalnya pada kasus Bank Century dia harus memberikan jaminan prosesnya transparan, tidak akan ada intervensi, dan menunjukkan hasil kerjanya sesuai dengan pertanyaan masyarakat," paparnya. Berkaitan dengan peringatan 9 Desember, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) mendesak Presiden SBY segera menyusun rancangan undang-undang pembuktian terbalik untuk memberantas korupsi. "Kami terima kasih dengan pidato SBY itu. Tetapi kami tunggu realisasinya. Kami dari Kompak mendesak agar presiden segera menyusun undang-undang Pembuktian Terbalik. Ini supaya pemberantasan korupsi berjalan efektif," kata Koordinator Kompak Fadjroel Rahman. Dia mengingatkan, pidato tersebut tanpa makna apabila tidak ada tindakan konkretnya. Adanya sebuah undang-undang tentang pembuktian terbalik merupakan cara efektif mencegah praktik korupsi. "UU itu sangat perlu karena bisa mengetahui dari mana asal-usul kekayaan seorang pejabat, dan mengapa ada perubahan yang tajam setelah menjabat sebagai menteri atau pejabat publik lainnya," ucapnya. Ketua Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis menilai, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan kegiatan seremonial atau retorika sebagaimana terjadi pada demonstrasi hari ini. Justru jauh lebih penting adalah tindakan apa yang dilakukan setelah gerakan massa itu. Praktik korupsi di Indonesia, tuturnya, menjadi sulit diberantas karena mafia hukum masih berkeliaran di sekitar lembaga penegak hukum. "Aksi hari ini memang penting untuk mengingatkan masyarakat agar bisa berperilaku bebas dari korupsi. Yang terenting adalah mengawal lembaga penegak hukum agar bebas dari mafia hukum," kata Todung saat dihubungi SP, Rabu pagi. Mengomentari aksi tersebut, Ketua DPP PDI-P Tjahyo Kumolo mengatakan, demonstrasi hari ini sebagai ekspresi ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai tak sungguh-sungguh memberantas korupsi. "Masyarakat sudah muak, dan tak melihat adanya suatu gerakan revolusioner memberantas korupsi yang telah menghancurkan bangsa ini. Demo yang mengekpresikan ketidakpuasan rakyat hari ini mestinya menjadi peringatan besar bagi pemerintah maupun institusi penegak hukum agar tak main-main dengan pemberantasan korupsi," tukasnya. Dia berharap Presiden SBY tidak perlu melontarkan kerisauannya kepada publik karena gerakan massa ini masih merupakan eskalasi yang wajar untuk mengontrol pemerintahan. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P AP Batubara menambahkan, langkah-langkah kritis yang dilakukan kalangan masyarakat sekarang ini merupakan bagian dari pembangunan demokrasi yang sehat dan dinamis. "Kami mendukung penuh. Kami juga tidak pernah melarang kader partai turun ke jalan. Karena PDI-P memiliki tekad untuk membersihkan negara ini dari korupsi," ujarnya. Introspeksi Kejaksaan Di tempat terpisah Jaksa Agung Hendarman Supandji saat peringatan serupa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, meminta seluruh jajarannya untuk introspeksi atas kinerja kejaksaan yang lambat dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Disadari, birokrasi kejaksaan masih berbelit-belit serta rawan pemberian imbalan (sogokan). Peringatan di lembaga itu bertema "Sukseskan Reformasi Birokrasi Kejaksaan untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi". Sebelum berpidato, Jaksa Agung sempat menegur pegawainya karena gaduh. "Tolong didengarkan baik-baik! Jika mendengar saja belum tentu menerima, apalagi melaksanakan. Bagaimana saya bisa membangun institusi kejaksaan yang besar ini?" ucapnya dengan nada meninggi. Dia menjanjikan pada 2025 seluruh unsur kejaksaan bersih dari korupsi. Komitmen itu diawali dengan peningkatan renumerasi pegawai pada awal Januari 2010. "Tidak seperti membangun gedung. Tidak mungkin mengubah moral sikap secara radikal revolusioner. Moral diubah secara gradual dan bertahap dengan reformasi birokrasi," tandasnya. Dari Mabes Polri, sejumlah orang yang dicurigai sebagai makelar kasus dan kerap beroperasi di lingkungan kepolisian ditangkap. "Beberapa orang yang diduga makelar kasus masih diperiksa sesuai target Mabes Polri memberantas praktik makelar kasus," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi seusai kenaikan pangkatnya menjadi perwira tinggi bintang tiga. Dia menjelaskan, Bareskrim Mabes Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK tengah menyiapkan kerja sama peningkatan penanganan kasus korupsi agar ke depan terwujud proses penegakan hukum yang tuntas sampai ke pengadilan. [R-14/C-4/J-11/M-16/W-12/IMR/L-10/FLS/EMS/C-5/G-5] [Non-text portions of this message have been removed]
