http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010011907595225
Selasa, 19 Januari 2010
OPINI
'Hot Money' Pilkada
Ridwan Saifuddin
Mengajar di STAIN Metro
"Dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan
manusia, jauh dari neraka." (H.R. Bukhari-Muslim)
Hot money dalam dunia keuangan adalah modal jangka pendek yang patut
"diwaspadai". Diwaspadai bukan dalam arti ditakuti atau ditolak, melainkan
harus dikelola dengan cermat dan tepat. Salah mengelolanya bisa menjadi
malapetaka bagi nasib satu usaha atau perekonomian satu bangsa. Karena sifatnya
jangka pendek, maka tidak layak digunakan untuk usaha jangka panjang.
Semakin dekat pelaksanaan pilkada, aroma "main uang" oleh para calon
kandidat semakin terasa. Bentuknya macam-macam, ada dalam bentuk angpau,
sembako, wisata gratis, sampai fasilitas kendaraan bermotor. Bukan kali ini
saja, saat mau pilkada. Pada pemilu legislatif pun cara itu dipakai juga. Ada
yang berhasil, ada juga yang gagal. Ada yang sudah menggelontorkan dana tak
sedikit, tapi nyangkut di tangan para makelar politik, tak sampai kepada
konstituen, sehingga suara yang diharapkan pun tak didapat.
Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi kecenderungan "main uang" dalam
berebut kekuasaan tersebut?
Uang beredar setiap kali pemilu dipastikan meningkat. Pemilu adalah
saatnya uang keluar dari "rumahnya." Alhasil, sektor ketenagakerjaan juga
biasanya membaik menjelang dan saat pemilu. Lapangan kerja sektor informal
bertambah. Usaha percetakan, sablon, konveksi, transportasi, sampai makanan
skala rumah tangga tambah bergairah.
Mau bukti? Selama 2009, saat berlangsung pemilu legislatif dan pilpres,
dengan laju pertumbuhan ekonomi yang "cuma" 4,5 persen atau turun dibanding
2008 yang mencapai 6,1 persen, ternyata angka pengangguran juga turun cukup
signifikan, dari 8,4 persen (per Agustus 2008) menjadi 7,9 persen pada Agustus
2009.
Artinya, tahun 2009 sektor ketenagakerjaan membaik di tengah menurunnya
pertumbuhan ekonomi. Khususnya pada sektor informal, di mana semakin banyak
pekerjaan buat para buruh tidak tetap, pekerja bebas, maupun pekerja keluarga.
Meski, berapa besar itu disumbang oleh event pemilu, masih perlu pendalaman
lebih lanjut melalui penelitian.
Lazim memang, pemilu dan pilkada serasa pesta rakyat yang bertabur hadiah
dan rupiah. Aktivitas politik (dan tentu ekonomi) rakyat meningkat. Tak heran,
pesta nan meriah itu acap mengaburkan makna di balik suara yang kita berikan
pada hari pemilihan. Begitu mudah kita memberikan suara hanya karena sedikit
rupiah, sejumput hadiah, atau sekadar senyum ramah.
Kita tak sempat berpikir, bahwa sedikit yang kita dapat itu, adalah harga
tunai untuk sebuah kekuasaan lima tahun kemudian. Sudah pemilu, semua menjadi
milik mereka yang berkuasa. Kekuasaan yang dikomersilkan. Kekuasaan yang hilang
makna amanahnya. Dan kekuasaan minus amanah hanya akan melahirkan
kesewenang-wenangan.
Seperti "uang panas", politik uang (atau uang politik) tidak perlu
ditakuti. Melainkan harus disikapi secara jernih dan cerdas. Calon kandidat,
siapa pun ia, punya kesempatan yang sama untuk menarik simpati rakyat dengan
cara yang ia bisa. Pada saat yang sama, rakyat juga perlu tahu dan mengenal
para kandidat itu. Adalah manusiawi, jika dalam proses mencari simpati dan
mengenal calon pemimpin itu, ada semangat memberi dan menerima. Adalah
manusiawi pula, kalau orang yang menerima sesuatu pemberian, akan merasa senang
dan simpati kepada si pemberi.
Namun, kita perlu berpikir lagi. Uang jangka pendek ini jangan sampai
membawa konsekuensi buruk untuk jangka panjang. Bahwa pemberian--uang atau apa
pun--dari para kandidat itu bukan sebagai harga untuk suara kita. Itu terlalu
murah. Harga suara yang akan kita berikan itu adalah manfaat kepemimpinan yang
kita harapkan untuk lima tahun mendatang.
Benar adanya, kalau seorang dermawan itu akan disenangi dan dekat dengan
rakyat. Namun, tidak semua dermawan punya kapasitas untuk memimpin rakyat.
Seorang pemimpin memang sepatutnya punya sifat dermawan, tetapi itu bukan
satu-satunya yang dibutuhkan dari seorang pemimpin.
Seorang pemimpin tentu perlu punya kapasitas dan kecakapan memimpin yang
memadai, yang tidak bisa diukur dari besarnya pemberian materi. Seorang
pemimpin juga perlu punya jiwa pengabdi dan sifat jujur dalam mengemban amanah
rakyat, yang tidak bisa dinilai dari pemberian sesaat.
Poinnya adalah, keputusan kita menentukan pilihan pada hari pemilihan,
hendaknya dengan pertimbangan yang matang. Menerima pemberian orang bukan
sesuatu yang dilarang, malainkan memercayakan suara kita pada orang yang
diragukan kapasitas dan sifat kepemimpinannya hanya lantaran uang, adalah satu
kekeliruan yang akan merugikan kita semua.
Jadi, uang atau materi yang diberikan para calon kandidat kepada rakyat
itu sekadar ongkos silaturahmi mereka kepada kita. Kalau ikhlas, pasti mereka
dapat pahala. Dan kalau seorang itu memberi hanya karena ingin dipuji dan
dipilih nanti, percayalah, dia bukan dermawan sejati. Apalagi kalau sehari-hari
perilakunya tidak mencerminkan seorang yang dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan
"musang berbulu ayam".
Maka, perihal keputusan siapa pilihan kita, boleh dipikirkan lagi,
dengarkan hati nurani, jangan tertipu untuk kesekian kali. Ayo, selamatkan
pilkada!
[Non-text portions of this message have been removed]
