Din Syamsuddin Nilai SBY Pemimpin Otoriter
Kamis, 28 Januari 2010 18:21 WIB
Penulis : Mirza Andreas
ANTARA/ Wahyu Putro A
JAKARTA-MI: Ketidakpuasaan masyarakat atas pemerintahan SBY-Boediono yang terus
meluas serta ketidakhadiran pemerintah dalam membimbing dan menyelesaikan
masalah bangsa menandakan pemerintahan saat ini sebagai sebuah pemerintahan
otoriter lembut (soft otoritarianism).
Demikian Ketua Umum Muhammadiyah yang juga Ketua Presidium IRC 2010 Din
Syamsudin seusai deklarasi pembentukan Inter-Religious Council di Hotel Grand
Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (28/1).
"Pemerintahan sekarang adalah pemerintah untuk dirinya sendiri yang merasa
mendapat legitimasi besar, mabuk kekuasaan, masuk ke dalam ketakaburan, dan
tidak mau dikritik. Ini berbahaya dan sangat dekat dengan otoritarianisme,"
tegasnya.
Menurutnya, pemerintahan SBY termasuk ke dalam kategori Soft Otoritarianism
atau otoritarianisme lembut.
"Penampakannya lembut, tetapi sesungguhnya dia otoriter karena tidak
akomodatif." ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa di dalam pemerintahan, SBY ada secara de facto,
tetapi tidak ada secara fungsional sebagai pemerintah yang mengakomodasi dan
mengayomi seluruh aspirasi masyarakat. SBY juga kerap kali tidak hadir dalam
membimbing dan menyelesaikan masalah bangsa.
"Secara kualitatif, pemerintahan SBY-Boediono pada Kabinet Indonesia Bersatu II
bisa dikatakan tidak lebih baik dari periode pertama, dengan kata lain buruk,"
ujar Din yang terus-menerus memperhalus kalimat ini.
Begitu pula dari sisi hukum. Pemerintahan sekarang dinilainya tidak mampu
menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Termasuk kasus Bank Century yang
banyak dikaitkan dengan pemerintah dan tidak ada penyelesaiannya secara segera.
Menurutnya, SBY harus bertanggung jawab pada kasus Bank Century. Karena ini
terjadi pada pemerintahannya dan dilakukan oleh para bawahannya.
"SBY tidak boleh berdiam diri. Kalau memang yang diindikasikan itu benar, akui
sajalah. Kalau tidak diakui, terlebih ditutup-tutupi, dikamuflase dan
dimanipulasi, akan jauh lebih berbahaya bagi kehidupan bangsa ke depan," kata
Din.
Ia juga mengatakan apabila SBY meminta kasus Century dibuka selebar-lebarnya,
seharusnya ia sendiri yang menyatakan akan hadir dan tidak perlu lagi dipanggil
Pansus. Itulah pemerintah yang bertanggungjawab.
Soal sikap SBY terhadap aksi-aksi dan kritik masyarakat, Din mengatakan sikap
seperti itu bukan cerminan pemimpin yang baik.
"Kalau ada gerakan masyarakat dalam rangka untuk melakukan perbaikan sebaiknya
dilihat, tidak perlu dicurigai sebagaimana kebiasaan Presiden yang selalu
curiga ada pihak yang mau menjatuhkannya. Sikap seperi itu bukan tipe
kepemimpinan yang baik," pungkasnya. (*/OL-7)
[Non-text portions of this message have been removed]
