Implisit sudah ada kesepakatan di antara para elite politik untuk mengamankan
SBY. Jadi, segala hiruk pikuk Pansus kini tinggal bunga-bunganya saja, sekedar
untuk memeriahkan pesta.
Karena, kalau pakai logika, keterangan SBY tentu diperlukan untuk mengetahui
seberapa jauh Sri Mulyani dan Boediono mengkoordinasikan tindakan mereka
membail out Century dengan Presiden. Wapres JK kan tidak tahu apa-apa soal
ada-tidaknya koordinasi tsb. Yang bisa menjawab ya cuma SBY.
Tugas Pansus/elite politik sekarang: Melanjutkan tawar-menawar dan mencari
kambing hitam yang bisa dikorbankan, sekadar supaya rakyat dan media massa
tidak ribut. Masa sih sudah keluar duit banyak untuk Pansus dan Hak Angket,
tapi tidak ada yang kena hukuman pidana.
From: sunny <am...@tele2.se>
Subject: [ppiindia] PDIP-Gerindra Tak Niat Panggil SBY + SBY Bersih dari
Bailout Century yang Sedot Uang Negara Rp 6,7 Triliun
To: undisclosed-recipi...@yahoo.com
Date: Tuesday, February 16, 2010, 6:44 AM
Jawa Pos
Senin, 15 Februari 2010 ]
PDIP-Gerindra Tak Niat Panggil SBY
JAKARTA - Posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) benar-benar aman dalam
skandal Bank Century. Hampir pasti pansus yang kini memasuki tahap akhir tak
akan menyentuh presiden. Dua partai di luar koalisi, yakni PDIP dan Gerindra,
ternyata tak berhasrat memintai ketarangan SBY.
Dengan peta politik tersebut, praktis hanya Partai Hanura yang memandang perlu
mendengarkan kesaksian Presiden SBY. Suara Hanura itu sulit terwujud karena
mereka hanya memiliki satu kursi di pansus, yakni Akbar Faisal.
Menurut Partai Gerindra, SBY tak perlu dipanggil karena sudah cukup memanggil
Jusuf Kalla (Wapres saat itu). ''Apa masih perlu presiden dipanggil. Saya kira
belum ada urgensinya,' ' kata anggota pansus dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad
Muzani di Jakarta kemarin (14/2).
Saat kebijakan bailout diambil melalui rapat KSSK pada 21 November 2008 dini
hari, JK berposisi sebagai acting president. Sebab, SBY tengah berada di
Washington DC, Amerika Serikat. ''Penjelasan dari JK sudah cukup mewakili.
Ibaratnya, sebagai plt presiden, apa yang dilakukan JK sudah mengekspresikan
tanggung jawab presiden,'' ungkap Sekjen DPP Partai Gerindra itu.
Anggota pansus dari FPDIP Ganjar Pranowo menuturkan, fraksinya tetap bekerja
dalam koridor data, fakta, dan aturan perundang-undangan. ''Jadi, ikuti saja
alurnya,'' kata Ganjar.
Menurut dia, harus dipisahkan antara keinginan politik yang berujung pada
tuduhan politisasi dan fakta-fakta yang memang bisa diungkap. ''Ini harus
benar-benar fokus. Jangan sampai semua didorong dan dipancing dalam perdebatan
memanggil atau tidak memanggil presiden. PDIP tidak mau terjebak itu. Kalau
memang di antara salah seorang kesaksian menunjuk hidung ke sana (presiden,
Red), baru dihadirkan.' '. (pri/dyn
+++
Jawa Pos
[ Minggu, 14 Februari 2010 ]
SBY Bersih dari Bailout Century yang Sedot Uang Negara Rp 6,7 Triliun
Sikap Golkar-PKS Terkait Century
JAKARTA - Dua partai politik berpengaruh yang mitra koalisi pemerintah, Golkar
dan PKS, menegaskan sikap politiknya terkait posisi Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dalam skandal Bank Century. Berdasar pemeriksaan yang dilakukan
pansus, kedua partai itu berpandangan bahwa Presiden SBY sepenuhnya bersih dari
bailout yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun tersebut.
Bahkan, menurut mereka, tidak ada alasan yang cukup penting bagi pansus untuk
mendengarkan kesaksian presiden.
Namun, kondisi berbeda bisa saja menimpa Wapres Boediono dan Menkeu Sri
Mulyani. ''Golkar menyimpulkan, tidak memandang perlu bagi pansus memanggil
presiden untuk urusan skandal Century. Kami tidak menemukan data-data dan fakta
sehingga presiden harus dipanggil ke pansus,'' kata Ketua DPP Partai Golkar
Priyo Budi Santoso dalam diskusi Ketika Koalisi Pecah di Warung Daun, Jalan
Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (13/2).
Priyo menegaskan, kesimpulan itu bukan hasil negosiasi Golkar dengan SBY. Apa
lagi dikaitkan dengan isu yang beredar bahwa Golkar memang mengincar posisi
Menkeu Sri Mulyani setelah nanti dilengserkan.
''Tidak ada. Ini hanya masalah tidak menemukan data. Golkar sendiri hormat dan
merasa nyaman dengan platform Presiden SBY,'' ujar wakil ketua DPR itu.
Dalam diskusi tersebut, turut berbicara Ketua DPP PKS yang juga Ketua FPKS di
DPR Mustafa Kamal, Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah, dan pengamat politik
dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Bachtiar Effendy.
Priyo kembali menambahkan, Presiden SBY dan Ketua Umum DPP Partai Golkar
Aburizal Bakrie terus membangun komunikasi. Dia mengisyaratkan keduanya sudah
bertemu pasca-Ical -panggilan populer Aburizal Bakrie- mengumpulkan para
petinggi Golkar yang duduk di pemerintahan dan legislatif di gedung DPR pada
Rabu lalu (10/2).
''Keduanya sering komunikasi, rutin komunikasi juga secara fisik,'' kata Priyo
yang menolak menjelaskan kapan pastinya pertemuan itu terjadi.
Menurut Priyo, SBY dan Ical membicarakan banyak hal. Terutama menyangkut
penyelesaian masalah bangsa dan negara, serta membangun ekonomi yang kuat.
''Kami gembira mendapat kesan keduanya ada kedekatan emosional atau personal,''
ujarnya, lantas tersenyum.
Persoalan lain yang turut dibicarakan, sambung Priyo, tentunya berkaitan dengan
kasus Century. ''Berkaitan dengan pendirian Partai Golkar, mohon dimaklumi
peranan instrumen parlemen dari Fraksi Partai Golkar (FPG) untuk menunjukkan
kebenaran,'' kata Priyo.
Dia menyampaikan, Golkar tetap akan berpegangan pada fakta dan temuan di
pansus. Dalam pandangan awal, FPG menyimpulkan bahwa kasus Bank Century
merupakan perampokan sistemik. Itu tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan
pejabat otoritas moneter (BI) dan fiskal (Depkeu).
''Pemeriksaan pansus dilihat secara langsung jutaan masyarakat. Makanya, kami
tidak akan menghapus beberapa jejak temuan yang kami dapatkan itu,'' ujar Priyo.
Priyo menuturkan, partainya mengharapkan bisa mengawal pemerintah dan
bergandeng tangan dengan Presiden SBY hingga 2014. Hingga kini, sambung Priyo,
Golkar belum yakin bahwa presiden akan melakukan reshuffle terhadap menteri
dari beringin karena dianggap membangkang dalam skandal Century.
Ketua DPP PKS Mustafa Kemal juga berharap agar koalisi pemerintahan semakin
kukuh. Dari hari ke hari PKS semakin meyakini kebijakan SBY sudah tepat dan
berhasil membawa bangsa Indonesia keluar dari ancaman krisis.
Namun, dalam bailout Bank Century, menurut dia, masih ada persoalan yang harus
diselesaikan. Meski begitu, dalam persoalan tersebut, SBY tidak bersalah dan
tidak perlu dipanggil pansus. ''Temuan pansus klir, Pak SBY tidak terlibat
apa-apa. Kami di koalisi akan menjadi yang terdepan. Pak SBY tidak akan
dipanggil parlemen,'' ungkap Mustafa.
Bila SBY aman, tidak demikian halnya dengan nama-nama lain, seperti Boediono
dan Sri Mulyani. ''Berdasar semua temuan yang semakin dalam dan tajam, kami
memang agak sulit menghindari mengarah ke figur-figur tertentu. Bukannya niat
pansus menyebut nama, tapi ini fakta yang tidak bisa dimungkiri,' ' katanya.
Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah kecewa terhadap pandangan Golkar dan
PKS. Dia mengingatkan bahwa para anggota koalisi telah membangun komitmen untuk
bersama-sama di legislatif membangun pemerintahan yang kuat, stabil, dan
efektif.
Selain itu, anggota koalisi tidak diperkenankan memberikan support kepada
partai-partai yang menyebut dirinya ''oposisi''. ''Apabila ada hal-hal yang
sudah tidak proporsional, tidak berimbang cara pandangnya, berkaitan dengan
kabinet, Partai Demokrat dapat saja memperbincangkannya (reshuffle, Red). Itu
adalah paket koalisi. Bersama fraksi bergabung di legislatif, sementara
pemerintah dengan kabinet,'' kata Jafar. ''Kalau sudah tidak ingin bersama,
(menteri) kabinetnya seharusnya juga tidak ada,'' imbuhnya. (pri/tof)
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
