Tetangga saya (Alm) pernah bilang di depan saya dan se-'orang asli' (bukan pendatang), tidak penting menjadi pimpinan (Ketua RT/RW).. yang paling penting adalah dekat dengan pimpinan - dengan catatan, kedekatan itu dimanfaatkan untuk memudahkan mendorong keputusan yang sesuai dengan kepentingan ybs..
Jadi pernyataan 'TNI bekerja di bawah supremasi sipil' (bahkan naiknya Anas di PD) jangan ditelah mentah"/membuat sipil gembira.. seolah tentara/pihak tertentu tunduk dan patuh pada sipil/anak muda.. Sekedar contoh, lihat saja bagaimana status line-bisnis yang dikuasai militer dan coba diungkap (Alm) Munir lewat salah satu bukunya.. Terlepas adanya kemungkinan alasan lain dibunuhnya Alm.. CMIIW.. -- Wassalam, Irwan.K "Better team works could lead us to better results" http://irwank.blogspot.com fb/twitter/skype: irwank2k2 Pada 30 Juni 2010 17:26, Satrio Arismunandar <[email protected]>menulis: > > > Rabu, 30/06/2010 12:06 WIB > > Anas: Saatnya Percaya TNI & Polri Gunakan Hak Pilih > > > Gede Suardana - detikNews > > > > > Denpasar > - Partai Demokrat (PD) termasuk yang mendukung agar TNI dan Polri > kembali diberikan hak pilih. PD meminta semua pihak mempercayai > TNI/Polri untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu. > > "Menurut kami anggota TNI/Polri sudah saatnya dipercaya untuk bisa > menggunakan hak > pilihnya > secara dewasa dan demokratis," kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum > kepada wartawan pada acara 'Konsolidasi Kader Demokrat Bali' di Hotel > Nirmala, Jl Mahendradata, Denpasar, Rabu (30/6/2010). > > Menurut > Anas, sebetulnya di UU Pemilu 2004 dan 2009 status TNI/Polri sudah > dipulihkan. Tapi di ketentuan peralihan, anggota TNI Polri belum > menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004 dan 2009. Artinya ini soal > waktu. Hanya saja, menurut Anas, hak pilih TNI/Polri diatur sehingga > tidak menimbulkan penafsiran berbeda. > > "Tentu harus diatur secara spesifik dan detail agar ini betul-betul hak > memilih saja, bukan dimaknai yang lain," ujarnya. > > Anas meminta DPR saat membahas UU Pemilu perlu menanyakan, mengklarifikasi > dan > mengkonfirmasi pada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan apakah TNI/Polri > Sudah > siap menggunakan hak pilih pada 2014. "Kalau siap, tentu tidak ada halangan > untuk > dituangkan dalam ketentuan UU Pemilu," katanya. > > Hanya saja ia mengingatkan, jika TNI/Polri belum siap maka tidak bisa > dipaksakan untuk > menggunakan > hak pilih. "Kalau belum jangan dipaksakan. Kebijakan setiap negara > bebeda. Ada yang melarang tentara ikut Pemilu, ada yang biasa saja, ada > yang diatur ketat. Indonesia posisinya di tengah. Ini sekaligus tanda > bahwa anggota TNI bekerja di bawah supremasi sipil," jelasnya. > > (gds/fay) > [Non-text portions of this message have been removed]
