Kalo dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang hingga kini kira-kira 220 juta dengan jumlah jumlah tentara indonesia sebanyak 0,5 juta, maka suara mereka tidak berarti apa-apa untuk suatu pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum. Jadi menjadi aneh kalo sampe tni menggunakan hak pilihnya ....sipil society tidak akan tercapai di indonesia, dan indonesia akan kembali ke orde lama babak kedua di mana tni akan terbagi-bagi kepada beberapa partai. Dulu saja dengan adanya pki, di zaman orde lama, tni terpecah dan memakan dirinya sendiri dan mereka berperang sendiri ....termasuk kartosuwiryo yang mendukung salah satu partai dan terjadi perang saudara.
Semoga saja sejarah tidak berulang kembali karena hanya suatu ambisi, dan civil society yang sudah terbangun akan terus menuju kekejayaannya. salam ________________________________ Dari: Satrio Arismunandar <satrioarismunan...@yahoo.com> Kepada: news Trans TV <news-tran...@yahoogroups.com>; kampus tiga <kampus-t...@yahoogroups.com>; aipi_poli...@yahoogroups.com; ex menwa UI 2 <exmenwa...@yahoogroups.com>; HMI Kahmi Pro Network <kahmi_pro_netw...@yahoogroups.com>; angkasa readers <angkasaread...@yahoogroups.com>; jurnalisme <jurnali...@yahoogroups.com>; ppiindia <ppiindia@yahoogroups.com>; nasional list <nasional-l...@yahoogroups.com>; Indonesia Rising <indonesia-ris...@yahoogroups.com>; sastra pembebasan <sastra-pembeba...@yahoogroups.com>; Pers Indonesia <persindone...@yahoogroups.com> Terkirim: Rab, 30 Juni, 2010 17:26:55 Judul: [ppiindia] Anas: Saatnya Percaya TNI & Polri Gunakan Hak Pilih Rabu, 30/06/2010 12:06 WIB Anas: Saatnya Percaya TNI & Polri Gunakan Hak Pilih Gede Suardana - detikNews Denpasar - Partai Demokrat (PD) termasuk yang mendukung agar TNI dan Polri kembali diberikan hak pilih. PD meminta semua pihak mempercayai TNI/Polri untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu. "Menurut kami anggota TNI/Polri sudah saatnya dipercaya untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara dewasa dan demokratis," kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum kepada wartawan pada acara 'Konsolidasi Kader Demokrat Bali' di Hotel Nirmala, Jl Mahendradata, Denpasar, Rabu (30/6/2010). Menurut Anas, sebetulnya di UU Pemilu 2004 dan 2009 status TNI/Polri sudah dipulihkan. Tapi di ketentuan peralihan, anggota TNI Polri belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004 dan 2009. Artinya ini soal waktu. Hanya saja, menurut Anas, hak pilih TNI/Polri diatur sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda. "Tentu harus diatur secara spesifik dan detail agar ini betul-betul hak memilih saja, bukan dimaknai yang lain," ujarnya. Anas meminta DPR saat membahas UU Pemilu perlu menanyakan, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi pada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan apakah TNI/Polri Sudah siap menggunakan hak pilih pada 2014. "Kalau siap, tentu tidak ada halangan untuk dituangkan dalam ketentuan UU Pemilu," katanya. Hanya saja ia mengingatkan, jika TNI/Polri belum siap maka tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan hak pilih. "Kalau belum jangan dipaksakan. Kebijakan setiap negara bebeda. Ada yang melarang tentara ikut Pemilu, ada yang biasa saja, ada yang diatur ketat. Indonesia posisinya di tengah. Ini sekaligus tanda bahwa anggota TNI bekerja di bawah supremasi sipil," jelasnya. (gds/fay) [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
